Strategi Pemulihan Sosial - Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 Melalui Bantuan Sosial dan Literasi Ekonomi

Tahun 2020, menjadi tahun yang sangat tidak terduga saat pandemi Covid-19 menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 telah menginfeksi seluruh dunia dan sangat berdampak pada semua sektor baik politik, ekonomi, sosial, dan pariwisata. Namun, sektor yang paling berdampak yaitu sektor sosial dan ekonomi. Dampak dalam kehidupan sosial masyarakat yang paling dirasakan yaitu masyarakat diwajibkan memakasi masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Hal tersebut merupakan upaya perencanaan yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Pada triwulan I tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97% dibanding pada triwulan II yang diperkirakan Indonesia mengalami kontraksi (pertumbuhan ekonomi negatif) sekitar 3%. Hal tersebut diakibatkan karena kebijakan social distancing atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dimulai pada bulan Maret. Kebijakan PSBB menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Akibatnya, penghasilan masyarakat menurun karena sebagian sektor usaha mengurangi aktivitasnya bahkan gulung tikar. Masyarakat dengan tingkat sosial ekonomi yang lebih rendah mengalami pengurangan pendapatan dan paling terdampak parah.

Akibat pandemi ini, Indonesia mengalami dampak yang amat besar pada sektor ekonomi dan sosial. Pengamat kebijakan publik dan pelaku bisnis, Saiful menyebut ada beberapa dampak besar pandemi Covid ini bagi perekonomian nasional yaitu,

• Dampak yang pertama adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat. Pemerintah mengakui bahwa daya beli masyarakat saat ini melemah karena pendapatan yang menurun. Penurunan pendapatan ini akibat dari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan juga pengurangan gaji hingga turunnya omzet usaha. Permintaan jauh lebih kecil dari suplai sehingga harga turun karena permintaan yang turun. Akibat penurunan daya beli masyarakat, konsumsi dan investasi mengalami kontraksi.
• Dampak yang kedua adalah melemahnya investasi dan berimplikasi terhadap berhentinya sebuah usaha. Pandemi ini mengakibatkan banyak investor asing akhirnya melepas sahamnya. Hal ini terbilang wajar karena efek ekonomi makro dari virus Covid ini yang membuat ketidakpastian hingga menyebabkan kerugian pada beberapa instrumen investasi.
• Dampak ketiga adalah pelemahan ekonomi sehingga mengakibatkan harga komoditas turun. Pandemi Covid mengakibatkan melemahnya permintaan global dan disrupsi dari sisi rantai pasok. Harga komoditas anjlok. Melemahnya perekonomian global, termasuk perdagangan dunia, berdampak pada penurunan harga komoditas.
• Dampak keempat adalah penurunan jumlah wisatawan. Terjadi penurunan jumlah devisa pariwisata lebih dari setengah. Sepinya wisatawan juga berdampak pada sektor penerbangan udara yang mengakibatkan kehilangan pendapatan hingga sekitar Rp. 48 milyar terutama berasal dari wisatawan China. Selain itu, sepinya wisatawan juga berdampak pada sektor rumah makan atau restoran terutama mereka yang membuka usaha di tempat wisata dimana Sebagian besar konsumennya adalah wisatawan.
• Dampak kelima adalah pemanfaatan teknologi dan komunikasi. Akibat pandemi ini, semua orang dibatasi untuk beraktivitas dan berkerumun sehingga mereka dituntut untuk bisa bertahan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang tadinya dimonopoli oleh kalangan tertentu atau pengusaha saja, sekarang sudah menjadi kebutuhan semua orang tidak terkecuali. Namun, ini menjadi hambatan bagi sebagian besar pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan terhalang biaya. Sehingga, yang seharusnya teknologi informasi dan komunikasi mejadi jembatan bagi semua pihak, justru menjadi penghalang bagi beberapa pihak terutama pelaku bisnis makanan, UKM, dan UMKM.
• Dampak keenam adalah meningkatnya pengangguran. Berdasarkan jenis pekerjaan, sektor non-pertanian mengalami kehilangan pekerja paling besar sepanjang tahun 2020. Sementara, kehilangan pekerja di sektor industri masih relative lebih kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya. Dari sisi pertumbuhan jumlah perkerja, dampak COVID-19 relatif kecil terjadi di sektor pertanian yang masih tumbuh positif, sementara sektor lainnya (non-pertanian, industri, dan jasa) mengalami kontraksi.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pandemi ini, pemerintah terus berupaya menanggulangi dampak demi keselamatan dan ketahanan ekonomi sosial masyarakat yang menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi diantaranya dengan jaring pengaman sosial melalui program bantuan sosial yang bersifat reguler maupun non-reguer dan literasi ekonomi digital. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana ratusan triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid, terutama masyarakat menengah ke bawah. Berikut strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan sosial untuk mengatasi dampak sosial ekonomi:

1) Bantuan Sosial Pemerintah (Reguler dan Non-Reguler)

• Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Program Non-Reguler). Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) yang dilaksanakan oleh desa memberi indikasi kemampuan desa dalam mengelola program bantuan sosial secara transparan dan akuntabel. Kunci utamanya adalah musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif. Dibutuhkan kehadiran para pendamping program BLT-DD sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap proses demokrasi dalam musyawarah desa.
• Bantuan Sosial Sembako untuk Jabodetabek (Program Non-Reguler). Bantuan sosial berbentuk sembako diberikan sejak awal terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia. Jenis bansos ini dikhususkan hanya bagi warga yang bertempat tinggal di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya seperti Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, juga Bekasi yang terkena imbas dari penyebaran Covid-19 baik sudah terdaftar atau pun belum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kementerian Sosial, 2020).
• Bantuan Sosial Tunai (Program Non-Reguler). Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan pemerintah semenjak awal mula terdeteksi penyebaran Covid-19 di Indonesia. BST memiliki perbedaan dengan kebijakan lainnya yaitu dengan menyasar sembilan juta rakyat kurang mampu di 33 provinsi selain wilayah Jabodetabek, baik yang telah ataupun belum terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
• Pembebasan Biaya Listrik (Program Non-Reguler). Pemerintah memberikan pembebasan tagihan listrik untuk 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon 50% untuk tujuh juta pelanggan daya 900 VA, sebagaimana fokus pemerintah untuk melindungi masyarakat lapisan bawah di tengah meluasnya penyebaran wabah Covid-19. Subsidi dibagikan dalam kurun waktu sembilan bulan, dimulai dari bulan April sampai dengan Desember 2020.
• Kartu Prakerja (Program Reguler). Kartu prakerja merupakan program peningkatan kapabilitas yang ditujukan bagi para pencari kerja atau pekerja yang tersandung Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan/atau pekerja atau buruh yang memerlukan peningkatan keahlian.
• Kartu Sembako (Program Reguler). Kartu Sembako ialah kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan nama terdahulunya yakni Bantuan Pangan Non Tunai atau disingkat BPNT. Kartu sembako diberikan kepada keluarga prasejahtera yang rentan terhadap imbas pandemi Covid19 dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Program Sembako diterapkan di seluruh daerah di Indonesia termasuk kawasan yang mempunyai kelemahan dari segi infrastruktur, kendala telekomunikasi, dan akses geografis. Pendistribusian dana program sembako menggunakan mekanisme uang elektronik dengan alat bantu pembayaran berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

2) Literasi Ekonomi Digital

Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Pelemahan ekonomi perlu menjadi perhatian bersama dan harus ditangani segera agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian pada masa pandemi. Dibutuhkan inovasi teknologi dan peningkatan pengetahuan melalui literasi ekonomi digital untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. UMKM dan masyarakat mendapat manfaat dari kemajuan teknologi keuangan seperti mobile money, fintech, dan online banking.

Peluang membangkitan ekonomi digital pada masa pandemi terlihat mengalami pelonjakan. Proses digitalisasi ekonomi telah memberikan secercah harapan akan pemulihan ekonomi, salah satu wujudnya terlihat dari mulai tumbuhnya bisnis berbasis e-commerce, atau perdagangan online. Akselerasi transformasi digital diharapkan mejadi stategi bangkit dari pemulihan ekonomi pasca-pandemi dapat menjadi pilihan cara untuk memastikan tercapainya sejumlah target dari upaya transformasi digital di tahun 2024 dengan kontribusi tambahan terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1 persen per tahun, hingga pembukaan 2,5 juta lapangan kerja.

KESIMPULAN

Beberapa strategi dan kebijakan perencanaan pembangunan sosial dalam wujud pemulihan ekonomi sosial masa pandemi, menjadi gambaran bagaimana nantinya masyarakat dan pihak yang terdampak mampu bangkit dari keterpurukan, Dengan terealisasinya program bantuan sosial pemerintah baik reguler dan non-reguler serta literasi ekonomi digital, mampu memulihkan perekonomian nasional lebih stabil. Pemerintah mampu sedikit demi sedikit menanggulangi dampak ekonomi sosial dan penerapan perencanaan pembangunan sosial ini berhasil direalisasikan dan membawa perubahan sosial ekonomi di masa pandemic Covid-19.

REFERENSI

Sugiarto, Eddy Cahyono. (2021). Akselerasi Transformasi Digital dan Pemulihan Ekonomi. Kementerian Sekertariat Negara Republik Indonesia

Citradi, Citra. (2020). Harga Komoditas Anjlok Gegara Corona, Tapi Siap Rebound. Diakses pada 14 Maret 2022, dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200529201617-4-161962/harga-komoditas-anjlok-gegara-corona-tapi-siap-rebound

Djumena, Erlangga. (2020). Dampak Pandemi Covid-19, Pemerintah Akui Daya Beli Masyarakat Melemah. Diakses pada 14 Maret 2022, dari https://money.kompas.com/read/2020/10/06/050800026/dampak-pandemi-covid-19-pemerintah-akui-daya-beli-masyarakat-melemah

Winarto, Yudho. (2022). Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Literasi Keuangan Digital. Diakses pada 14 Maret 2022, dari https://keuangan.kontan.co.id/news/pemulihan-ekonomi-pasca-pandemi-melalui-literasi-keuangan-digital

Fahrika, A. I., & Roy, J. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia dan respon kebijakan yang ditempuh. Economies: Journal of Economics and Business.