Dari itu muncul permasalahan di lingkup pewaris lahan pertanian yang luasannya besar maupun kecil untuk menjual ataupun membangun usaha di sektor lain daripada melanjutkannya untuk kegiatan bercocok tanam.
3. Faktor kebijakan
Beberapa sarana penunjang yang dibangun pemerintah juga seringkali mengorbankan lahan-lahan pertanian subur milik petani-petani yang produktifitasnya tinggi. Kebijakan pemerintah yang tidak dapat ditentang, mewajibkan petani untuk sukarela menyerahkan lahannya yang sering kali tidak diimbangi dengan pengganti baik uang maupun lahan baru yang tidak setimpal.Â
Kebijakan pemerintah yang terlalu berfokus pada pembangunan sektor lain, seakan lupa terhadap sektor pertanian yang menjadi penyedia bahan baku utama. Kebijakan pemerintah yang lebih memilih impor bahan baku, terkesan tidak peduli terhadap kondisi pertanian di negeri sendiri. Bukannya dibenahi, malah diselesaikan dengan solusi yang menguntungkan untuk sektor pertanian itu sendiri.
Pentingnya kebijakan pemerintah terkait ketersediaan dan perlindungan terhadap lahan pertanian
Sebagaimana diketahui banyak kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai penyokong pembangunan seringkali merugikan sektor pertanian. Pembangunan sarana yang seharusnya dinomorsekiankan menjadi fokus utama dan giat dilakukan akhir-akhir ini.
Memang dengan pencapaian dan manfaat yang dirasakan saat ini, tidak dapat dipungkiri lagi. Namun terkait tentang bagaimana imbasnya di kemudian hari, saya rasa akan memberi dampak buruk yang signifikan terhadap perkembangan sektor lain. Utamanya yang berkaitan dengan produktivitas bahan baku dan lingkungan.Â
Oleh karena itu, sekiranya pemerintah lebih baik lagi dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan. Sehingga dapat mengimbangi kebutuhan sektor pertanian dan kehutanan utamanya dalam hal ketersediaan lahan.
Referensi :Â
Kusumastuti, A. C. , Lala M. Kolopaking dan Baba Barus. (2018). FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN DI KABUPATEN PANDEGLANG. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 6(2) : 131-136.
Satria, J.
