Perjuangan Buruh yang Mungkin Sulit untuk Dimenangkan

Mayday atau tanggal 1 mei menjadi tapal perjuangan kelas buruh diseluruh dunia dalam rangka memperjuangkan hak haknya atas pemilik produksi dan pemilik modal. dalam sejarahnya sendiri pada 1 Mei 1886 terjadi aksi buruh dalam jumlah besar di Amerikat Serikat. 

Ada sekitar 400 ribu buruh yang ikut dalam aksi tersebut. Tuntutannya tetap sama, yakni pengurangan jam kerja dari 10 jam menjadi 8 jam dalam sehari. 

Aksi buruh saat itu berlangsung empat hari, mulai 1 Mei hingga 4 Mei dan berhasil dimenangkan, sehingga kemudian tiap 1 Mei diperingati sebagai hari buruh atau May Day. 

Seperti yang dikatakan Karl Marx dalam tulisannya yakni bab tentang Teori tentang Upah, Harga, dan Keuntungan, bahwa kenaikan dan penurunan upah itu ditentukan dari perjuangan kelas antara proletariat (buruh) dan kelas borjuis, kenaikan upah berarti keuntungan bagi kelas proletar, menjadi penurunan dan kerugian bagi kelas borjuis, sedangkan penurunan upah merupakan kerugian bagi kelas proletar, dan keuntungan bagi pihak borjuis, namun berikutnya menurut Karl Marx, alih alih kaum buruh hanya menuntut upah layak, gerakan kelas buruh harusnya menuntut penghapusan sistem upah, yang menurut Karl Marx, selama ada sistem upah maka alienasi dan eksploitasi akan terus dialami kelas buruh.

Namun catatan sejarah yang kemudian menjawab, perjuangan kelas yang telah ratusan tahun diperjuangkan nyatanya memang sulit mencapai kemenangan, campur tangan pemerintah sebagai pengatur ekonomi pun nyatanya timpang, kita hanya diberi ilusi ilusi yang seolah olah membela kaum kecil namun keberpihakan tetaplah kepada para pemodal besar, tentu sering kita mendengar di negara kita akan dibuka jutaan lapangan kerja baru, bagai angin surga, tapi kenyataanya hanyalah sumber malapetaka baru, rakyat nyatanya hanya dijadikan buruh buruh baru oleh investor dan pemodal pemodal baru dan lahirlah problematika baru nantinya yang ujung ujungnya adalah perjuangan kelas lagi, dan pemerintah lagi lagi akan pro pemodal besar, Dan pertanyaanya, mengapa bisa begitu?

1. Cost of Politic yang besar dan Kapitalisme Demokrasi

Di negara demokrasi yang katanya pemimpin lahir dari rakyat dan dipilih oleh rakyat nyatanya adalah satu kebohongan belaka, justru di negara demokrasi pada praktiknya adalah, seseorang yang ingin maju untuk memimpin menggerakan seluruh sumber daya dibelakangnya yang dia miliki, untuk menggerakan keadaan agar masyarakat mau memilihnya. 

Hal tersebut yang kemudian memunculkan cost of politic yang besar, belum berbicara soal kampanye, sekedar untuk mendapat rekomendasi dari partai politik saja di Indonesia sudah harus mengeluarkan mahar politik kepada partai, lalu diranah kampanye selain dana kampanye yang resmi yang juga sudah besar, ada juga dana yang tidak resmi untuk mempengaruhi pemilih diperlukan berbagai metode tak terlihat seperti branding dengan membeli media massa, yang juga butuh dana besar hingga cara yang lebih pragmatis seperti money politic kepada masyarakat, sehingga darimana kemudian pendanaan bisa didapat? 

Ada dua kemungkinan yang pasti, yakni yang pertama calon berasal dari orang kaya atau pemodal besar, yang kedua adalah ada sponsor dari pemodal besar dibelakangnya. sehingga sudah bisa dipastikan kemana keberpihakannya, sehingga terciptalah kapitalisasi demokrasi atau oligarki di dalam kepemerintahan kemudian melaui aturan aturan dan kebijakan yang pemerintah buat.

*2. Pola Pikir Pemerintah Yang Kapitalis dan Pragmatis dan Ideologi Pancasila Yang Hanya Menjadi Jargon Nihilisme*

Sering kita mendengar pemerintah mengelu elukan persatuan bangsa, dan menyebut mereka yang tidak mau bersatu dianggap tidak Pancasilais, sedangkan ketika bersatu nyatanya kesejahteraan sosial diabaikan, yang terjadi tetaplah ikan besar memakan ikan kecil, yang miskin tetap miskin yang kaya tetap kaya, namun dipaksa bersatu, dan dituduh tidak Pancasilais jika mempertanyakan atau mengkritisi persatuan yang omong kosong tersebut. 

Seperti yang kita sering dengar di media, pemerintah seakan bangga dengan nilai pertumbuhan ekonomi, dan seakan menjadi tujuan dari negara, padahal pertumbuhan ekonomi sebenarnya adalah yang tumbuh perusahaan perusahaan besar, rakyat kecil tidak benar benar tumbuh ekonominya, padahal yang dibutuhkan bukan pertumbuhan ekonomi tapi pemerataan ekonomi yang mengatasi kesenjangan sosial, sehingga setiap rakyat benar benar merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Hal ini terjadi karena pola pikir pemerintah yang kapitalistik dan pragmatis yang menganggap jika yang digenjot adalah pertumbuhan ekonomi maka perusahaan perusahaan kapital akan tumbuh dan mampu menyerap tenaga kerja baru, dan mendapatkan nilai pajak yang lebih tinggi yang kemudian digunakan untuk mensubsidi rakyat, inilah ilusi, rakyat akan terus bergantung pada kapitalis kapitalis besar, dan sangat rawan akan terjadinya eksploitasi karena tidak benar benar berdiri diatas kakinya sendiri, yang seharusnya pemerintah mau mengubah pola pikir rakyat, untuk kemudian dibentuklah satu persatuan ekonomi didalam negara Indonesia, yang hari ini kita tahu kita hanya bersatu secara bangsa dan geopolitik, tapi tidak bersatu secara ekonomi. 

Yang mungkin memang perlu waktu yang mungkin sedikit cukup panjang karena yang direvolusi adalah pola pikirnya rakyat terlebih dahulu, namun hasilnya adalah cita cita kesejahteraan dan pemerataan ekonomi melalui persatuan ekonomi dan munculnya sumberdaya yang berorientasi pada kesejahteraan umum, karena tanpa hal tersebut kita akan kekurangan sumberdaya tersebut sehingga kita seakan tidak mampu mengelola kekayaan negeri, ditambah suburnya korupsi dan kapitalisme birokrasi yang melahirkan ketergantungan negara pada investor dan investasi asing dan bukan berdikari.

3. Superpower Kapitalis dan Rendahnya Kekuatan Buruh Bahkan Negara

Di negara yang kapitalisnya tumbuh subur, maka lama kelamaan kapitalis akan memiliki superpower dalan mengintervensi kebijakan, bahkan kekuatan persatuan buruh sekalipun akan sulit memberikan dampak, apalagi kekuatan buruh yang tidak teroganisir dan bersatu, semisal jika buruh meminta kenaikan upah setiap tahun, jika kapitalis merasa terlalu banyak dirugikan maka yang terjadi adalah kapitalis mengeluarkan bergainingnya terhadap pemerintah, dan selain memang poin pertama karena adanya kapitalisasi demokrasi dan oligarki, karena kapitalis yang menyerap tenaga buruh yang besar di satu negara mampu melakukan daya tawar semisal dengan melakukan pemecatan besar besaran kepada buruhnya, yang akan menciptakan banyak sekali pengangguran dan pemerintah akan sulit menangani pemecatan besar besaran dan mencarikan lapangan kerja baru, sehingga pemerintahan akan didekte oleh pemodal pemodal besar karena tidak memiliki keadulatan penuh atas berjalannya ekonomi di negaranya sendiri, seperti yang terjadi dengan kasus penambahan masa tambang freeport yang terus diberikan negara, padahal jelas jelas berpuluh puluh tahun negara dieksploitasi, dengan ancaman akan terjadi pemecatan ratusan ribu buruh jika freeport hengkang maka negara takut mengambil kebijakan dan terus menerus melakukan perpanjangan izin freeport di Indonesia. 

