Kehadiran banyak baliho dan spanduk dari mereka yang menyebutkan diri sebagai Calon Gubernur Sultra tersebut, banyak dibincangkan warga kota Kendari di berbagai tempat sebagai hal yang tidak benar. Alasannya, hingga saat ini pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sultra belum memeroses apalagi menetapkan Calon Gubernur Provinsi Sultra periode 2018 – 2023.
‘’Kita tidak mau pusing dengan hal seperti itu. Pihak penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Panwaslu yang dibayar Negara untuk meniadakan hal melanggar aturan pemilu termasuk untuk tahapan-tahapan penyelanggaraan serta pengawasan pemilukada terlihat cuek saja. Yaaa…….sementara ini warga ikut masabodo jugalah sebelum nantinya akan marah jika pelanggaran sudah terlalu vulgar,’’ komentar Anto, aktivis di perguruan tinggi kota Kendari.
[caption caption="Baliho Keluarga Besar Ir Hugua Calon Gubernur Sultra di Kendari Beach/Ft: Mahaji Noesa" ]
Â
[caption caption="Suasana kantor Penghubung kabupaten Wakatobi, Rabu, 1 Juli 2015 siang, di jalan Bunga Seroja kota Kendari, tanpa baliho ucapan selamat/Ft: Mahaji Noesa" ]
Tanpa ada ketegasan penegakan aturan atau verifikasi dilakukan pihak KPU, dipastikan ruang publik di Sulawesi Tenggara bakal ramai dipasangi poster, spanduk, baliho dan semacamnya. Pemasangan tidak hanya datang dari bakal calon gubernur, tapi juga oleh mereka pribadi-pribadi yang hanya ingin sosialisasi perkenalan diri, atau yang sekadar mau buat sensasi plus orang-orang kecewa. Mengingat, rentang waktu pelaksanaan pemilukada Gubernur Sultra masih jauh, dan dimana-mana kini dengan mudah dapat dibuat baliho dan semacamnya dengan harga relatif murah.
Banyak pihak menganalisa dalam pemilihan gubernur Sultra 2018 -2023, bakal terjadi persaingan ketat, adu gagasan dan metode dalam meraup suara pemilih. Pendekatan etnik silang diperkirakan dapat mendulang banyak suara.
Jika penetapan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Buton Kepulauan -- pemekaran Sulawesi Tenggara yang didalamnya berisi 6 kabupaten/kota dapat terlaksana sebelum pemilihan Gubernur Sultra periode 2018 – 2023, maka penduduk Sulawesi Tenggara nantinya hanya akan terdiri atas dua etnik besar, yaitu suku Tolaki, mendiami Sultra daratan dan suku Muna mendiami kepulauan muna dan sekitarnya. Plus etnik Bugis perantau dan etnik Jawa dan Bali eks trans.
[caption caption="Baliho Calon Gubernur Sultra Sjafei Kahar di sekitar bundaran Tapak Kuda, kota Kendari/Ft: Mahaji Noesa" ]
Tampilnya Rusda Mahmud, bupati Kolaka Utara berlatar etnik Bugis untuk maju ke pemilihan Gubernur Sultra, apakah sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Sultra mendatang merupakan figur yang patut diperhitungkan apabila mampu menggaet pasangan dari figur berlatar etnis Tolaki atau etnis Muna. Ridwan, BAE, mantan bupati Muna, dan Ali Mazi, SH, mantan gubernur Provinsi Sultra juga disebut-sebut bakal maju dalam pemilukada Gubernur Sultra 2018 – 2023.
Meski begitu, analisa lain, menyebut kerja mesin partai pendukung, sudah tentu masih tetap harus diperhitungkan untuk penyerapan suara dalam pemilihan Gubernur Sultra mendatang. Kemampuan Nur Alam dari Partai Amanat Nasional (PAN) terpilih sebagai Gubernur Sultra dua periode tentu masih memiliki pundi-pundi suara yang terpelihara. Terbukti dalam Pemilu Legislatif 2014 mampu mengisi banyak kursi di DPRD provinsi, kota dan kabupaten di Sultra. Ir H Asrun, Walikota Kendari saat ini merupakan salah satu kader PAN yang dipastikan akan maju dalam pemilihan Gubernur Sultra 2018 -2013.              Â
