PENDIDIKAN - Kartu Jakarta Pintar (KJP) merupakan salah satu program unggulan Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung keberlanjutan pendidikan siswa dari keluarga tidak mampu. Namun, belakangan ini sejumlah siswa dilaporkan tidak lagi mendapatkan manfaat KJP. Fenomena ini memicu pertanyaan besar: apakah ini murni akibat validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau ada peran dari pendataan Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) oleh Dasa Wisma yang kurang akurat?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pembahasan ini akan menyoroti berbagai sudut pandang, termasuk kebijakan pemerintah, teknis pendataan, hingga dampak sosial-ekonomi terhadap siswa yang terputus haknya atas KJP.
1. Validasi DTKS sebagai Syarat Utama
DTKS merupakan basis data yang digunakan pemerintah untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial, termasuk KJP. Salah satu alasan siswa kehilangan hak atas KJP adalah keluarnya mereka dari DTKS. Validasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Namun, proses validasi DTKS memiliki sejumlah kendala:
Kurangnya transparansi proses:Â Banyak keluarga tidak memahami alasan mereka dikeluarkan dari DTKS.
Indikator yang berubah:Â Beberapa indikator kelayakan, seperti kepemilikan aset atau peningkatan pendapatan, kerap menjadi alasan penghapusan, meskipun tidak mencerminkan kondisi riil keluarga.
Data lapangan yang tidak mutakhir: Data yang diinput petugas sering kali tidak mencerminkan perubahan terbaru dalam kondisi sosial-ekonomi keluarga.
Rekomendasi:Â Pemerintah perlu memperkuat mekanisme banding bagi keluarga yang merasa kelayakannya masih sesuai, serta melibatkan masyarakat dalam proses validasi DTKS untuk meningkatkan akurasi.
2. Peran Pendataan Regsosek oleh Dasa Wisma
Regsosek, yang dilakukan oleh Dasa Wisma, bertujuan untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara lebih rinci. Namun, hasil pendataan ini juga memengaruhi kelayakan siswa dalam menerima KJP. Masalah yang muncul di antaranya:
Kualitas data yang bergantung pada relawan:Â Pendataan oleh Dasa Wisma sering dilakukan oleh relawan yang mungkin kurang terlatih, sehingga rawan terjadi kesalahan.
Data tidak konsisten:Â Perbedaan data antara Regsosek dan DTKS dapat menyebabkan keluarga yang sebenarnya berhak menjadi tidak layak secara administrasi.
Minimnya pemahaman teknis: Banyak relawan tidak memahami parameter yang digunakan untuk menilai kelayakan bantuan.
Rekomendasi:Â Pelatihan intensif bagi petugas Dasa Wisma perlu dilakukan agar mereka dapat memahami standar pendataan dengan baik. Selain itu, diperlukan sistem verifikasi ulang oleh petugas berwenang untuk memastikan akurasi data.
3. Perspektif Sosial dan Psikologis
Kehilangan KJP bukan sekadar masalah administrasi, melainkan juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis siswa dan keluarganya:
Kendala pendidikan: Siswa dari keluarga kurang mampu kesulitan memenuhi kebutuhan sekolah, seperti seragam, buku, dan uang transportasi.
Stigma sosial:Â Hilangnya KJP dapat menciptakan rasa malu di antara siswa, terutama jika mereka menjadi satu-satunya di kelas yang tidak mendapat bantuan.
Tekanan psikologis: Orang tua merasa terbebani dengan biaya tambahan, sementara anak-anak merasa kehilangan kesempatan yang seharusnya mereka miliki.
Rekomendasi:Â Pemerintah perlu membuka ruang konsultasi bagi keluarga terdampak untuk memberikan solusi cepat dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa.
4. Perspektif Kebijakan dan Anggaran
Dari sisi pemerintah, permasalahan ini menunjukkan perlunya integrasi data yang lebih baik antara DTKS, Regsosek, dan sistem KJP. Kebijakan terkait pendataan dan alokasi anggaran harus disesuaikan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial.
Beberapa tantangan kebijakan meliputi:
Koordinasi antarinstansi: Kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan lembaga pendataan menyebabkan ketidaksesuaian data.
Keterbatasan anggaran: Pengurangan jumlah penerima KJP bisa jadi juga disebabkan oleh keterbatasan anggaran, meskipun ini jarang diungkapkan secara eksplisit.
