Siswa Kehilangan Hak atas KJP (1): Antara Validasi DTKS dan Pendataan Regsosek oleh Dasa Wisma

Rekomendasi: Pemprov DKI perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan memperluas anggaran untuk memastikan semua siswa yang memenuhi kriteria tetap mendapatkan haknya.

5. Dampak pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Hilangnya KJP bagi sejumlah siswa dapat menghambat pencapaian target SDGs, terutama dalam aspek pendidikan berkualitas (Goal 4) dan pengentasan kemiskinan (Goal 1). Jika tidak segera diatasi, masalah ini dapat memperbesar kesenjangan pendidikan dan sosial di Jakarta.

Rekomendasi: Kebijakan KJP harus dikaji ulang dengan memperhatikan prinsip inklusivitas dan keberlanjutan agar selaras dengan target SDGs.

Pada akhirnya dapat kita simpulkan sementara bahwa kehilangan KJP oleh sejumlah siswa bukan hanya persoalan administratif, tetapi mencerminkan tantangan dalam validasi data sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa baik DTKS maupun Regsosek dilakukan secara transparan, akurat, dan responsif.

Melalui peningkatan koordinasi antarinstansi, pelatihan pendataan, serta keterlibatan masyarakat, siswa yang berhak atas KJP dapat kembali mendapatkan hak mereka. Dengan demikian, tujuan besar KJP untuk menjamin pendidikan inklusif dan berkeadilan di DKI Jakarta tetap terjaga.