Jika riset itu dilakukan dan hasilnya dipaparkan kepada khalayak, maka menurut saya dukungan justru akan datang dari berbagai kalangan untuk menutup KD. Apalagi jika pemkot juga mempresentasikan plan action mereka tentang metode pencegahan dan kontrol yang akan dilakukan utamanya pada penyebaran HIV AIDS yang sudah mencapai 5.773 penderita di NTT per Juni 2018. Pemkot tidak bisa mengandalkan uang santunan Rp 5 juta per PSK sebagai imbalan penutupan itu.Â
Saat ini pemkot boleh merasa lega dengan keberhasilan menutup KD, tetapi kerja besar di jalan pencegahan penyebaran virus HIV AIDS dan PMS lain menjadi lebih rumit. Bagaimanapun, lebih mudah mengerahkan sumber daya untuk memantau banyak PSK di satu lokasi ketimbang memantau banyak PSK yang tersebar di banyak tempat, apa lagi terselubung.Â
Oleh karena itu pasca  penutupan, pemkot harus sudah mulai memikirkan hal-hal terkait, seperti sulitnya melakukan kontrol terhadap potensi maupun penyebaran penyakit menular seksual (PMS) warga kota. Manfaat positif keberadaan lokalisasi salah satunya untuk melokalisir penyebaran penyakit.
Di lokalisasi, PSK diperiksa dan diedukasi secara berkala oleh Dinas Kesehatan dan Komisi Penanggulanagan AIDS Daerah (KPAD). Pemeriksaan itu merupakan sistem deteksi dini peluang munculnya kasus PMS baik yang ringan maupun berat, HIV AIDS misalnya.Â
Jika sistem ini tak lagi bekerja, maka Pemkot Kupang harus  punya skema model pencegahan lain, dan tool control penyebaran serta penularan PMS sebagai bentuk proteksi terhadap warganya. Jika tidak, penutupan ini hanya akan melahirkan masalah sosial baru, dengan meningkatnya jumlah penderita PMS, juga maraknya praktik prostitusi terselubung di tengah masyarakat. Tempat-tempat seperti kost-kostan, panti-panti pijat, penginapan sangat berpotensi menjadi pelabuhan baru para PSK. Â
Selain itu, jangan lupa, KD tidak berdiri sendiri sebagai sebuah bisnis. Ada ratusan orang lainnya yang juga menggantungkan hidup dari keberadaan KD. Ada pemilik kios di kompleks KD, para tukang ojek, pemilik warung makan, sampai tukang parkir. Semuanya dapat duit dari situ. Advokasi bagi mereka juga perlu dilakukan, misalnya mendapat insentif sebagai imbalan dari dampak penutupan.Â
Dampak lain yang perlu dicemaskan adalah potensi perilaku pelecehan seksual, atau bahkan pemerkosaan. Oleh karena itu, penutupan KD bisa menjadi  pekerjaan rumah bagi para orang tua untuk meningkatkan  perhatian dan kewaspadaan kepada anak-anak kita. Untuk ini, pemkot dan pihak keamanan kota terkait juga tidak boleh tutup  mata.  Ini potensi bahaya yang akan mengaintai dari ketiadaan tempat lokalisasi.Â
Dan terakhir, sebagai pihak yang paling terkena dampak penutupan, maka untuk alasan kemanusiaan, pemkot bisa mempercepat pembayaran uang santunan, hak para PSK, jika memang mereka mau menerima uang itu.
Kita hanya berharap, penutupan ini bisa membawa dampak perubahan dalam hati dan bathin mereka untuk mencari rezeki secara halal. Biarlah Karang Dempel cukup menjadi sejarah untuk anak-anak Kupang dan generasi NTT di masa mendatang.
Sumber:
- www.pos-kupang.com
- www.victorynews.id
