Oleh : Maftuhi Firdaus
Email :Firdausmaftuhi@gmail.com
13 September 2017
 Kini santer terdengar kabar bahwa pemerintah kota Jakarta akan menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor beroda dua di Ibu Kota. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa kendaraan bermotor beroda dua yang menjadi faktor penyebab kemacetan yang setiap harinya terjadi. Oleh karena itu kebijakan ini tengah dalam proses tahap akhir sebelum pada akhir bulan September tahun ini kebijakan tersebut akan sah diberlakukan di Kota Jakarta terkhusus untuk daerah Rasuna Said dan kemungkinan akan diperluas daerah terapan kebijakan tersebut. Dan untuk perihal kemacetan bukanlah hal yang hanya terjadi di Ibu Kota saja tetapi sudah merata pada seluruh kota besar di Indonesia.
Namun apakah hanya kendaraan bermotor beroda dua saja yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan yang kian hari kian parah statusnya. Tentunya hal ini tidaklah benar, karena banyak faktor lain yang membuat hal tersebut terjadi, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor beroda empat. Salah satu kebijakan pemerintah terkait kendaraan beroda empat yang kontra produktif adalah mengijinkannya kendaraan yang berlabel Low Cost Green Car atau LCGC. Dan pertumbuhan LCGC di Indonesia cukup cepat dari semester ke semester, sehingga cukup relevan untuk mengevaluasi kebijakan LCGC sebagai salah satu faktor disamping banyaknya faktor lain yang menyebabkan kemacetan terjadi.
Tiga tahun kebalakang merupakan tahun dimana pembicaraan mengenai produksi mobil murah santer terdengar. Mobil murah atau Low Cost Green Car (LCGC) ini merupakan suatu terobosan akan isu ketahanan energy serta solusi atas kebutuhan kendaraa bermobil di Indonesia. Itu asumsi yang pakai oleh pemangku kebijakan dalam hal transportasi, energi, serta industri otomotif. Mengapa hal demikian digunakan sebagai landasan berfikir dalam menentukan sebuah kebijakan atas mobil murah atau LCGC ini.
Sederhana saja, karena isu ketahanan energi bukan hanya isu yang keluar pada tahun 2014 atau 2015 saja, melainkan isu yang sudah sejak lama dibicarakan dan menjadi pembahasan yang serius ditingkatan elit sampai masyarakat biasa. Tingkat konsumsi minyak bumi dalam bentuk Premium, Pertamax serta Solar sudah sangat memprihatinkan. Tingkat konsumsinya yang dari hari kehari terus meningkat seiring dengan tingkat mobilitas masyarakat serta tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Tentunya ini yang menjadi acuan dalam menciptakan mobil berkapasitas mesin rendah hemat konsumsi bahan bakar dengan jumlah muatan yang cukup banyak dan cocok dengan kondisi lingkungan yang ada di Indonesia.
Itu merupakan asumsi atas Green Car, sedangkan dari sisi biaya penjualan, asumsi yang digunakan adalah harga penjualan yang cukup murah. Dikarenakan beberapa hal yang menjadi penunjang kendaraan bermobil dipangkas. Seperti kapasitas mesin, kualitas body, kapasitas tempat duduk, namun dari sisi keamanan dalam mengantisipasi kecelakaan diperhatikan akan tetapi pengurangan fitur tetap menjadi pilihan utama. Itu lah asumsi yang cukup menggambarkan mengapa mobil jenis ini disebut mobil murah atau Low Cost.
Namun bukan itu yang akan dibahas, bukan dari kegunaan, fitur, serta kualitas mesin dan body dari mobil murah ini. Melainkan evaluasi atas kebijakan yang diambil pemerintah atas mobil murah atau LCGC ini. Sudah berjalan kurang lebih 3 tahun kurang mobil murah menghiasi pasar mobil dalam negri. Berbagai polemik mulai bermunculan setelah kebijakan akan mobil murah ini mendapat persetujuan Pemerintah dan DPR RI.
Pertama asumsi atas mobil murah adalah beberapa komponen yang dipakai dalam membangun mobil murah ini merupakan hasil produksi dalam negri. Lalu yang kedua adalah penghematan banhan bakar minyak dalam hal transportasi masyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Serta yang keempat adalah mempercepat pertumbuhan perekonomian.
