Sementara itu, Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham, berfokus pada kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, di mana baik dan buruknya hukum diukur berdasarkan sejauh mana hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.
- Pemikiran Emile Durkheim dan Ibnu Khaldun
Materi ketujuh membahas pemikiran dua tokoh penting dalam sosiologi, Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim menekankan pentingnya norma sosial dan pendidikan moral dalam menjaga keteraturan masyarakat. Sebaliknya, Ibnu Khaldun memperkenalkan konsep asabiyyah (solidaritas kelompok) yang menunjukkan bahwa kekuatan kelompok dan interaksi sosial sangat penting dalam menentukan keberlangsungan suat masyarakat.
- Pemikiran Hukum Max Weber dan H.L.A. Hart
Materi kedelapan membahas pemikiran hukum dari Max Weber dan H.L.A. Hart, dua tokoh berpengaruh dalam sosiologi hukum. Max Weber menekankan pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial dan budaya, serta membedakan antara hukum positif dan hukum alam. Ia mengemukakan konsep rasionalisasi yang menggambarkan pergeseran masyarakat menuju sistem hukum yang lebih rasional dan terorganisir.
Sementara itu, H.L.A. Hart mengembangkan teori yang berfokus pada struktur hukum melalui konsep aturan primer (menekankan kewajiban) dan aturan sekunder (memberikan kerangka untuk penerapan aturan primer).
- Efektivitas Hukum
Materi kesembilan membahas efektivitas hukum dalam konteks keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, namun sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum yang bersifat konkret dan keadilan yang lebih abstrak. Keadilan harus menjadi prioritas dalam penegakan hukum.
Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu kaidah hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana-prasarana dan kesadaran masyarkat. Teori efektivitas hukum menekankan bahwa keberhasilan penerapan hukum tergantung pada sejauh mana norma tersebut ditaati oleh masyarakat. Dengan demikian, diperlukan adanya keseimbangan antara kepastian dan keadilan hukum untuk mencapai tujuan hukumyang diharapkan.
- Law and Social Control
Materi kesepuluh membahas peran hukum sebagai alat kontrol sosial. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk perubahan sosial. Supremasi hukum diperlukan agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, penegakan hukum yang melibatkan aparat penegak hukum juga memiliki peranan penting dalam menjaga keadilan. Kontrol sosial mencakup penyesuaian terhadap norma-norma yang berlaku dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
- Socio-Legal Studies
Materi kesebelas membahas kajian sosial hukum (socio-legal studies).Kajian ini memberikan wawasan tentang dinamika hukum dan berkontribusi pada gerakan pembaharuan hukum dengan menekankan keadilan substantif. Pendekatan socio-legal studies muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap positivisme hukum, dengan menekankan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Socio-legal studies telah berkembang menjadi alat penting dalam advokasi hak-hak rakyat dan pengembangan teori hukum di Indonesia, terutama setelah reformasi 1998.
- Progressive Law
Materi kedua belas membahas hukum progresif sebagai pendekatan yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan. Diperkenalkan oleh SatjiptoRahardjo, konsep ini menekankan bahwa hukum seharusnya melayani manusia, bukan sebaliknya, serta selalu dalam proses pengembangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum progresif juga menolak status quo (keadaan tetap) yang merugikan rakyat dan berfokus pada keadilan substantif.
- Legal Pluralism
Materi ketiga belas membahas konsep legal pluralism atau pluralisme hukum, yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, pluralisme hukum mencakup hukum negara, hukum adat, dan norma sosial, yang mencerminkan keragaman etnis dan budaya yang ada.
Pendekatan ini menyoroti interaksi antara hukum formal dan hukum adat serta dampaknya terhadap keadilan sosial.Hukum adat berfungsi tidak hanya sebagai norma pengatur tetapi juga sebagai alat untu mencapai keadilan bagi masyarakat lokal. Namun, tantangan muncul dari dominasi hukum negara yang sering mengabaikan nilai-nilai adat. Dengan demikian, pluralisme hukum dapat menjadi dasar untuk pembangunan hukum yang lebih adil dan menghargai keragaman budaya di Indonesia.
- Pendekatan Sosiologis dalam Studi Hukum Islam
