Dengan adanya Peraturan ESDM Nomor 11 Tahun 2019, pemerintah memberlakukan larangan ekspor biji nikel yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2020. Nikel adalah salah satu zat alami yang sangat bermanfaat untuk penggunaannya. Seperti yang sudah kita ketahui, Presiden Jokowi menyatakan tata kelola pertambangan negara itu akan membaik dengan berakhirnya ekspor nikel.
Gerakan ini bertujuan untuk merevitalisasi hilirisasi industri dan mendorong nilai tambah di tanah air. Ekspor biji nikel dilarang di Indonesia mulai tanggal 1 Januari 2020, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Uni Eropa telah menyuarakan penentangan terhadap kebijakan larangan ekspor yang diterapkan pada tahun 2020. Presiden Jokowi mengklaim bahwasannya Uni Eropa terkena dampak akibat dari pemberlakuan larangan ekspor tersebut karena kemungkinan terganggunya industri berbasis nikel di kawasan Uni Eropa.Selanjutnya, jika Indonesia berhasil menumbuhkan sektor pengolahan nikel di kawasan domestiknya.
Akibat dari hal itu, Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap peraturan ini kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena kebijakan tersebut melanggar sejumlah pasal dalam Perjanjian Umum Perdagangan dan Tarif 1994, WTO menolak pembelaan Indonesia dalam sengketa (GATT). Sehingga Panel WTO menyarankan Indonesia untuk segera mengambil tindakan demi memenuhi komitmennya berdasarkan GATT 1994.
Artinya, Indonesia didesak untuk mencabut larangan ekspor bijih nikel. Sesuai dengan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan larangan ekspor mineral dan batu bara (Minerba). Pemrosesan dan penyempurnaan hasil tambang diperlukan di dalam negeri, menurut Pasal 103. Prosedur pemurnian harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 170 selambat-lambatnya lima tahun setelah aturan diterbitkan. Jadi, larangan ekspor ini bukan hal baru hanya mplementasinya sekarang sudah terlambat.
Pada peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014, yang membahas pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, kemudian diterbitkan oleh pemerintah. Aturan ini ditegaskan kembali oleh Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. Kedua peraturan tersebut mengatur bahwa pembangunan smelter harus selesai paling lambat tahun 2017.
Ekspor produk pertambangan oleh perusahaan yang bergerak dalam eksplorasi dan ekstraksi mineral dilarang.Namun dalam kenyataanya sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan Sudirman Said, menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) saat itu, ragu pembangunan smelter tersebut bisa selesai pada 2017. Pada 16 Februari 2016, ia menyatakan di Gedung Minerba di Jakarta, "Saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan saat ini harus menerima kenyataan bahwa tidak semua smelter (bangunan) akan selesai pada tahun 2017.
Pembangunan smelter tersebut belum selesai oleh beberapa perusahaan tambang, termasuk PT Freeport Indonesia, hingga batas waktu berlakunya peraturan tersebut, yakni 12 Januari 2017. Namun, sikap pemerintah saat itu bermusuhan dan kontradiktif. Asal-usul aturan Hukum Minerba mengandung banyak inkonsistensi. Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dirilis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Aturan tersebut mulai berlaku satu hari sebelum jangka waktu izin ekspor keluar. Jika perusahaan pemegang kontrak karya (KK) berniat mengekspor konsentrat, maka harus mengubah statusnya menjadi perusahaan yang mensyaratkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Hingga pembangunan smelter selesai,kesempatan ekspor lima tahun ditawarkan. Ignasius Jonan, menteri energi dan sumber daya mineral saat itu, menyatakan bahwa otorisasi ekspor konsentrat akan dibatalkan jika smelter tidak selesai dalam lima tahun.
Pabrik peleburan dan baterai kendaraan listrik menerima banjir investasi. Tindakan UE terhadap WTO terus berlanjut bahkan setelah larangan ekspor bijih nikel diberlakukan.
