Mohon tunggu...
Mohamad AB
Mohamad AB Mohon Tunggu... Penulis - Karyawan

Menulis untuk bertutur kata...

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Sisi Lain Fenomena Deparpolisasi

13 Maret 2016   10:42 Diperbarui: 14 Maret 2016   06:53 218
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

[caption caption="Ahok,Basuki Cahaya Purnama Gubernur DKI dan Petahana Pilgub DKI 2017 (metronews )"][/caption]

Barangkali bagi kalangan awam seperti saya masih merasa kesulitan memaknai apa itu yang dimaksud deparpolisasi sebenarnya seperti yang dikatakan oleh DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi yang juga Ketua DPRD DK I itu. Dalam bahasa Indonesia,seperti yang tertera dalam (Kamus Besar Bahasa Indonesia ) arti deparpolisasi adalah "pengurangan jumlah partai politik".

Jika diaplikasikan pengertian deparpolisasi bisa berarti penyederhanaan partai partai politik yang sehaluan ,se aliran supaya mengkristal menjadi dua partai yakni Nasional kebangsaan menjadi PDI dan Nasional Religius menjadi PPP. Sementara berbagai golongan kekaryaan akan berfusi menjadi golkar sampai saat ini.Namun dalam prakteknya lebih mengistimewakan golkar disatu sisi dan mengebiri partai politik disisi yang lain.

Sedangkan menurut Arie Sudjito, Pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, deparpolisasi adalah upaya pemandulan terhadap partai, misalnya dengan membatasi jumlah partai dan tidak memberi ruang terhadap partai. Sementara kita hanya bisa meraba raba,kandungan maksud ucapan deparpolisasi tersebut,dengan pendekatan menyamakan nuansa kebatinan perasaan elit partai saat dramatisasi politik ini terjadi.

Secara kronologis munculnya istilah ini tidak lain sebagai bentuk manifestasi umpatan hati merespon gejolak politik tanah air khususnya seputar pilkada DKI 2017 yang fenomenal belakangan ini,yang dinilai penuh dinamika dengan ending yang sangat dramatis,di luar perkiraan kita ,inilah yang berkesan menjadi kita kedodoran menyikapinya dan menilai sekenanya.

Ibarat panggung ,trend gejolak politik dinamika pilkada DKI 2017 adalah ektra super show tontonan wajib yang harus diikuti, semua mata fokus memperhatikan. Ahok adalah bintang sorotan yang menjadi peran utamanya. Namun entah mengapa pemain watak yang bertalenta yang satu ini ketika ia mampu beracting diluar skenario seperti yang sutradara arahkan. Maka jadilah pertunjukan lose kontrol ,semua seperti lepas kendali dan mengalir begitu saja apa adanya.

Nah tentu bagi pemerhati akan sangat miris dan geregetan menyimak tragedi politik di luar main stream ini terjadi. Tidak heran jika cara menyikapinya berbeda beda, Ini diluar kelaziman , ini lose of control bukankah ini sebuah perlawanan politik atau pembangkangan , embrio liberalisasi , sebuah embrio dari soft of coupt atau kudeta halus tak kentara? Inilah gambaran umum yang melatar belakangi kemunculan kata “ deparpolisasi ”.

Bisa jadi istilah ini hanya merupakan ungkapan bahasa hati merespon tragedi politik damatis ketika Ahok yang digadang gadang PDI P ternyata bertindak diluar perkiraannya,dengan melaju menjadi kandidat jalur independen. Menyikapai kejadian ini lalu menilai ada upaya gejala deparpolisasi di Indonesia. Istilah ini muncul untuk menanggapi majunya Ahok ke Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen ini .

Dengan persamaan persepsi para elit PDI P dan juga partai yang lain menganggap kejadian ini secara tidak langsung dikenal dengan sebutan deparpolisasi. Secara maknawi sebenarnaya berarti pengurangan hak partai bisa jadi pengebirian partai politik oleh penguasa.Sebetulnya istilah ini akan lebih tepat diterapkan pada masa permerintahan ordebaru lalu ketika peran partai dipinggirkan dan hanya sebatas ornamen variasi demokrasi belaka namun di sisi lain peran politik lebih mengistimewakan Golkar sebagi pemegang kekuasaan sejati.

