Mari kita ulas surat FIFA kepada Menpora tertanggal 2 Februari 2016 membalas surat Menteri Pemuda dan Olahraga yang dikirim tanggal 28 Januari 2016.
Sebelumnya saya ingin tegaskan bahwa segala keputusan FIFA yang sudah diambil dalam rapat Komite Eksekutif tentulah harus dilaksanakan. Tidak bisa dibatalkan kecuali dengan rapat Exco pula.
Celakanya, keputusan itu tidak bisa berjalan lantaran pemerintah Indonesia tidak mau ikut ambil bagian dalam Komite tersebut. Sejak awal pemerintah RI hanya setuju pembentukan Tim Kecil sebagaimana usulan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam pertemuan dengan delegasi tingkat Tinggi FIFA ke Istana tanggal 2 November 2015.
Tim Kecil dimaksud adalah sebagai utusan resmi pemerintah untuk membicarakan dan membahas reformasi sepak bola Indonesia kepada FIFA (atau yang mewakilinya). Sayangnya, sehari setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi, utusan FIFA ini kembali dipengaruhi oleh orang-orang PSSI untuk akhirnya hanya setuju dibentuknya Komite Ad Hoc.
Lantas Komite Eksekutif FIFA menetapkan Komite Ad Hoc PSSI dan mewajibkan pemerintah bergabung ke sana. Tentu saja pemerintah tidak bisa bergabung dengan PSSI yang sudah dibekukannya.
Lantas Menpora menulis surat penegasan kembali kalau pemerintah berkomitmen mereformasi PSSI dan Alhamdulillah mendapatkan respons sangat positif.
Dibalik surat balasan FIFA terkandung dorongan keteguhan RI untuk mereformasi PSSI.
Alenia pertama: kode atensi
“Kami (FIFA) mengetahui dan mengucapkan terima kasih atas surat yang dikirim pada 28 Januari 2016 terkait reformasi PSSI. Isinya mendapat atensi penuh dari kami.”
Kata kuncinya mendapat atensi penuh dari kami. Tentu saja FIFA selalu memperhatikan penuh sepak bola Indonesia. Bahkan dibalik keputusan menskors Indonesia, sesungguhnya mereka sudah gatel kepengen cepet-cepet membukanya. Hal inilah yang membuat pemerintah lebih percaya diri menghadapi hukuman FIFA bahkan bisa dibilang Menpora menikmati hukuman FIFA tersebut.
Alenia kedua: kode formalitas
“Dalam konteks ini kami menyambut komitmen pemerintah Anda untuk bergabung dengan Komite Ad-hoc. Namun bentuk referensi komite tersebut secara formal telah disetujui langsung oleh Komite Eksekutif FIFA saat rapat pada 2-3 Desember 2015. Bentuk komite ini juga telah dikomunikasikan kepada Anda per tanggal 4 Desember 2015.”
Kata kuncinya FIFA sebagai organisasi besar tidak mau kehilangan muka. Alenia ini jelas menyebut mereka sudah membentuk komite secara formal dan tak bisa direvisi. Maka dari itu mereka sangat ingin pemerintah mau gabung dengan komite itu. Pemerintah Indonesia dengan kuat menolak ajakan itu. Indonesia bisa dibilang menjadi Amerika kecil yang sedikit nakal.
Alenia ketiga: kode penegasan, pengulangan
“Konsekuensinya adalah kami tetap dengan referensi itu yang mana diungkapkan langsung oleh kunjungan level tinggi FIFA dan AFC di Indonesia pada 2-3 November 2015. Hal itu tak dapat diubah lagi.”
FIFA gak bisa ngapa-ngapain selain menjalankan semuanya seperti biasa. Keadaan ini akan menjatuhkan FIFA di masa mendatang. Sekarang saja Amerika sudah mulai mengobok-obok mereka. Dan Indonesia cukup bangga bisa membuat FIFA mendapatkan pelajaran.
Alenia terakhir: kode menghamba alias pemerintah datang skors dicabut.
“Meski begitu kami sangat berharap pemerintah Anda sebagai stakeholder masih akan bergabung dengan usaha komite untuk menyelesaikan masalah Indonesia bersama, dengan tujuan melepas sanksi PSSI dan menominasikan perwakilan di komite.”
Alenia terakhir ini menjadi alenia penghambaan. Permohonan. Betapa asyiknya pemerintah RI. Ya, FIFA masih berharap RI segera datang di Komite. Begitu RI menyatakan akan hadir mereka akan menukarnya dengan pencabutan skors. Sayangnya pemerintah tidak mau semudah itu. Gak seru. Sebab pemerintah ingin memberi pelajaran kecil buat FIFA.***
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
