Dalam koferensi pers yang digelar di salah satu halaman Istana Merdeka Jokowi menjawab secara lugas dan tegas pertanyaan-pertanyaan wartawan. Kebanyakan wartawan mencoba menggiring agar jawaban Jokowi mengurai tentang pengumuman susunan kabinet. Namun Jokowi kukuh tak mau menjelaskan lebih rinci soal pengumuman kabinet.
Wartawan juga ingin mengorek lebih detil dan ingin tahu soal beberapa nama kandidat menteri yang diberi tanda merah, kuning tua atau kuning muda oleh KPK. Penandaan oleh KPK tersebut kini menjadi liar di luar. Namun Jokowi juga tak bersedia membeberkan lebih jauh soal pemberian cat oleh KPK itu.
“Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan masuk dalam kabinet oleh KPK,” ucap Jokowi. Namun buru-buru Jokowi berhenti sampai di situ. Ia hanya memberitahukan kepada wartawan bahwa dari sejumlah daftar nama calon menterinya ada 8 nama yang direkomendasikan oleh KPK untuk tidak masuk dalam jajaran kabinetnya.
“...Tidak ada seandainya seandainya,” potong Jokowi saat seorang wartawan mau menanyakan soal calon menteri yang diblacklist KPK. Bahkan Jokowi melarang siapa pun menulis calon menteri tertentu yang terkena “warna terlarang” dari KPK itu. “Jangan ada yang menulis. Siapa pun. Ini menyangkut nama seseorang!” kata Jokowi tegas.
Jokowi merasa kaget di luaran sudah beredar nama-nama sosok tertentu terkena “warna KPK” karena tak ada orang yang tahu soal itu selain dirinya dan KPK. Menurut Jokowi pengetahuan itu biarlah dipakai dirinya untuk menyusun komposisi kabinet yang bersih tanpa harus mempermalukan seseorang sebelum proses hukum berjalan secara alami.
Dalam konferensi pers tersebut sesungguhnya Jokowi ingin memberitahukan bahwa pemerintahannya peduli terhadap kesejahteraan anggota TNI dan Polri. Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN yang menyertai konferensi pers tersebut sudah diminta Jokowi untuk menyusun apa-apa yang dibutuhkan oleh mereka. Sayangnya tak ada wartawan yang tertarik menanyakan soal tersebut. Wartawan hanya mengejar soal susunan kabinet yang sudah banyak dinanti publik.
Dalam konferensi pers tersebut terlihat Jokowi lebih garang ketimbang para pejabat nomor satu di bidang keamanan tersebut. Ini berarti sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi mampu melampaui Pak SBY yang berasal dari militer. Bener, di saat yang tepat, ketegasan Jokowi lebih baik ketimbang SBY.***
