“Bank Sumut harus berani membenamkan investasinya di bidangteknologi serta pembenahan SDM untuk bersaing dengan bank nasional dan internasional. Bank Sumut dihadapkan dengan tantangan yang tidak kecil.Walau memang, pada dasarnya tantangan dan peluang itu seimbang di tengah persaingan yang makin sengit. Terlebih jika MEA perbankan dibuka di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan bank BUMN, bank swasta nasional serta bank asing, memang posisi Bank Sumut agak jauh,” ujar Benjamin.
Jika dibandingkan dengan total asset beberapa bank BUMN sampai Juni 2016, seperti asset Mandiri sebesar Rp 971 triliun, BRI sebesar Rp 873 triliun dan BNI Rp 539 triliun, total asset Bank Sumut itu memang masih jauh di bawah. Belum lagi jika dibandingkan dengan bank asing yang akan “menggempur” pasar di MP3EI. Akan ada Maybank, Standart Charter, CIMB Niaga dari Malaysia dan Development Bank of Singapore (DBS), NISP dari Singapura serta bank asing lain dengan modal yang cukup kuat, sekalipun dibandingkan dengan bank nasional.
Sebagai Bank Penyalur dana Repatriasi
Bank Sumut tidak boleh berhenti mencari sumber modal baru.Sumber modal yang masih dari Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan dana dari masyarakat sebagai pihak ketiga, harus terus ditambah. Dengan modal yang ada sekarang, Bank Sumut terkesan masih asik membina UMKM, UKM dan sebagai retail.
“Pembinaan masyarakat di bidang UMKM, UKM mapun retail seperti pembangunan rumah rakyat, pembayaran gaji pensiun lembaga-lembaga di luar pemerintahan terus kami lakukan. Walau sebagai BPD memang harus fokus ke masyarakat tapi kami tidak terlepas juga ke koorporasi. Kami saat ini sudah bekerja sama dengan salah satu unit PTPN IV. Kami juga sudah lakukan program pembangunan perumahan dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),”
Beberapa program yang disampaikan Kepala Cabang Bank Sumut Lima Puluh di Batubara, Fadly, merupakan program yang selama ini merupakan pasar BPD hampir di semua daerah. Mereka bekerja layaknya kawanan lebah, mengumpulkan sari-sari madu sembari menjaga kelangsungan hidup sumber-sumber sari madu itu. Pekerjaan yang saling menguntungkan, namun butuh proses panjang untuk mengumpulkan banyak hasil. Belum lagi, ada kompetitor dari bank BUMN denga program yang nyaris sama.
Tanpa pernah meninggalkan program itu, sudah saatnya Bank Sumut berupaya agar dihunjuk sebagai bank persepsi penerima dana pengampunan pajak, seperti yang sudah diraih BPD Bank Jabar dan Banten Tbk. Terlebih perolehan Tax Amnesty dari Kanwil Ditjen Pajak Sumut I sudah mencapai Rp 4 triliun di September 2016. Bank Sumut harus “iri”, mengingat adabeberapa Bank Asing seperti Citibank, Development Bank of Singapore (DBS), Standard Chartered dan Deustche Bank Ag sudah ditetapkan sebagai bank persepsi.
“Bank yang dapat menampung uang tebusan dalam rangka tax amnesty itu dipilih dan ditentukan oleh Kementerian Keuangan yaitu bank yang dinilai telah memenuhi syarat sesuai ketentuan. Mengenai penyaluran atau penggunaan uang tebusan pajak tersebut, pengaturannya diserahkan kepada pemerintah melalui kementerian keuangan sehingga bank yang menampung dana tersebut wajib patuh pada ketentuan yang berlaku.” Adanya peluang itu diamini, Saryo, Kepala bagian Informasi dan Dokumentasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara.
Untuk meraih itu, Bank Sumut harus “go public”, seperti BPD PT Bank Jabar dan Banten Tbk. Perubahan ini tidak hanya sekedar dihunjuk sebagai bank persepsi, tapi Bank Sumut akan mampu bersaing di era MEA Perbankan. Bank Sumut sebagai BPD berhak melakukan transaksi dengan mata uang asing, melayani jasa keuangan eksport import layaknya bank-bank devisa lainnya. Jika sudah menjadi BPD yang terbuka seperti BPD Bank Jabar dan Banten Tbk, ada peluang penguatan modal dari pihak luar.
Pelabuhan Kuala Tanjung, Pasar Baru Bank Sumut
Keseriusan PT Pelindo I, merampungkan Pelabuhan Kuala Tanjung sampai akhir 2017 nanti terlihat dari kunjungan Menteri BUMN Rini Sumarno medio tahun ini ke Batubara. Keseriusan itu tidak terlepas dari ultimatum yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo, saat melakukan Ground Breaking 7 mega proyek awal 2015 lalu di Kuala Tanjung.
