Apabila ditelaah dengan seksama, teori ketiga ini lebih bersifat spesifik terhadap rezim sosialis komunis yang berkembang dan mengendalikan kekuasaan dan pemerintahan. Negara-negara komunis yang masih eksis sampai sekarang tampaknya masih menerapkan kebijakan media seperti ini, meskipun tidak seketat seperti zaman sebelum munculnya media sosial dan tren jurnalisme warga.
Teori terakhir adalah teori social responsibility. Konsep tanggung jawab media atau pers senantiasa dikaitkan dengan kata sosial yang berupaya menunjukkan pada suatu konsep tentang kewajiban media untuk mengabdi terhadap kepentingan masyarakat.
Masih mengacu kepada situs yang sama di atas, menurut Siebert, Peterson dan Schramm dalam Severin and Tankard, 1992), perbedaan esensial media dalam konsep atau teori tanggung jawab sosial adalah, "media must assume obligation of social responsibility; and if they do not, someone must see they do."
Di sini kewajiban media adalah memperhatikan dan berorientasi kepada tanggung jawab sosial masyarakat. Pers atau media harus mementingkan kepentingan dari masyarakat banyak, bukan kelompok atau kepentingan partai tertentu dalam rangka mendukung kekuasaannya.
***
Mengacu kepada empat teori di atas, maka kita sebagai para pelaku jurnalisme warga, memiliki kebebasan juga untuk menentukan sikap dalam menyuarakan opini dan laporan. Kebebasan yang menjadi kecenderungan tahu preferensi pribadi atau kelompok.
Apakah mau memihak kepada penguasa dan pemerintah tanpa reserve dan secara membabi buta tanpa dilengkapi dengan sikap kritis, apakah akan memihak kepada kepentingan pasar dan sponsor yang ada di belakang kita, apakah akan memihak kepada kepentingan satu rezim atau partai politik tertentu atau kepada kepentingan masyarakat secara umum tanpa melihat tiga kepentingan lainnya di atas?
Meskipun pilihan kiblat dalam melakukan kerja jurnalisme warga sepenuhnya menjadi pilihan pribadi masing-masing, tetapi dalam kondisi zaman sekarang di mana keterbukaan sesudah merambah ke ruang-ruang privat sekalipun, maka pilihan yang ideal tentunya adalah berkiblat kepada tanggung jawab sosial.
Karena meskipun seseorang menjadi bagian dari praktik politik dan kekuasaan sebuah pemerintahan, pada akhirnya nanti, yang bersangkutan akan tetap menjadi bagian sari masyarakat pada umumnya. Sebelum dan setelah menjabat, tetap saja seseorang menjadi bagian dari masyarakat di mana ia tinggal.
Oleh karena itu, sebagai pelaku jurnalisme warga, segala upaya yang dilakukannya, entah itu mendukung kekuasaan dan pemerintahan, entah itu mendukung pasar dan sponsor yang ada di belakang, entah itu mendukung partai tertentu, tetap saja semuanya harus dikembalikan kepada tanggung jawab sosialnya. Karena sifat manusia yang tidak akan pernah lenyap adalah sifatnya sebagai makhluk sosial (homo socialis).
***