Di sisi lain, uang investasi masihterus masuk ke dalam negeri untuk membangun segalanya mulai dari smelter hingga fasilitas yang membuat baterai untuk kendaraan listrik. November 2022, smelter nikel akan dibangun sebanyak 15 smelter, menurut informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam. Pada tahun 2024, pemerintah ingin mengoperasikan 30 smelter nikel. padahal hanya dalam waktu enam bulan sejak embargo ekspor nikel diberlakukan, realisasi proyek peleburan ini meningkat menjadi US$ 6,3 miliar dari investasi semula US$8 miliar.
Pengembangan ekosistem baterai dan mobil listrik terintegrasi, dimulai dari tambang nikel dan berlanjut ke smelter, pabrik baterai kendaraan listrik, dan fasilitas daur ulang baterai, juga didukung oleh investasi dari sejumlah perusahaan terbesar di dunia yang secara resmi meluncurkan Pembangunan Tahap II Industri Aki Batang. Fasilitas baterai kendaraan listrik yang sedang dikerjakan LG Energy Solution di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah ini memiliki nilai investasi US$9,8 miliar atau sekitar Rp. 152 triliun dengan kurs saat ini.
Awal Juni 2022, Presiden Jokowi meluncurkan proyek ini. Menurut Presiden, investasi LG di Indonesia merupakan yang pertama di dunia yang terintegrasi, mulai dari penambangan nikel, pembangunan smelter, prekursor pabrik katoda, pabrik baterai, hingga manufaktur kendaraan listrik. “Industri daur ulang aki terus berkembang. Investasi ini digarap dari hulu ke hilir, ujung ke ujung,” kata Jokowi saat acara seremoni implementasi Batang KIT rencana tahap kedua sektor baterai listrik terintegrasi pada 8 Juni 2022.
Selanjutnya, pada pertengahan September 2022, Jokowi mengawal peletakan batu pertama pabrik aki mobil listrik PT HKML Battery Indonesia di Karawang New Industrial City (KNIC), Jawa Barat.
Gaet CATL dan LG, IBC Luncurkan Strategi Pengembangan Pabrik Baterai Dengan kapasitas produksi awal 10 GWh yang akan ditingkatkan secara bertahap menjadi 30 GWh, nilai investasi pabrik ini mencapai US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Proyek inovatif ini merupakan tindak lanjut dari investasi LG Energy Solution senilai US$9,8 miliar di industri baterai terintegrasi Indonesia dari hulu ke hilir.
Selain LG, IBC bekerja sama dengan Ningbo Contemporary Brunp Lygend (CBL), sebuah divisi dari Contemporary Amperex Technology (CATL), produsen baterai kendaraan listrik Tiongkok, untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik dengan investasi sebesar US$5,97 miliar. atau Rp 92,64 triliun dengan kurs saat ini. Untuk menumbuhkan bisnis baterai kendaraan listrik, industri kendaraan listrik, dan sektor pendukungnya, seperti charging station, penelitian dan pengembangan (R&D), dan memberikan pelatihan, Foxconn juga akan menginvestasikan US$ 8 miliar atau Rp 124 triliun di Indonesia.
Korporasi asal Inggris ini berniat menginvestasikan US$ 2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun dengan kurs dolar saat ini di Indonesia untuk membangun sektor baterai dan kendaraan listrik. Nilai ekspor nikel meningkat drastis. Kebijakan pemerintah yang melarang ekspor nikel dan mendorong hilirisasi produksi membuahkan hasil yang memuaskan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor nikel mencapai US$4,13 miliar pada kuartal III 2022. Jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai US$820 juta, jumlah ini melonjak 405,4%. Tak lama setelah pelarangan ekspor bijih nikel diberlakukan, nilai ekspor nikel meningkat signifikan. Dampaknya mulai terasa pada 2021, ketika nilai ekspor meningkat 58,89% me
njadi US$ 1,28 miliar dari US$ 808,4 juta tahun sebelumnya.Pemerintah menargetkan nilai ekspor nikel tahun ini berkisar antara US$27-US$30 miliar. “Berdasarkan data perdagangan, kita akan menutup perdagangan nikel pada tahun 2022 dengan nilai US$27 miliar hingga US$30 miliar,” kata Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM Bahlil pada acara Indonesia Net Zero Conference 2022, Bali, Jumat (11/11). ).
Daftar Pustaka
katadata.co.id
