Menghadapi pemilihan presiden 2014 ini, sebetulnya tak sedikit yang mengharapkan hadirnya perubahan kebijakan dari pemerintahan yang selama ini lebih ramah terhadap kepentingan pasar bebas (neoliberalisme). Harapan perubahan tersebut dapat kita lihat dari berbagai ungkapan kekecawaan public yang dapat terpantau melalui berbagai status di jejaring media social. Tak dapat dipungkiri, pengguna jejaring social facebook saja yang menurut Webershandwick, perusahaan public relations dan pemberi layanan jasa komunikasi, ada sekitar 65 juta pengguna Facebook aktif. Jumlah tersebut merupakan lebih dari 1/3 jumlah DPT dalam Pemilu 2014 ini. Jumlah ini belum ditambah dengan jumlah pengguna jejaring social lainnya, seperti twitter, instagram, path, line, youtube, dll. Berdasarkan data PT Bakrie Telecom, memiliki 19,5 juta pengguna.
Kekecewaan public yang luas tersebut merupakan salah satu alasan objektif yang mendorong stiap pasangan capres-cawapres memilih tempat deklarasinya pada 19 Mei 2014 yang lalu. Pasangan Jokowi-JK memilih Gedung Juang sebagai tempat deklarasi dan Prabowo-Hatta memilih Rumah yang ada ada jejak Bung Karno tersebut dalam kacamata psikologi politik lebih kental nuansa mengobati kerinduan public akan terbukanya jalan kemerdekaan seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD 1945.
Kita patut mengapresiasi usaha untuk kembali mengangkat sejarah perjuangan para tokoh bangsa ini dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi kita harus kritis terhadap parpol peserta pemilu dan calon presiden yang telah mencoba menggali kembali gagasan-gasan para founding fathers mengenai cita-cita kemerdekaan Indonesia selama proses kampanye pemilihan legislatif dan jelang pemilihan presiden ini. Cara berpikir yang kritis ini menjadi penting sebagai pendidikan politik kepada rakyat yang saat ini terus digempur oleh cara politik kotor yang mengedepankan uang dalam proses demokrasi di negeri ini. Cara berpikir kritis ini juga yang akan menjadi fondasi cara pikir rakyat dalam membangun karakter atau mental rakyat menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat.
Oleh karenanya, dalam menghadapi momentum pemilihan presiden 2014 ini, kita harus aktif mengajak public untuk mempelajari lebih mendalam lagi rekam jejak dari setiap capres dan cawapres saat ini. Peran untuk mendorong public menjadi pemilih kritis ini sangat penting karena ketika kita coba lakukan telaah lebih mendalam terhadap rekam jejak pasangan capres dan cawapres yang ada saat ini, masing-masing memiliki kelemahan untuk dapat mengimplementasikan gagasan (ide) cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Pasangan Prabowo-Hatta tentu akan hadapi hambatan dalam mengimplementasikan ekonomi kerakyatan karena Hatta merupakan menteri strategis dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Tentu akan mengalami banyak hambatan untuk mengubah orientasi kebijakan ekonomi pemerintah kedepan karena Hatta, juga mayoritas pendukung koalisi Prabowo-Hatta, adalah pendukung pemerintahan SBY selama 10 tahun terakhir. Sehingga public yang memperoleh akses informasi secara luas dari jejaring social dan media massa, seperti yang dijelaskan di muka, akan berpikir beberapa kali untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta. Belum lagi dengan berbagai isu negative yang melakat pada diri Prabowo sebagai pelanggar HAM, tidak peka pada persoalan kaum minoritas, apalagi mengenai pandangan sempit Partai Gerindra terhadap kebebasan dalam berkeyakinan yang dipertanyakan oleh public akhir-akhir ini, dll.
