[caption id="attachment_343467" align="aligncenter" width="560" caption="Anggota DPD RI Muliati Saiman,S.Si/Ft: Mahaji Noesa "][/caption]
Perjalanan panjang tak kenal lelah sejauh lebih 700 km secara non-stop selama tiga hari (22-24 Desember 2014) dilakukan oleh anggota DPD RI dari Komite III, Ny. Muliati Saiman, S.Si, di kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Perjalanan melintasi hutan, mendaki menuruni bukit menyusur lembah serta meniti jurang tersebut merupakan rangkaian kegiatan reses akhir tahun dilakukan sejak 6 Desember hingga 31 Desember 2014 untuk menyerap aspirasi rakyat dan daerah di Sulawesi Tenggara. Termasuk akan bertemu langsung masyarakat di sejumlah titik di antaranya di kelurahan Lalowaru kecamatan Moramo Utara dan kelurahan Landono kecamatan Landono, kabupaten Konawe Selatan (Konsel), 26 Desember 2014.
Melihat bobot berat fisik perempuan kelahiran Kendari, 01 Oktober 1974 yang dipilih rakyat untuk menjadi salah satu dari 4 wakil Sultra di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014 – 2019, banyak yang berdecak kagum. Bayangkan, pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat budaya, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda serta tokoh perempuan yang dilakukan pada empat titik di kabupaten Konawe yang lokasinya satu sama lain berjarak puluhanbahkan hingga ratusan kilometer, dapat diselesaikan dalam tempo satu hari.
‘’Perjalanan menemui masyarakat seperti ini sudah biasa dilakukan. Bahkan pada saat penggalangan dukungan tempo hari kami dapat melakukan pertemuan dengan masyarakathingga 8 desa dalam setiap hari,’’ jelas Ny Muliati Saiman kepada kompasianer yang mendapat kesempatan nebeng perjalanan rombongan reses senator yang sebelumnya juga pernah menggodok diri menimba ilmu di Sekolah Penyuluh Pertanian (SPP).
Menurut Samsul Bahri, salah seorang Tim Ahli Anggota DPD RI Ny Muliati Saiman yang juga adalah Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (STMIK) Kendaritersebut, lebihsebagian dari ribuan desa di Sulawesi Tenggara secara non-stop dikunjungi ibu Muliati untuk bertemu dan berbicara langsung dengan masyarakat konstituennya selama sekitar 9 bulan berturut saat menyongsong pemilihan anggota legislatif dan anggota DPD periode 2014 – 2019 lalu.
Al-hasil, dari 4 senator anggota DPD RI periode 2014 – 2019 yang dipilih rakyat di daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, Ny. Muliati Saiman berhasil mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan lebih 75 ribu suara, disusul LM Rusman Emba memperoleh lebih 56 ribu suara, Abdul Djabbar Toba lebih 52 ribu suara, dan Yusran Silondae lebih 47 ribu suara.
Dari pertemuan dengan masyarakat di semua desa yang dikunjungi dalam rangka reses di kabupaten Konawe danKonawe Utara, umumnya masyarakat menyambut dengan sangat antusias. ‘’Inilah wakildari DPD yang pertama mengunjungi kami kembali setelah pemilihan legislatif dan DPD tahun 2014,’’ tandas Asyuri, salah seorang tokoh masyarakat ketika dilakukan pertemuan di Balai Desa Asolu kecamatan Abuki, sekitar 40 km dari kota Unaaha, ibukota kabupaten Konawe.
Saking antusiasnya masyarakat untuk bertemu dengan Ny Muliati Saiman sekaligus untuk menyampaikan langsung aspirasi dan uneg-uneg mereka, pertemuan yang dilakukan dengan masyarakat di kelurahan Bungguosu kecamatan Konawe selepas shalat magrib (23/12/2014) berlangsung hingga jelang pukul 22.00 wita. Selepas pertemuan Ny Muliati Saiman beserta rombongan yang tanpa pengawalan resmi petugas langsung meluncur ke kabupaten Konawe Utara (Konut)berjarak lebih 100 km dari ibukota kabupaten Konawe.
