1. Kapasitas Layanan Kesehatan
Indikatornya adalah proporsi tempat tidur rumah sakit yang ditempati. Kapasitas kesehatan terbilang cukup memadai jika proporsi >75%, moderat jika proporsi di levl 75%-<90%, dan kurang jika proporsi >90% total bed rumah sakit.
2. Performa Layanan Kesehatan
Indikatornya adalah tingkat kematian kasus dari kasus yang diselesaikan (hasil dari kasus yang sudah diketahui: sembuh/meninggal) di rumah sakit. Performa layanan kesehatan terbilang cukup memadai jika tren kematian menurun, moderat jika tren stabil, dan kurang jika tren kematian naik.
3. Kapasitas Kebijakan Respons Kesehatan Masyarakat
Indikatornya adalah jumlah orang yang dites per 1000 populasi/minggu, dirata-rata dalam periode dua minggu terakhir. Kapasitas kebijakan terbilang cukup jika sebanyak >2/1000 orang dari total populasi dites/minggunya, moderat jika sebanyak (1-<2)/1000 orang dari total populasi dites/minggunya, dan kurang jika <1/1000 orang dari total populasi dites/minggunya.
4. Performa Kebijakan Respons Kesehatan Masyarakat
Indikatornya adalah proporsi kasus yang penyelidikannya telah dilakukan dalam waktu 24 jam setelah identifikasi. Performa kebijakan terbilang cukup jika >80% kasus bisa diselidik dan diakukan pelacakan 24 jam pasca terkonfirmasi, moderat jika 60%-<80% kasus bisa diselidik dan diakukan pelacakan 24 jam pasca terkonfirmasi, dan kurang jika <60% kasus bisa diselidik dan diakukan pelacakan 24 jam pasca terkonfirmasi.
5. Performa Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Kesehatan MasyarakatÂ
Indikatornya adalah dukungan / Kepatuhan terhadap PHSM yang berlaku. Respons masyarakat terbilang cukup jika kepatuhan masyarakat Tinggi (kepatuhan hampir universal pada semua kebijakan PHSM), moderat jika kepatuhan masyarakat Sedang (kepatuhan sedang pada sebagian besar PHSM, atau kepatuhan bersifat variabel dalam protokol PHSM individu), dan kurang jika kepatuhan masyarakat Rendah (kepatuhan minimal pada  PHSM).
Dengan mengambil data di lapangan, pemerintah setempat dapat mengetahui indikator-indikator tadi di masyarakat. Ini dilakukan agar pemegang kebijakan dapat mengetahui keadaan epidemiologis mulai dari tingkat penularan hingga kapasitas kesehatan, untuk menyusun kebijakan yang tepat untuk dilaksanakan. Tentunya menjadi suatu keharusan bagi pemegang kebijakan untuk mengetatkan atau meringankan kebijakan pembatasan sosial dengan memperhatikan indikator-indikator tadi.Â
