Saat kita berbicara tentang sebuah kota, pastinya tidak lepas dari sebuah masalah-masalah perkotaan, salah satu masalah tersebut adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar yang dimaksud adalah sandang, pangan, dan papan.
Jika kita lihat, penyebab kemiskinan sebenarnya saling berkaitan satu sama lain seperti jumlah pendapatan, pendidikan, ketersediaan barang dan jasa, kondisi lingkungan dan kondisi geografis. Dikutip dari laman resmi BPS (Badan Pusat Statistik), seseorang dikategorikan penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, garis kemiskinan sendiri dibagi menjadi dua yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Menurut databoks sendiri, tercatat persentase dari penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,54 persen per Maret 2022 dari total penduduk Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa. Bisa disimpulkan bahwa sekitar 26 juta penduduk Indonesia masih tergolong kedalam masyarakat miskin dan masuk ke dalam daftar 100 negara termiskin di dunia tepatnya pada urutan ke - 73.
Faktor utama penyebab dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia (pendidikan rendah dan keterampilan rendah). Di dalam dunia kerja, suatu perusahaan pasti akan mencari seseorang yang dianggap mampu menjalankan tugas sesuai posisinya dengan knowledge dan softskills yang dimiliki, dan apa yang terjadi? Ya benar, seseorang yang tidak mempunyai skill sesuai pekerjaannya akan tergeser karena tidak sesuai kriteria yang dicari.
Dampak dari itu adalah banyaknya pengangguran di Indonesia, tingkat pengangguran di Indonesia sebesarr 5,83 persen dari total 208,54 juta orang penduduk Indonesia yang berada pada usia kerja. Angka tersebut meningkat karena dampak dari covid - 19 dimana banyak orang kehilangan pekerjaannya karena di PHK dari pabriknya akibat kurangnya bahan baku dan menurunnya permintaan dari konsumen atau tidak bisa meneruskan usahanya.
Faktor tadi biasanya banyak terjadi di daerah pedesaan. Namun daerah perkotaan juga harus menghadapi kemiskinan kota yang penyebab utamanya yaitu urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, akan menjadi masalah perkotaan apabila terjadi urbanisasi dan Pemerintah Kota tidak mampu mengatur dan mengatasi dampak dari perpindahan tersebut. Seiring dengan meningkatnya angka urbanisasi, diperlukan pengembangan kawasan kota untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal.
Urbanisasi sendiri disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja di daerah pedesaan. Mayoritas penduduk pedesaan bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun, jika lahan pertanian semakin sempit akibat semakin padatnya pemukiman dan pembangunan yang terus-menerus otomatis para petani kehilangan mata pencahariannya di desa dan akan memilih untuk pindah ke kota yang dianggap memiliki lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Dari kemiskinan tadi, dapat timbul masalah-masalah perekonomian yang lain diantaranya adalah pemukiman kumuh di kota. Jika urbanisasi tersebut terus berlanjut ruang untuk tempat tinggal menjadi terbatas. Maka masyarakat pendatang dari desa tersebut kemungkinan besar akan mendirikan bangunan di tempat yang tidak selayaknya seperti bantaran sungai, areal pembuangan sampah karena keadaan finansial yang tidak mencukupi untuk membeli rumah layak huni.
Kemiskinan juga akan menimbulkan ketimpangan / kesenjangan sosial pada masyarakat sebab hubungan kemiskinan dan ketimpangan adalah positif yang artinya jika akan kemiskinan semakin tinggi akan terjadi ketimpangan ekonomi yang besar juga. Ketimpangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok terutama berhubungan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah.
Ciri yang lain dari ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik itu pembangunan secara vertikal maupun horizontal. Akan sangat jelas terlihat perbedaannya antara perumahan atau kawasan elite dan kawasan pemukiman kumuh pada suatu kota.
Kemiskinan masih menjadi momok bagi perekonomian di Kabupaten Nganjuk. Pasalnya di Kabupaten Nganjuk masih terdapat 16 ribu RTLH (rumah tidak layak huni) di Nganjuk yang membutuhkan perhatian dan pembangunan dari pemerintah. Menurut Imam Makruf anggota DPRD Jawa Timur mengatakan bahwa salah satu tindak pengentasan kemiskinan adalah memberikan papan layak bagi masyarakat, oleh karena itu di Kabupaten Nganjuk perlu di adakan bedah rumah massal untuk RTLH.