Perjalanan malam menempuh muka jalanan yang lebih sebagian dalam kondisi aspal berlubang tidak mulus serta minim penerangan jalan dari Pohara (Konawe) ke arah Asera (Konut) semua dijalani dengan riang sekalipun harus melintasi tanjakan-tanjakan tinggi dan penurunan berkelok di tepi jurang tanpa sentleban pengaman, dan tiba untuk isterahat di rumah warga jelang pukul 02.00 dinihari di Desa Basule, kecamatan Lasolo. Keesokan harinya, Desa Awila di kecamatan Molawe dan Desa Pudaleu di kecamatan Lembo menjadi sasaran kunjungan di kabupaten Konawe Utara, .
Dialog dan wawanmuka yang dilakukan dengan masyarakat di Konawe dan Konawe Utara senantiasa terasa hidup lantaran moderator Haris Djafar,S.Si, MSi, yang mendapat tugas memandu jalannya pertemuan menggunakan bahasa yang mudah dicerna warga di masing-masing lokasi, sekalipun dalam menyampaikan materi penjelasan tentang fungsi, tugas serta wewenang anggota DPD sebagai lembaga perwakilan baru selain DPR yang dibentuk pascareformasi setelah dilakukan Perubahan III UUD 1945 tahun 2001.
Seperti anggota DPR, semua anggota DPD juga menjadi anggota Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sesuai dengan konstitusi, DPD mempunyai fungsi dan wewenang legislasi yaitu dapat mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) kepada DPR dan ikut membahasnya. Meliputi bidang otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, danpenggabungan daerah; pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya; perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Berikutnya dalam setiap pertemuan, DPD dijelaskan mempunyai fungsi pertimbangan dapat memberikan pertimbangan kepada DPR. Juga mempunyai fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Bidang Terkait meliputi: otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah; pengelolaan sumberdaya alam serta sumberdaya ekonomi lainnya; perimbangan keuangan pusat dan daerah; pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN); pajak, pendidikan, dan agama.
Dalam pengantar setiap pertemuan dengan masyarakat, moderator Haris Djafar maupun Ny Muliati Saiman juga selalu menjelaskan dalam kalimat dan bahasa terang yang mudah dipahami menyangkut 13 bidang tugasnya di Komite III DPD RI. Meliputi urusan daerah dan masyarakat di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesehatan, pariwisata, pemuda dan olah raga, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transmigrasi, ekonomi kreatif, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian kependudukan/keluarga berencana, dan perpustakaan.
‘’Kita butuhkan masukan, saran, dan penjelasan-penjelasan permasalahan yang dihadapi langsung dari masyarakat untuk dicarikan solusi di tingkat kabupaten hingga tingkat pemerintah pusat, dan bila memungkinkan dijadikan bahan untuk penyusunan suatu undang-undang sebagai kekuatan payung hukum untuk ditindak-lanjuti atau dilaksanakan,’’ jelas Haris Djafar.
Tak heran jika dalam setiap sesi penyampaian aspirasi di Konawe dan Konawe Selatan, moderator terlihat kewalahan mengatur alokasi waktu lantaran jumlah warga yang bersemangat mengajukan tanya, usul, masukan, saran,serta berbagai uneg-uneg berkaitan dengan 13 bidang yang menjadi tugas Komite III DPD RI selalu jauh lebih banyak dari jumlah yang ditentukan. Bahkan bidang-bidang di luar tugas Komite III seperti menyangkut permasalahan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambangan ikut diungkap warga dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan dalam kegiatan reses oleh Ny Muliati Saiman.
