Ini menjadi ironi, bahwa pada periode keduanya, fokus Presiden Jokowi justru menyasar pembangunan sumber daya manusia. Empat program prioritas Kemendikbud ditangan Menteri Nadiem Makarim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pun tidak menyediakan solusi masalah guru honorer. Itu artinya, keberadaan tenaga guru honorer tampakanya masih tetap dan akan mewarnai sistem pendidikan Indonesia dalam jangka waktu yang tak tentu. Ini menyedihkan.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!