Musim evaluasi akhir untuk peserta didik SMA/SMK sederajat akan kembali dilaksanakan dalam dua bulan ke depan. Evaluasi pertama dengan judul Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan digelar pada 4 Maret 2019 (di NTT). Evaluasi terakhir dalam bentuk Ujian Nasional (UN) direncanakan pada awal April 2019.Â
Menyongsong pelaksanaan USBN tahun ini, Dinas Pendidikan Provinsi NTT melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) berkoordinasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) menyelenggarakan kegiatan penyusunan soal USBN.
Di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), kegiatan penyusunan soal dilaksanakan 30-31 Januari 2019 bertempat di Soe. Setiap SMA mengutus beberapa guru untuk kegiatan tersebut. Guru-guru perwakilan itu bekerja merakit soal melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran masing-masing. Soal-soal yang dibuat berdasarkan kisi-kisi USBN dari Badan Standar Nasional Pendidikan.

Namun demikian dalam dua tahun terakhir, 2017, 2018, pengalaman saya terlibat dalam penyusunan soal ini, soal yang dirakit di tingkat MGMP Kabupaten masih akan dibawa ke MGMP tingkat Provinsi di Kupang.Â
Dari kegiatan MGMP ProVinsi ini, kemudian menghasilkan soal yang akan dipakai seluruh SMA di NTT. Soal yang dihasilkan benar-benar baru, berbeda 100% dengan soal rakitan MGMP Kabupaten.Â
Ini artinya soal yang dihasilkan pada kegiatan pertama di MGMP kabupaten tidak terpakai. Padahal, sekolah menanggung konsekuensi biaya dari kegiatan itu.Â
Pertanyaannya, mengapa satu output yang sama harus melewati dua kegiatan berbeda waktu dan tempat?Â
Bukankah dengan begitu terjadi inefisisensi dalam hal biaya? Efektifnya, tidak perlu ada pendobelan kegiatan, dari MGMP Kabupaten lalu berlanjut di MGMP Provinsi. Otoritas di Dinas Pendidikan bisa memilih salah satu dari itu untuk menghasilkan soal USBN.Â
Uraian di atas berdasarkan pengalaman membuat soal USBN 2017 dan 2018. Mudah-mudahan soal USBN tahun ini cukup menggunakan soal rakitan MGMP Kabupaten.
Jika prosesnya tetap sama, di mana guru-guru dari berbagai kabupaten diundang lagi untuk menyusun soal di Kupang, maka kiranya kegiatan itu mempertimbangkan juga keterwakilan butir soal yang telah dibuat di level MGMP Kabupaten, dalam naskah soal final dari Provinsi.
Bukan apa-apa, di TTS misalnya, selain mengeluarkan biaya, guru-guru yang terlibat juga banyak berasal dari sekolah pedalaman yang jauh dari Soe. Untuk datang ke ibu kota kabupaten butuh perjalanan jauh yang melelahkan di musim penghujan dengan resiko banjir dan longsor.Â
Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan penyusunan soal berarti meninggalkan sekolah dan kelas. Apalah artinya jika hasil kegiatannya justru tidak terpakai dalam ujian anak-anak.

SMA tempat saya mengajar merupakan satu dari sekian sekolah yang harus menumpang ujian di sekolah di Soe. Artinya, April nanti saat UN berlangsung, sekolah harus mengurus keberangkatan, berpikir soal transportasi dan akomodasi anak-anak selama di Soe.Â
Sekolah juga harus berpikir, bagaimana caranya agar siswa peserta didik mengikuti simulasi UNBK, sementara sekolah tidak memiliki lab atau perangkat IT. Ketidaan itu berimplikasi pada kemampuan anak menggunakan laptop atau komputer.
Maka, simulasi penting untuk membuat anak familiar dengan operasional perangkat komputer. Jika tidak, maka bukan tidak mungkin, peserta UNBK akan merasa nervous bukan pada sulitnya soal, tapi rumitnya mengoperasikan perangkat komputer dan lainnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI