Jangan Gunakan TKI untuk Meraih Kursi

Beberapa kali saya mengikuti posting dan link dalam sebuah Forum TKI di facebook. beberapa tokoh nasional, menyatakan dengan gagah berani: lindungi TKI! dorong produktivitas dalam negri! buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya di dalam negri agar mereka tak tergoda untuk bekerja di negara asing!

mungkin sekitar satu juta orang yang berkata degan kalimat serupa sejak kesempatan kerja ke luar negri di buka. tapi tetap saja kondisinya sama: tak ada perubahan signifikan bahkan cenderung konstan! jadi, sebelum berbicara secara global tentang 'permasalahan TKI', benahi dulu internal pemerintahan sendiri yang terbiasa korup dan konspiratif! tak bijak bukan menggunakan kata-kata seperti itu, memberi harapan pada TKI hanya untuk meraih simpati dan masa. ya! sekedar untuk meraih keuntungan pribadi berupa: kursi jabatan!

Seperti kasus Satinah, perempuan migran asal Ungaran yang diancam hukuman mati oleh Pengadilan Arab Saudi atas tuduhan pembunuhan. Hebohnya kasus tersebut menjadi daya magis bagi politisi untuk menjadikan Satinah sebagai komoditas politik. Contoh riil, seperti yang terangkum dalam situs berita merdeka.com, adalah Prabowo. Dia bahkan menyempatkan diri menghadiri sidang Wilfrida yang terjerat kasus pembunuhan di Malaysia. Para Kader PKS mengumpulkan dana untuk menyelamatkan Satinah, Rieke DP dari PDIP baru sekedar membicarakan masalah tersebut dengan Jokowi, Polisi Golkar siap potong gaji sebagai aksi galang dana untuk Satinah, dan yang kontoversial menurut saya adalah Surya Paloh yang siap menalangi dana yang pemerintah baru bisa bayar 12 milyar dari total diat 21 milyar.

Tanpa diperjelas, tentu kita bisa menilai kemana arah aksi-aksi sosial itu. dan yang saya sesalkan, mengapa tindakan ini justru dibombastiskan ketika ada perhelatan pemilihan wakil rakyat. apakah ketika mereka sudah dipilih, ketika pesta rakyat selesai, tindakan yang bisa dibilang mulia itu akan terus berlanjut?

Lalu cukupkah hak TKI berupa 'perlindungan' yang disahkan secara hukum bila masih banyak tenaga kerja di negara asing mengalami ketidak adilan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kinerja mereka: PJTKI, Agency, atau majikan itu sendiri? apakah orang yang nantinya meraih kedudukan, karena menggunakan nama TKI sebagai alat mencari massa, mampu mengangkat derajat buruh di luar negri? atau setidaknya, menekan angka intimidasi dari orang-orang yang menyalurkan mereka.

meski hanya sebatas TKI, buruh,yang bahasa kasarnya babu, permasalahan yang mereka hadapi adalah masalah raksasa. kasus-kasus yang mereka hadapi lebih parah dari buruh di negri sendiri (keluar dari pahlawan buruh kita, Marsinah!). hukum pancung, fitnah yang berbuntut penjara, berapa banyak yang telah mereka terima tanpa ada konsolidasi dari pemerintah? budaya dan ketaatan hukum yang berbeda, bukankah berpengaruh pada kestabilan adaptasi mereka? bagaimana tokoh nasional akan menghadapi kekompleksan itu?

sekali lagi, kepada tokoh nasional yang berusaha menjujung tinggi harkat TKI, kami ucapkan terimakasih. hanya saja, kami butuh realisasi. bukan sekedar janji, wacana, opini atau lebih-lebih menggunkan nama TKI hanya untuk memperebutkan, sekali lagi, kursi!

singapore