Ketika dampak dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan semakin dalam, lebih banyak bisnis mulai merasakan gigitannya. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sebanyak 1.298 perusahaan tidak mampu membayar krediturnya, yang seperti bisnis lain, membutuhkan uang sendiri untuk membayar utangnya sendiri.
Karena peminjam belum mampu membayar hutang mereka, kreditur telah beralih ke pengadilan untuk menyelamatkan apa yang mereka bisa. Mekanismenya adalah dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
Ada anggapan populer tetapi salah paham bahwa mengajukan PKPU sama dengan mencoba membuat bisnis dinyatakan pailit. Ini jauh dari kebenaran atau semangat PKPU. Tidaklah menguntungkan bagi kreditur untuk membuat debitur bangkrut karena kreditur hanya dapat memperoleh kembali sebagian kecil dari utangnya karena peminjam akan diminta untuk menjual semua asetnya dengan harga yang sangat rendah.
Di sinilah keindahan PKPU masuk. Maksud PKPU sebenarnya adalah untuk menguntungkan peminjam dan kreditur. Ini bertujuan untuk menang-menang daripada situasi kalah-kalah.
Begini Cara kerjanya. Jika gugatan PKPU dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, kreditur dan peminjam mendapatkan waktu tertentu untuk membahas cara penyelesaian utangnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan rencana pembayaran kembali kepada peminjam. Tata cara PKPU restrukturisasi utang sendiri diatur dalam Pasal 222 sampai dengan 294 UU Kepailitan 2004. Latar belakang perubahan besar UU Kepailitan Indonesia dapat ditelusuri kembali ke gejolak moneter tahun 1997, yang sangat mempengaruhi dunia usaha dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur.
Pada tanggal 22 April 1998 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1998. Perppu ini kemudian melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diundangkan menjadi undang-undang. Selanjutnya, undang-undang tersebut direvisi dan diberi nama UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU -- UU Kepailitan.
Menyesuaikan dengan kebutuhan situasi pada setiap waktu, salah satu tujuan undang-undang tersebut adalah memberikan kesempatan kepada kreditur dan peminjam untuk mengupayakan penyelesaian yang adil secara cepat, terbuka dan efektif.
Menurut Frederik BG Tumbuan, pendiri Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), proses PKPU bertujuan agar debitur yang mungkin dalam keadaan likuid tetapi sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit. Ketika peminjam diberikan waktu, diharapkan dia akan mampu melunasi hutangnya.
Mencegah peminjam agar tidak dinyatakan pailit sangat penting, karena pernyataan pailit dalam keadaan seperti itu akan mengakibatkan penurunan nilai perusahaan dan oleh karena itu akan merugikan kreditur. Dengan diberikan waktu dan kesempatan melalui PKPU, peminjam dapat menata kembali usahanya atau merestrukturisasi utangnya sehingga perusahaan dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian dapat melunasi utangnya.
Dari sudut pandang peminjam, PKPU dapat dianggap sebagai peluang untuk menata kembali hutang dengan perlindungan hukum untuk kelangsungan usaha peminjam. Peminjam tidak kehilangan kendali atau hak atas kekayaannya dan sebaliknya mempertahankan tingkat kebebasan dalam mengendalikan kekayaan, dengan pengawasan oleh administrator PKPU. Peminjam juga dapat mengambil pinjaman dari pihak ketiga semata-mata untuk meningkatkan nilai aset mereka.
Dengan demikian, perbedaan antara PKPU dan kebangkrutan menjadi jelas. Dalam PKPU, peminjam tetap memiliki kewenangan untuk menempuh jalur hukum untuk mengalihkan dan mengelola harta kekayaannya -- dengan persetujuan pengurus PKPU. Dalam hal peminjam dinyatakan pailit oleh pengadilan, peminjam tidak berwenang lagi untuk mengurus atau memindahtangankan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit.
