Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) telah menjadi sorotan utama dalam arena ekonomi politik internasional karena ambisinya untuk membentuk sebuah kawasan perdagangan bebas yang luas dan komprehensif di Asia-Pasifik. Dengan melibatkan 12 negara, termasuk kekuatan ekonomi utama seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, Kanada, dan Meksiko, tujuannya adalah memperkuat integrasi ekonomi di kawasan tersebut. Namun, proses menuju kesepakatan tersebut tidaklah mudah.
Dinamika ekonomi politik internasional memainkan peran yang sangat penting dalam perjalanan TPP. Persaingan kepentingan dan kompleksitas politik di antara negara-negara anggota membuat proses negosiasi menjadi rumit dan seringkali lambat. Selain itu, faktor internal di masing-masing negara juga berkontribusi pada ketidakpastian dan perubahan arah perjanjian. Misalnya, ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menarik diri dari TPP di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump pada tahun 2017, hal itu mengubah dinamika perjanjian secara signifikan dan menyebabkan kekosongan yang memengaruhi arah dan kelangsungan kesepakatan tersebut.
Meskipun terjadi perubahan besar ini, negara-negara anggota yang tersisa dalam TPP tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap berkomitmen untuk melanjutkan integrasi ekonomi di Asia-Pasifik, yang tercermin dalam transformasi TPP menjadi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) pada tahun 2018. Walaupun AS tidak lagi terlibat, 11 negara anggota yang tersisa menegaskan komitmen mereka terhadap perdagangan bebas dan kerjasama regional melalui CPTPP. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perubahan besar dalam dinamika perjanjian, semangat untuk memperkuat integrasi ekonomi di kawasan tetap kuat.
Hak kekayaan intelektual menjadi sumber ketegangan antara perlindungan bisnis internasional dan akses masyarakat umum terhadap inovasi. Perlindungan lingkungan menjadi fokus utama dalam CPTPP, dengan upaya untuk menerapkan ketentuan yang kuat dan efektif guna mengatasi tantangan lingkungan global, seperti perubahan iklim dan kelestarian sumber daya alam. Mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara juga menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan nasional dan biaya yang mungkin ditanggung oleh pemerintah.
Analisis perbandingan antara TPP dan CPTPP memberikan wawasan mendalam tentang perbedaan dan kesamaan di antara keduanya. Terdapat penyesuaian yang dilakukan dalam CPTPP untuk mengakomodasi kepergian AS, namun sebagian besar prinsip kesepakatan tetap dipertahankan, menunjukkan kesinambungan dalam komitmen negara-negara anggota terhadap integrasi ekonomi regional.
Perspektif dari negara-negara anggota TPP dan CPTPP memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara kecil mungkin merasa tertekan untuk beradaptasi dengan standar baru yang ditetapkan oleh negara-negara dominan dalam perjanjian, sementara negara-negara besar mungkin berusaha mempertahankan kepemimpinan mereka dalam kawasan.
Dampak TPP pada sektor-sektor tertentu, seperti industri tekstil, pertanian, dan tenaga kerja, merupakan subjek analisis yang rumit. Industri tekstil, sebagai contoh, akan menghadapi dampak yang beragam. Meskipun liberalisasi perdagangan yang diusulkan oleh TPP dapat meningkatkan persaingan bagi produsen tekstil di beberapa negara anggota, produsen di negara dengan biaya produksi rendah seperti Vietnam mungkin akan mendapat keuntungan karena peluang ekspor yang lebih besar. Namun, produsen di negara dengan biaya produksi tinggi mungkin akan berhadapan dengan tekanan kompetitif yang lebih besar.
Dampak TPP pada sektor pertanian juga akan bervariasi. Beberapa produsen pertanian dapat menemukan peluang ekspor yang lebih baik, tetapi sektor pertanian di negara dengan subsidi besar mungkin akan mengalami tekanan untuk beradaptasi dengan persaingan yang lebih intensif. Selain itu, regulasi TPP terkait standar sanitasi dan fitosanitasi juga akan memengaruhi ekspor dan penerimaan produk pertanian di pasar internasional.
Pada sektor tenaga kerja, dampak TPP dapat memiliki konsekuensi yang signifikan. Beberapa pekerja mungkin menemukan peluang baru di sektor-sektor yang berkembang atau melalui investasi asing yang meningkat, sementara pekerja dengan keterampilan khusus atau yang bekerja di sektor-sektor yang terdampak oleh persaingan luar negeri mungkin menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri. Selain itu, kebijakan TPP tentang hak kekayaan intelektual dan hak pekerja juga dapat secara langsung mempengaruhi keamanan pekerjaan dan kondisi kerja di beberapa negara anggota.
Secara keseluruhan, TPP dan CPTPP memperlihatkan kompleksitas dalam lanskap politik dan ekonomi Asia-Pasifik. Meskipun AS menarik diri, negara-negara lainnya masih memegang teguh komitmennya terhadap pembentukan kawasan perdagangan bebas yang luas dan terintegrasi. Transisi dari TPP ke CPTPP menegaskan keteguhan semangat mereka dalam mendorong integrasi ekonomi di kawasan ini.
Namun, pelaksanaan perjanjian ini tidak berjalan tanpa tantangan. Isu-isu sensitif seperti hak kekayaan intelektual, perlindungan lingkungan, dan penyelesaian sengketa investor-negara telah menimbulkan berbagai perdebatan dan diskusi di antara para pihak terlibat. Perubahan-perubahan ini tidak hanya berdampak pada negara-negara besar, tetapi juga pada negara-negara kecil yang mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan standar baru yang ditetapkan oleh negara-negara dominan dalam perjanjian tersebut.