Mengutip data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), data terakhir pada tahun 2014 tercatat volume jumlah kendaraan pribadi berjenis mobil mencapai angka 11,5 juta unit. Data ini adalah data terakhir yang dipublikasikan oleh BPS, angka terbaru untuk 2015 serta 2016 semseter pertama dan kedua belum dipublikasikan. Peningkatan terjadi dri tahun tahun sebelumnya data BPS pada tahun 2011 menunjukan angka 9,5 juta unit, 2012 menunjukan angka 11,5 juta unit, dan angka pada 2013 mencapai 12,6 juta unit.
Namun data tersebut belum sempat diperbaharui oleh BPS, sehingga angka ril belum bisa diakses oleh masyarakat. Namun data acuan sementara bisa dijadikan pandangan atas jumlah kendaraan bermotor, jumlah kendaraan pribadi berpenumpang naik menjadi 13,5 juta, dari data kendaraan diatas sudah termasuk data kendaraan LCGC di Indonesia.
Data lain yang diunggah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terakhir tahun 2014 terkait pembangunan jalan di Indonesia menunjukan pada tahun 2012 panjang jalan yang dibangun oleh Provinsi dalam akumulatif seluruh Provinsi menunjukan angka 53642 km. Data tersebut sama dengan data yang di ambil pada tahun 2013 dan 2014. Lalu jalan yang dibangun dalam kewenangan Kabupaten/Kota pada tahun 2012 menunjukan angka 409757 km. Terjadi peningkatan pada tahun 2013 menjadi 415788 km namun angka ini tidak berubah pada tahun 2014. Juga jalan yang menjadi kewenangan Negara pada tahun 2012 menunjukan angka 38570 km.
Angka ini tidak mengaami perubahan sampai tahun 2014, bahkan angka 38570 km ini sudah ada sejak tahun 2000. Bila kita menganalisis data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) ini dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perkembangan dalam pembangunan jalan yang terjadi pada tingkatan Negara, Provinsi, sampai Kabupaten/kota. Sehinga volume kendaraan tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan yang ada, hal ini lah yang mengakibatkan kemacetan diberbagai kota di Indonesia terkhusus bagi Ibu Kota Jakarta.
Perkembangan industri otomotif roda empat menunjukan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya. Hal ini menandakan bahwa bangsa Indonesia masih menjadi pasar yang sangat empuk untuk produk roda empat. Perusahaan otomotif asal Jepang, Korea, Amerika berbondong bondong mendirikan anak perusahaannya di negri ini, sampai sampai yang terbaru dan masih hangat adalah masuknya produk otomotif roda empat hasil produksi Malaysia dan China yang sudah mulai membangun pusat penjualan produk dan perbaikan di beberapa daerah secara masif.
Pertumbuhan yang signifikan ini berbanding terbalik atau kontradiktif pertumbuhan salah satu jenis transportasi publik yang sangat popular yakni kereta api. Data terakhir per Mei 2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Satistik (BPS) dengan rute Jawa, Jabodetabek, Non Jabodetabek, serta Sumatra, menunjukan angka 30703 penumpang. Hasil yang sangat jauh bila dibaningkan dengan banyaknya angka pertumbuhan kendaraan bermobil pada data diatas.
Bulan sebelumnya pun menunjukan angka yang tidak membahagiakan yakni pada bulan Januari berada pada angka 28358 penumpang, bulan Februari berada pada angka 26511, bulan Maret berada pada angka 28617, dan pada bulan April berada pada angka 28434. Terjadi peningkatan jumlah penumpang memang terjadi dai bulan kebulan berikutya.
Namun secara kuantitatif angka itu tidak sebanding dengan tingkat angka pertumbuhan kendaraan bermobil secara ststistika. Lebih memilih kendaraan bermobil merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia, karena beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan. Namun itu bukan menjadi standing point dalam pembahasan ini.
Mari kita mulai membahas empat asumsi yang sudah diaparkan diawal pembahasan. Yakni pertama asumsi atas mobil murah adalah beberapa komponen yang dipakai dalam membangun mobil murah ini merupakan hasil produksi dalam negri. Lalu yang kedua adalah penghematan banhan bakar minyak dalam hal transportasi masyarakat. Yang ketiga adalah menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Serta yang keempat adalah mempercepat pertumbuhan perekonomian.
Pertama, dalam pembuatan komponen kendaran bermobil ini masih menggunakan hak cipta dari beberapa vendor besar dalam industri otomotif. Bukan diproduksi oleh bangsa sendiri dengan kewenangan dan kepemilikan hak pada bangsa Indonesia. Artinya komponen tetap dalam cengkraman asing, dalam negri hanya diberi kewenangan dalam merakit komponen demi komponen sampai kendaraan siap jual. Berbeda halnya bila block mesin dalam industri mobil murah ini dibuat dan dirancang sednriri oleh anak bangsa, mungkin akan berbeda cerita dalam jalannya mobil murah ini.
Yang kedua menyerap para tenaga kerja dalam negri, memang tidak bias dipungkiri bahwa industry otomotiv sebagai salah satu industry yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Terlebih dengan perluasan bisnis otomotiv ke daerah daerah sehingga perakitan mobil murah ataupun mobil lain perlu dipercepat dan diperbanyak unit nya pertahun. Itu tidak bisa dipungkiri lagi pada dasarnya.
Yang ketiga adalah penghematan konsumsi bbm, dengan diproduksinya mobil murah bukan berarti konsumsi bahan bakar minyak semakin berkurang. Dengan melihat data pertumbuhan kendaraan bermobil oleh BPS pada tahun 2014. Maka bukan tidak mungkin konsumsi bahan bakar minyak semakin bertambah dari hari kehari, karena produksi mobil murah ataupun mobil lainnya tidak pernah dibatasi jumlah unit prduksinya. Sama saja dengan tanpa moil murah rasanya.
Yang ke empat adalah mempercepa pertumbuhan ekonomi bangsa, jawabannya sangat jelas ia. Namun hal ini perlu dikrtisi. Bangsa kita dipaksa dan di hipnotis oleh mobil murah. Sehingga mobil murah laku dipasaran tanpa ada batasan pembelian. Dan dampak secara langsung adalah pedapatan pajak dari konsumen dan dari produsen. Suatu langkah yang naf untuk diambil karena pertumbuhan perekonomian harus mengorbankan rakyat agar membeli mobil murah dengan segala bujuk rayu produsen otomotif dan diperkuat oleh keputusan pemerintah.
Analisa terhadap penjelasan ke empat asumsi ersebut mengindikasikan bahwa produksi mobil murah bukan merupakan sebuah jawaban atas probleatika bangsa. Melainkan produksi mobil murah adalah salah satu mekanisme pembuatan "pasar baru" bagi industri otomotif. Jelas saja hal itu, karena dengan pertumbuhan mobil dari waktu ke waktu dan panjang jalan yang tersedia sebagaimana apa yang sudah dilangsir dalam data Badan Pusat Statistik tidak sebanding atau bias dikatakan kontra produktif dalam melakukan kebijakan. Disatu sisi pemerintah mebuat kebijakan ang menguntungkan asing dengan membuat mekanisme pasar baru bagi mereka dengan mobil murah atau LCGC, namun tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur. Yang terjadi adalah kemacetan dikota kota lain dan memperparah kemacetan dikota kota besar.
Semakin banyak kendaraan namun tidak dengan jalan yang tersedia, maka akan timbul kemacetan yang akan menguras bahan bakar yang tersedia. Setelah penciptaan pasar baru bagi produsen otomotif, dampak yang meguntungkan juga dirasakan bagi importir bahan bakar minyak. Semakin banyak bahan bakar yang diperlukan nantinya. Multiplier Effect memang, namun arahnya merugikan bangsa sendiri terlebih masyarakat yang paling merasakan dampaknya. Sehingga dengan kata lain kebijakan pemerintah atas salah satu jenis kendaraan bermotor beroda empat ini atau sering kita sebut LCGC (Low Cost Green Car) juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Indonesia
Solusi yang paling utama adalah menciptakan sarana transportasi publik bagi masyarakat di Indonesia. Memperbanyak ruas jalan bukanlah solusi yang tepat. Disisilain mensugesti masyarakat agar tidak membeli kendaraan beroda empat dengan tanpa pertimangan kemacetan dan bagi yang suah memiliki kendaraan roda empat harus memperhatikan penggunaannya. Bila dirasa masih bisa diakses oleh kendaran umum mengapa harus menggunakan kendaraan pribadi.
Memang perlu pemimpin yang bijak, berani, serta tegas dalam hal ini. Karena Agreement dengan negara lain dalam bentuk Bilateral maupun Multilateral menyandra pemimpin bangsa dalam hal ini. Masa depan ekonomi, politik serta keamanan ketertiban bangsa jadi taruhannya.
Namun hal ini bisa dikelabui dengan cara menstimulus masyarakat sebagai pemangku kekuasaan tertinggi beserta pemerintah untuk bersama bergerak melangkah bersama menuju masa depan yang lebih cerah.
