Bisa saja mereka mempertimbangkan faktor lingkungan yang disinggung juga oleh para aktivis lingkungan yaitu Greenpeace dan WALHI, atau bisa juga kekhawatiran prihal mata pencaharian yang selama ini mereka dapatkan lewat hasil pertanian dan perkebunan menjadi terusik dengan adanya aktivitas pertambangan atau pembangunan di desa tersebut
2. Ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah
Saya yakin jika masyarakat sudah percaya pada pemerintah maka otomatis penolakan tidak akan sering terjadi. Kendati, jika ada penolakan pun saya kira itu hanyalah efek skeptis masyarakat saja, malah sehat menurut konsep demokrasi karena bisa melahirkan kebijakan yang ter-legitimasi oleh masyarakat, sehingga kebijakan itu tidak mustahil akan dirawat agar menjadi subur oleh masyarakat.
Berbeda jika masyarakat sudah berasumsi bahwa pemerintah tidak bisa dipercaya maka yang terjadi hanyalah penolakan - penolakan.
Contoh kasus di Wadas, pemerintah mengatakan bahwa mereka akan membuat pertambangan batu andesit yang dimana material hasil pertambangan tersebut akan digunakan untuk pembuatan waduk di Wadas. bisa saja masyarakat curiga bahwa ada kemungkinan pemerintah berkawan dengan oligarki bermain di pertambangan tersebut. Waduk bisa saja diwujudkan tapi kualitas dari waduk itu mungkin tidak maksimal, dan setelah waduk selesai maka tambang andesit akan dikuasai segelintir orang untuk meraup keuntungan. Mungkin batu andesitnya bisa di alihkan untuk pembuatan interior, bangunan rumah, dll.
Kemungkinan ketidak percayaan ini sangat besar, karena banyak sekali kasus pembebasan lahan yang hampir serupa yang bahkan ditentang juga oleh para aktivis lingkungan namun tidak juga dihiraukan, Salah satunya adalah kasus di Kinipan, ditambah beberapa kasus seperti omnibuslaw, KPK, Pupuk mahal dll. Beberapa deretan kasus tersebut dirasa cukup untuk memberikan suplemen ketidakpercayaan atau bahkan kekecewaan masyarakat pada pemerintah.
Mengutip perkataan montesquie,"ketidakadilan yang dilakukan terhadap individu adalah ancaman yang dibuat untuk seluruh masyarakat".
3. Ketidakmengertian masyarakat
Mungkin masyarakat salah paham karena kurangnya pengetahuan mereka sehingga salah menafsirkan kebijakan pemerintah yang sebenarnya baik(mungkin)menjadi buruk(mungkin).
Jika memang hal ini yang menjadi masalah, berarti pemerintah gagal dalam sektor pendidikan. Sebab, kewajiban pemerintah salah satunya yaitu mencerdaskan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk diberikan fasilitas agar bisa menjadi manusia yang cerdas, termasuk paket lengkap memberikan dorongan persuasif agar masyarakatnya mencintai ilmu pengetahuan.
Pendidikan termasuk infrastruktur yang perlu diperhatikan. Melihat pada sejarah, manusia selalu diselamatkan oleh suatu hal yang namanya kecerdasan atau keoptimalan fungsi akal yang dimana hal tersebut bisa dicapai oleh pendidikan. Dari sokrates yang menentang kaum sofis, Che Guevara sebagai pelaku revolusi yang menentang kesewenangan diktator Kuba, hingga Soekarno yang memandu kita menuju gerbang kemerdekaan dan berkontribusi pada pembuatan Pancasila.
