Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65-66 Tahun 2011, Pimpinan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono telah melantik pejabat yang bekerja di sekertariat UP4B beberapa bulan yang silam.
Namun, semenjak di lantiknya pimpinan UPB4P belum ada realisasi program yang di implementasikan. Sehingga, banyak kaum sedang menyorotinya. Seperti yang termuat di pelitaonline.com, Wakil Ketua DPR Papua, dari Partai Golkar, Paskalis Kossay mengungkapkan bahwa“Peran Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) yang dipimpin Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono belum dirasakan oleh rakyat Papua”.
Oleh karena itu, jangan heran bila dan atau program tersebut tidak berjalan, sekalipun dengan pendekatan yang berliberpun tidak pernah menemukan solusi konkret untuk membangun Papua. Selama ini fakta yang terjadi antara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan masyarakat Papua adalah Orang Papua minta A, NKRI jawab B. Contoh lain Orang Asli Papua (OAP) minta menyelesaikan kasus pelanggaran HAM namun jakarta memberikan kesejaterahan, Hal-hal seperti ini sangat ironis.
UP4B hingga kini, sebagian besar masyarakat Papua menolak secara tegas, dan mereka (OAP) menganggap bahwa program tersebut sebuah permen karet yang selalu wangi di mulut. Anggapan lain dari warga masyarakat bahwa UP4B tidak akan menyelesaikan akar persoalan di tanah Papua. Malah UP4B menjadi biang masalah di Negeri Cenderawasih. Pemerintah pusat membentuk UP4B hanya meredam kampanye Papua Merdeka serta meredam isu Dialog Jakarta-Papua yang di media oleh pihak ketiga atau negara ketiga yang netral.
Sekalipun, program UP4B telah terbentuk beberapa bulan yang silam namun, akan menjadi sebuah slogan. Faktanya Otonomi Khusus yang terpopuler jauh sebelum hadirnya UP4B, kalangan masyarkat sudah nyatakan gagal total dan Otsus tersebut tidak mampu menjawab tuntutan masyarakat secara fundamental.
Mendingan presiden dan jajarannya menarik kembali UP4B tersebut hanya merugikan dana Negara. Otomatis UP4B akan gagal karena program tersebut bukan permintaan masyarakat, permintaan masyarakat adalah referendum dan dialog jakarta Papua yang di mediasi oleh negara ketika yang netral. Program tersebut hanya paksaan dari NKRI.
Oleh sebab itu, Program NKRI yang berkaliberpun tidak akan menyelesaikan masalah di Papua. Kecuali, Negara Indonesia mereview PEPERA 1969 dan dialog jakarta Papua yang di mediasi oleh Negara ketiga yang netral.
Perjuangan Papua bukan karena Ideologi, Kristen dan juga bukan Islam tapi kami orang Papua berjuang Karena Sejarah.