Sehingga bergaining dari buruh pun kurang berarti di mata pemerintah dan bayangan akan kesejahteraan hanya mimpi disiang bolong ditengah harga kebutuhan yang terus naik. Dan pemerintah hanya mampu mengeluarkan aturan yang dirasa tidak merugikan kapital dengan 'UMR dan UMK yang dikaji bukan dengan tolak ukur kesejahteraan murni tapi agar si kapital tidak terkurangi keuntungannya'.

4. Warisan Feodalisme Yang Mengakar dan Kapitalisasi Tanah

Buruh di Indonesia tidak hanya pada industri, tapi juga lahir di tanah tanah negeri, ya, negeri ini memang subur, kayu dan batu bisa jadi tanaman, namun 50% lebih tanah di negeri ini hanya dikuasai oleh kurang dari 2% orang orang di negeri ini, yang artinya hanya dikuasai oleh kapitalis kapitalis tanah yang mungkin bahkan tangannya saja tidak pernah memegang cangkul, sehingga banyak rakyat yang kemudian hanya dan harus bergantung menjadi buruh perkebunan atau buruh tani, dan hal ini yang sangat miris, karena bisa saja kerja hanya dilakukan musiman, dan tidak tercover oleh regulasi pemerintah. 

Banyak buruh kebun dan buruh tani yang jangankan mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial, jaminan hari tua dan kesehatan, bahkan upah yang diperolah sangat jauh dari kata layak, dan banyak yang bekerja hanya ketika dipanggil, padahal merekalah penggarap tanah sebenarnya, merekalah yang selalu memegang cangkul yang menanam batu dan kayu menjadi tanaman. Hal ini juga lahir karena kondisi tidak adanya reforma agraria yang adil di negeri ini, tanah tanah secara turun temurun dikuasai pemodal besar, bahkan tanah negara mampu disewa berpuluh puluh tahun untuk keuntungan kapitalis tanah melalui Hak Guna Usaha (HGU) tanah, daripada ditanami dan digarap untuk kesejahteraan rakyat penggarap tanah.

Perjuangan buruh adalah bagian perjuangan dalam revolusi Indonesia itu sendiri, yakni revolusi yang menuju 3 hal besar, yakni: Sosialisme Indonesia, Anti Exploitation Der L'Homme par L'Homme (Anti Eksploitasi Manusia kepada Manusia lain), dan Anti Exploitation Par Nation Der Nation (Anti Eksploitasi Bangsa kepada Bangsa Lain). Dan revolusi tak akan pernah selesai jika kita hanya berpangku tangan, dan memaknai Pancasila hanya sebagai persatuan yang nihilisme tanpa adanya upaya kesejahteraan dan keadilan sosial melalui persatuan ekonomi dan berdikari.

Dan usaha untuk melawan dapat dilakukan dengan banyak medium, jika kamu penulis, maka tulislah tulisan tulisan perlawanan, jika kamu penyanyi maka nyanyikan bait bait perlawanan, dan juga sekecil apapun hal yang mampu kita lakukan secara maksimal untuk melanjutkan revolusi Indonesia, setidaknya kita sudah melawan !!! Dan sekecil apapun perlawanan tersebut setidaknya hati kita telah berpihak pada mereka yang lemah, tertindas, dan tereksploitasi !!!

Mada Nova, Blitar 1 Mei 2022, Selamat Hari Buruh, Perjuangan ini abadi