Second Round: Upaya Peningkatan UHC untuk Masyarakat Tulungagung yang Lebih Sejahtera

Hallo Kompasianers, berjumpa lagi dengan kami, mahasiswa magang UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2023. Setelah beberapa hari melaksnakan cuti bersama hari raya Idul Fitri, maka saat ini adalah waktunya kembali kerutinitas sehari-hari. Cukup melelahkan memang, namun akan banyak pelajaran kehidupan yang didapatkan. Okay, kembali lagi ke topic yang akan dibahas kali ini. Sesuai janji yang dituliskan pada artikel sebelumnya, kami disini akan memberikan hot news terkait permasalahaan yang penting untuk didiskusikan. Yap, benar sekali. 

Artikel kali ini berkaitan dengan kegiatan rapat Pansus III DPRD Kabupaten Tulungagung. Pembahasan berkelanjutan ini mengangkat topik yang sama dengan rapat yang pernah dilaksanakan sebelumnya, yakni mengenai kesehatan masyarakat. Jika pada rapat yang telah dilaksanakan kemarin masih terdapat banyak kekurangan (baik dari segi audience, maupun bahan pembahasan), maka rapat kali ini dilaksanakan dengan mengupayakan kelengkapan dari kekurangan yang ada.

Kegiatan rapat Pansus III anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dibuka oleh ketua Pansus,yakni  Bapak Adrianto dengan mengundang beberapa tim asistensi seperti Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, BPJS, Satpol PP, dan Dinas Sosial. Dalam pembukaannya, Bapak Adrianto menyampaikan bahwa UHC (Universal Health Coverage) Kabupaten Tulungagung diusahakan diatas 95%, sedangkan sekarang masih berada pada posisi 65%. Dari pembahasan awal sering dikatakan bahwasannya keberadaan UHC sangatlah penting, lantas Universal Health Coverage itu sendiri apa sih? 

Berdasarkan informasi yang dikutip dari website Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta, UHC merupakan sebuah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam suatu populasi memiliki akses kesehatan yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, serta bermutu dengan biaya terjangkau. Secara sederhana, UHC dapat dipahami sebagai sistem penjaminan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang status atau kedudukannya. 

Prosentasi UHC wilayah Tulungagung menjadi perhatian penting oleh anggota Pansus III, karena keberadaannya mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat. Mengapa demikian? Dengan tingginya masyarakat wilayah Tulungagung yang terdaftar dalam keanggotaan jaminan kesehatan, maka akses pelayanan kesehatan masyarakat semakin terjamin, Hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan mayarakat Tulungagung. 

Dengan prosentasi saat ini, maka perlu adanya kerja keras pihak-pihak terkait untuk mencapai UHC yang diharapkan. Selain itu, Bapak Adrianto juga menginformasikan terkait jenis jaminan kesehatan masyarakat Tulungagung yang masih menggunakan SKTM dan hanya tersedia di rumah sakit Dr. Iskak serta rumah sakit Campur Darat. Sedangkan masalah kesehatan sangatlah luas dan tersebar. Sehingga perlu peningkatan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat.

Dari sisi tim asistensi, ada beberapa pernyataan serta berbagai pendapat yang telah dipersiapkan sebelumnya, seperti kaitannya dengan perubahan beberapa peraturan serta jumlah anggaran yang diperlukan untuk peningkatan jumlah peserta jaminan kesehatan wilayah Tulungagung. Terkait anggaran, anggota Pansus III memeperoleh informasi rincian anggaran yang snagat diperlukan dalam rangka peningkatan UHC wilayah Tulungagung. Hal ini disampaikan oleh tim BPJS Kabupaten Tulungagung. 

Dalam melakukan pembayaran, BPJS menggunakan sistem pembayaran kapitasi. Sistem pembayaran ini dilakukan oleh tim BPJS pada awal bulan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas kesehatan tersebut tanpa melihat jumlah kunjungannya. Besaran jumlah yang dibayarkan juga mengalai perubahan pada setiap waktunya. Misalnya, jumlah peserta jaminan kesehatan mengalami  peningkatan menjadi 95% dari 87%, maka berpengaruh pula pada peningkatan kapitasi. 

Oleh karena itu, perlu adanya persiapan anggaran yang dari pemerinah daerah Kabupaten Tulungagung agar kegiatan jaminan kesehatan masyarakatnya mampu berjaalan lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya.. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh, jumlah kapitasi yang dibayarkan adalah 44,5 milyar dan non kapitasi (contoh: melahirkan di bidan) 5 milyar. Pada tahun ini ada kenaikan tarif, sehingga kapitasi lebih besar. Kalau rumah sakit lanjutan, dibayarkan sesuai diagnosanya. Kapitasi sendiri hanya berlaku pada puskesmas, bidan, dan sejenisnya.

Pembahasan mengenai kesehatan masyarakat bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama agar mampu mengasilkan kebijakan yang berkualitas. Seperi halnya yang dikatakan Bapak Heru (anggota Pansus III), bahasannya pemabahasan ini tidak harus berakir padaa bulan Mei. "Kalau perlu, masalah jaminan kesehatan masyaraakat ini akan dibahas selama sisa masa jabatan kita saja", ujarnya di tengah-tengah pelaksanaan rapat Pansus III.