Belakangan, tidak semua masyarakat mengerti tentang apa sebenarnya maksud dari deparpolisasi itu sendiri. Lalu apa sebenarnya yang dikuatirkan dari gejala ini dan ditakutkan oleh partai-partai dari istilah deparpolisasi tersebut. Bukti ketakutan partai antara lain seperti yang diungkapkan Prasetio, yang merasakan ada upaya meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah oleh relawan.

Menurut pemahamannya , negara ini dibangun oleh partai politik, bukan oleh relawan. Ia juga menyatakan bahwa PDI-P akan melawan upaya deparpolisasi. "Independen itu kan liberal. Maksud dan tujuannya sah, tapi tidak ada payung hukum dan Undang-undangnya," kata Prasetio. Prasetio menyatakan, deparpolisasi berakibat merugikan partai politik. Bukan hanya PDIP yang akan terkena imbasnya, namun semua parpol juga bisa tergerus deparpolisasi Saat ini, bakal calon independen untuk Pilgub DKI 2017 adalah Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Prasetio menilai, jalur independen merupakan perwujudan paham liberal. Padahal untuk konteks Indonesia, peran parpol juga sebagai wadah pertanggung jawaban kepala daerah yang diusung. "Soal deparpolisasi.

Secara tata negara, deparpolisasi adalah pelemahan. PDIP melawan deparpolisasi," kata Prasetio. Disisi lain istilah deparpolisasi adalah manifestasi sikap masyarakat yang sudah melek politik atau berupa bentuk oto kritik terhadap penyelenggaraan partai politik dalam pemilihan kepada daerah yang selama ini tidak memuaskan publik kontestanya.

Berbagai kinerja partai politik yang amburadul sering diwarnai fenomena keculasan, politik transaksional yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Dramatisasi kasus ahok yang memilih jalur independen ini akhirnya terlanjur dikenal deparpolisasi.

Namun sebenarnya jika kita menilik awal keputusan Ahok melakukan aksi ini dilatarbelakangi dengan berbagai penyebab unik.Seperti yang diungkapkan detik.com antara lain :

1.Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meneguhkan tekadnya untuk maju pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Ahok sebenarnya berniat menggandeng politikus PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat sebagai pasangan bakal cawagub dia. Namun 'restu' PDIP tak kunjung didapat.

2. Setelah memutuskan maju independen, Ahok mengaku sudah bertemu dan berbicara dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kepada Mega, Ahok menyampaikan niatnya maju Pilgub DKI bersama Ketua BPKAD Heru Budi Hartono lewat jalur independen.

3. Menurut Ahok, saat menerima laporan itu Megawati tak marah kepadanya karena maju independen. "Karena banyak orang partai juga marah (atas keputusan saya). Ya Ibu (Megawati) sih enggak marah sama saya, tapi yang lain marah. Enggak apa-apa sih," kata Ahok usai meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Saharjo Menteng Atas, Jl Dr Saharjo, Jakarta Selatan, Selasa (8/3/2016).

4.Namun sesaat setelah pengakuan Ahok tersebut, di tempat terpisah Sekretaris DPD PDIP DKI Prasetio Edi Marsudi tiba-tiba mengungkap fakta lain. Prasetio mengaku mendapat perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati untuk konsolidasi menghadapi Pilgub DKI.

5. PDIP, kata Prasetio, di Pilgub DKI bisa mengajukan calon sendiri. Namun mereka tak ingin buru-buru mengumumkan nama kandidatnya. Sejumlah nama potensial masih disaring oleh DPD PDIP DKI. Nama Ganjar Pranowo dan Tri Rismaharini disebut masuk kandidat nama cagub DKI dari PDIP.

6. Selain konsolidasi, PDIP tiba-tiba mempersoalkan munculnya calon independen di pilkada. Menurut Prasetio, pengajuan calon kepala daerah dari jalur independen adalah bentuk deparpolisasi. .

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun