Overload Tenaga Pendidikan dan Kesehatan di NTT

Tes CPNS 2018 telah usai. Proses ini menyisakan gambaran di bidang apa saja potensi  SDM di NTT.      Tanpa risetpun, potensi itu bisa dilihat dari sebaran pelamar yang menumpuk pada formasi guru dan tenaga kesehatan. 

Bukti lain juga bisa dilihat di sekolah atau puskesmas, di mana terdapat begitu banyak guru honorer dan tenaga kesehatan di puskesmas yang bekerja dengan status magang. Fenomena overload tenaga pendidikan dan kesehatan ini unik karena terjadi pada dua bidang yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia.  Apa pemicunya?

Boleh jadi, apa yang terjadi saat ini, dipengaruhi oleh cara banyak orang membaca peluang kerja di NTT 10 atau 15 tahun lalu. Selama satu dekade lebih sejak 2000-2011, preferensi sebagian besar orang tua untuk kuliah anak-anak mereka adalah guru, perawat atau bidan. 

Keputusan ini tentu saja tidak lahir di ruang hampa, ada pendasaran yang kuat kala itu. Benar, pada periode itu, rekrutmen calon pegawai negeri sipil oleh pemerintah begitu massif. Guru dan tenaga kesehatan selalu menempati formasi berjumlah besar. Inilah magnet bagi banyak tamatan SMU dan para orang tua. 

Seperti hukum ekonomi, peluang ini dibaca juga oleh kalangan kampus. Maka di Kupang misalnya, Undana merespon dengan membuka Fakultas Kesehatan Masyarakat disusul Fakultas Kedokteran. Selain Politeknik Kesehatan Negeri (Poltekes) Kupang, sekolah kesehatan swasta tumbuh subur bak cendawan musim hujan, semisal stikes CHMK, Nusantara dan Maranata.  

Semua tampak baik adanya, setidaknya sampai tahun 2011. Kebutuhan sumber daya manusia di pasar kerja tinggi (penerimaan CPNS), diimbangi pertumbuhan infrastruktur "manufaktur" (fakultas/sekolah keguruan dan kesehatan) sebagai produsen SDM. Khusus guru, kebijakan sertifikasi pendidik dengan reward satu kali gaji pokok, juga punya daya tarik memikat. 

Tidak hanya di Kupang, anak-anak NTT memenuhi fakultas/kampus keguruan dan sekolah kesehatan di sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sulawesi. Data BPS NTT menunjukan jumlah mahasiswa FKIP di Undana selalu mendominasi, pada 2016 sebanyak 10.553 orang dari total 26.758 mahasiswa di semua fakultas. Begitupun di Politeknik Kesehatan Kupang, mahasiswa jurusan keperawatan sebesar 1.104 orang diikuti jurusan kebidanan sebesar 465 mahasiswi.  Angka ini kemungkinan meningkat dalam dua tahun terakhir. 

Kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium rekrutmen CPNS sejak 2015 memang mengecualikan guru, tenaga medis, agraria, infrastruktur, dan maritim. Akan tetapi, dua tahun sebelum itu pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota di NTT sudah tidak lagi melakukan penerimaan CPNS dalam jumlah besar, termasuk formasi untuk lima bidang itu, kecuali pengangkatan tenaga honorer dalam beberapa katagori. 

Maka gelombang penumpukan lulusan guru dan tenaga kesehatan mulai nyata dan menggunung. Dampak turunan bagi para lulusan benar-benar buruk. Misalnya pertama, kondisi tersebut kemudian mendorong banyak lulusan guru, perawat, bidan bekerja pada sektor lain yang  tidak berkaitan dengan bidang keahlian. Maka jangan heran melihat perawat dan bidan bekerja sebagai staf perbankan, guru menjadi tenaga pendamping program charity pemerintah.

Kedua, kalaupun  bekerja sesuai bidang keahlian, kompetensi mereka tidak dihargai secara layak. Guru-guru honor dengan kualifikasi sarjana yang dipekerjakan dan diupah dari sumber dana komite dibanyak sekolah di NTT sangat menderita. Mereka umumnya digaji dikisaran Rp. 300-500 ribu per bulan dengan sistem pembayaran rapelan 3 bulan sekali. Angka ini jauh di bawah  UMP NTT 2018 sebsesar Rp. 1.660.000.   

Keadaan lulusan kesehatan justru lebih memprihatinkan. Di Kabupaten TTS misalnya, dari 35 puskesmas, sejumlah puskesmas mempekerjakan perawat, bidan dan tenaga kesehatan lain dengan status magang. Kecuali dari sumber lain, dengan status ini, maka hak berupa gaji bulanan sama sekali tidak terpenuhi, pada hal kita tahu betapa mahalnya sekolah kesehatan jaman sekarang.