‘’Ungkap saja semua masalah yang dihadapi sekalipun di luar bidang tugas Komite III, kami akan catat dan menyampaikan kepada rekan-rekan senator lain yang membidanginya,’’ ujar Ny Muliati Saiman menanggapi usul seorang warga dalam pertemuan di Balai Desa Tudameaso kecamatan Meluhu, Konawe, agar juga di wilayahnya dikembangkan perkebunan tanaman karet.
Di kelurahan Lawulo kecamatan Anggaberi, konawe, terungkap bahwa dari 474 Kepala Keluarga (KK) terdiri lebih dari 1.600 jiwa penduduknya kini sisa 50orang penerima bantuan jatah Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin). Sebelumnya di kelurahan ini terdapat 300 orang penerima Raskin. Penguranganjumlah penerima diprotes warga karena dalam kenyataan sehari-hari masih banyak warga yang butuh bantuan Raskin. Lurah Laulo, Kiagus Samudu,S.Si, MM yang hadir dalam pertemuan menyatakan data penerima Raskin tersebut dibuat oleh pihak statistik.
‘’Masalah pengurangan jatah Raskin yang dipertanyakan warga karena tidak jelas alasannya tersebut akan kita konfirmasi langsung dalam pertemuan yang nanti akan segera dilakukan dengan Pemkab Konawe,’’ tanggap Ny Muliati Saiman.
Amrin, SE yang tampil berbicara dalam pertemuan di Balai Kelurahan Bungguosu mengungkap bahwa dari 170 hektar sawah efektif di kelurahannya sekarang hanya terdapat 3 alat mesin pertanian (alsinta). Idealnya 1 alsinta mengolah maksimal 10 hektar, itulah disebutkan selama ini jadi penyebab menurunnya produksi bahkan gagal panen.
Ada warga Lanjut Usia (Lansia) yangmempertanyakan dana pemerintah yang disebut-sebut selalu tersedia untuk pembinaan para Lansia, tapi nyatanya banyak warga di atas usia 60 tahun tidak pernah disentuh yang namanya bantuan Lansia.
Beragam permasalahan yang sifatnya lokal dan kasuistik muncul dalam sesi penyampaian aspirasi warga, namun tidak sedikit terdengar ide brilian yang dapat menjadi inspirasi dijadikan model pengembangan secara nasional. Misalkan, saran yang diajukan AbdHamid mantan Kades, dalam rangka pembangunan poros ekonomi maritim juga minta diperhatikan sejumlah sungai dan rawa-rawa mati yang cukup banyak di wilayah konawe agar dapat diberdayakan untuk mina perikanan sumber kesejahteraan masyarakat.
Usul yang disampaikan Lurah Bungguosu, Muh Nasir,SE, agar setiap desa di kabupaten Konawe memiliki kawasan Rumah Adat yang dipelihara bersama dalam rangka pelestarian adat dan budaya mengingat lahan yang semakin terdesak oleh berbagai kepentingan, dapat menjadi pertimbangan bagi pelestarian adat budaya suku bangsa se-nusantara.
Paling menarik, para pengurus mesjid dan pengurus Majelis Taklim di setiap titik yang dikunjungi selalu mengajukan bantuan perbaikan mesjid dan pakaian seragam busana muslim Majelis Taklim, semua juga ikut diiyakan dengan bantuan pribadi langsung oleh Ny Muliati Saiman isteri Drs La Ode Asis yang Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Bangsa Kendari.
Ibu dari 6 orang anak tersebut jauh sebelum berniat mencalokan diri sebagai senator telah dikenal luas masyarakat Konawe sebagai dermawan yang ringan tangan menymbang permintaan bantuan pembangunan dan rehabilitasi mesjid serta yang terkait dengan sarana dan kegiatan keagamaan lainnya.
Hasil reses para anggota DPD-RI di seluruh Indonesia, menurut rencana, akan dibawa ke sidang pleno DPD yang akan dilaksanakan Januari 2015.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H