Sementara pasangan Jokowi yang selama ini memiliki elektabilitas lebih tinggi diantara capres-capres yang lain, ketika secara resmi memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapresnya justru menimbulkan efek negatif dari para relawan pendukungnya, yang rata-rata berasal dari kelompok masyarakat diluar struktur partai. Efek negativ yang muncul dari relawan pendukung Jokowi tersebut bukanlah tanpa alasan. Apalagi latar belakang dari para relawan tersebut adalah kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi dan pengetahuan yang terbuka. Mayoritas relawan tersebut adalah kelompok masyarakat yang selama ini diidentifikasi sebagai masyarakat urban yang aktif dalam jejaring social media.
Kekecewaan para relawan pendukung Jokowi atas ditetapkannya Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi dilatarbelakangi oleh rekam jejak dan ideology Jusuf Kalla yang kotor dan pro terhadap pasar bebas (neoliberalisme). Jusuf Kalla, yang selama ini diketahui memiliki rekam jejak untuk ikut serta dalam penggulingan Bung Karno, juga dikenal sangat pro terhadap pencabutan subsidi BBM. Padahal persoalan subsidi BBM yang selama ini dinilai oleh pemerintah membebani APBN karena subsidi tidak tepat sasaran, adalah kesimpulan yang tidak objektif. Mengapa demikian? Karena persoalan BBM saat ini justru terletak pada pembiaran pemerintah untuk menindak mafia migas dan importif BBM yang berada dibalik penyediaan BBM didalam negeri. Disisi yang lain, persoalan konsumsi BBM yang terus menngkat juga disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan pribadi sebagai akibat lemahnya pemerintah menyediakan transportasi massal. Pertanyaannya kemudian, apakah mungkin seorang Jusuf Kalla yang dikenal sebagai pebisnis yang dibesarkan oleh koorporasi otomotif Jepang akan rela ketika kita sodorkan solusi dalam pemborosan penggunaan BBM adalah dengan cara memperbanyak transportasi pubik?. Â Hal lain yang menjadi kekecewaan public relawan pendukung Jokowi atas dipilihnya JK sebagai cawapres adalah disebabkan oleh rekam jejak JK yang dikenal kuat dengan perilaku KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). KKN adalah musuh utama yang harus diberantas sejak perjuangan reformasi 1998.
Efek negatif ini mau tidak mau harus segera direspon oleh partai pengusung Jokowi-JK, terutama PDI P yang telah diidentifikasi oleh public sebagai representasi dari kekuatan nasional yang dijiwai gagasan Tri Sakti Bung Karno. Banyak pihak menilai bahwa rekam jejak dan ideology JK itulah yang kemudian juga mendorong salah satu tokoh senior PDIP, Sabam Sirait, memilih mundur dari PDIP.
Kritik publik yang direpresentasikan oleh para relawan yang bekerja dalam menggalang dukungan dengan cara benar-benar sukarela tersebut harus segera dijawab melalui dua hal. Pertama, PDIP bisa mengusulkan pergantian Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi. Kedua, membatasi tugas wakil presiden hanya untuk menangani konflik di daerah, misalnya Papua, dan hubungan dengan DPR (seperti halmnya Wakil Presiden di Amerika Serikat).
Jika memang Jokowi-JK telah membuat perjanjian ‘pra nikah’ seperti yang muncul di media beberapa waktu yang lalu, maka saat ini harus menjadi komitmen yang tertulis dan dipublikasikan agar kita tidak lagi terus menerus dihadapkan transaksi politik dalam penentuan jabatan public di negeri yang kaya raya ini. Transaksi politik dagang sapi nyatanya juga terjadi ketika ‘wakil presiden’ memperdagangkan posisi menteri pada 2004 dihargai senilai Rp 500 Milyar.
Melalui cara inilah harapan terbangunnya nasionalisme didalam pribadi rakyat Indonesia yang tak sedikit ditambatkan pada sosok Jokowi, PDI P dan Partai-Partai yang mengusung Tri Sakti dan Pemerintahan bersih bebas dari KKN dapat terwujud. Jika tidak, maka cita-cita tersebut hanyalah akan menjadi ‘Restorasi KKN’ yang akan terus membebani bangsa ini dari ketertinggalan.
Kita semua rindu akan Indonesia Tri Sakti dengan jalan Macthvoorming seperti yang pernah diajarkan Bung Karno... Amin.