GP: Guru Rasa Buzzer?

...targetnya 2024 semua sekolah sudah menjadi Sekolah Penggerak dan semua guru adalah Guru Penggerak. 

Program Guru Penggerak, mulai digulirkan 2019, saya termasuk pendaftar di gelombang pertama. Saat itu lebih karena dorongan dari pimpinan dengan beberapa pertimbangan yang salah satu di antaranya kebiasaan bekerja secara daring. Namun karena satu dan lain hal, saya tidak lolos menjadi CGP angkatan pertama. 

Meskipun tidak lolos, informasi seputar proses seleksi itu tak pernah ketinggalan. Bahkan sampai proses pendidikan yang memakan waktu 9 bulan itu sering sekali saya ikuti perkembangannya, termasuk materi-materi yang dipelajari. 

Mengapa saya lakukan itu bukan karena kegagalan dalam seleksi dan ngebetnya jadi GP, sama sekali tidak. Saya hanya ingin tahu apa dan bagaimana proses persiapan dan arah peningkatan kualitas pendidikan melalui PGP itu. 

Beberapa kali saya sampai ikut webinar bersama para nara sumber dari kemdikbud, termasuk yang paling saya ingat ketika narasumbernya juga salah satu penggagas atau konseptor PGP, yaitu Dr. Eni Kuswati. Beliau juga seorang guru yang menjadi dosen serta merupakan pendiri organisasi guru IPS yang lingkupnya nasional, yaitu Forum Komunikasi Guru IPS Indonesia (Fogipsi).

Waktu itu disampaikan bahwa targetnya 2024 semua sekolah sudah menjadi Sekolah Penggerak dan (berarti) semua guru adalah Guru Penggerak. 

Informasi ini menambah motivasi saya sering mengikuti, atau lebih tepatnya mencuri dengar, kegiatan dan materi yang dipelajari oleh para CGP. Mengapa? Karena cepat atau lambat semua guru harus mengikuti pelatihan itu, mengingat bahwa ke depannya SEMUA GURU ADALAH PENGGERAK. 

Konsepnya jelas sangat bagus, dan memang selama ini juga sudah berjalan bahwa banyak guru-guru yang di tengah masyarakat memiliki peran yang menonjol dan menggerakkan kegiatan-kegiatan masyarakat. Program ini "hanya" meningkatkan apa yang sudah berjalan.

Sudah hal umum bahwa setiap kebaikan akan selalu mendapat gangguan, alias ujian. Ujian tak hanya dalam bentuk penentangan atau kontra terhadap apa yang akan dan sedang dilakukan, bisa juga dalam bentuk penyusupan atau penunggangan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga kemudian bisa sedikit menambahkan dan besarnya bisa membelokkan atau menyimpangkan arah dan tujuan awal. 

Ini bukan tuduhan, hanya sedikit pandangan yang bisa salah dan bisa juga tidak. Jadi, mohon maaf sebelumnya apabila menyinggung pihak-pihak yang tersebut dalam tulisan.

Agustus 2019, pandemi mulai menyebar merambah ke daerah-daerah. Imbasnya juga mempengaruhi pola pelatihan, yang sejak awal memang sudah direncanakan kombinasi daring dan luring, karena pandemi menjadi full daring. 

Euphoria teknologi pembelajaran (daring) menjangkiti dunia pendidikan, terjadi booming aplikasi-aplikasi pembelajaran  yang sejak awal memang sudah mulai mulai menggeliat. Beberapa aplikasi dari pengembang besar mendominasi, bahkan menjadi aplikasi "wajib" , yang harus dikuasai oleh para guru dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Fenomena yang juga terjadi di luar pendidikan formal, sebagai kebijakan resmi yang menuai banyak kontroversi.

Ketika pandemi usai, demam teknologi di "atas sana" masih terus berjalan, sementara di lapangan kondisinya sudah mengalami kejenuhan. Masalah yang muncul saat pandemi dan kemudian diatasi dengan beberapa cara ternyata belum efektif, karena ternyata tidak sesederhana yang terekspos.

PGP memasuki gelombang 5 atau 6 mendekati masuknya Tahun Ajaran baru. Gonjang-ganjing dunia pendidikan kembali terjadi. Di tengah hiruk pikuk program vaksinasi, PPDB berbasis zonasi, kehidupan new normal dan sebagainya, ada wacana baru perubahan kurikulum. Sekolah harus memilih tiga opsi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu memilih untuk berubah secara total, berubah secara mandiri, atau tetap menggunakan kurikulum lama. Namun kemudian opsinya berubah di mana opsinya tetap tiga tetapi tidak ada pilihan untuk tetap bertahan dengan kurikulum lama. 

Apa ini artinya?

Untuk yang ini biar saya simpan saja untuk saya nyatakan kelak jika keadaan sudah lebih aman (bagi saya). 

Sampai di situ saja? Belum

Prolegnas, alias Program Legislasi Nasional di DPR segera memasuki tahap pembahasan, salah satunya yang akan dibahas adalah perubahan Sistem Pendidikan Nasional yang diusulkan oleh eksekutif. Di dalamnya antara lain ada materi yang isinya menghapus dan memberlakukan beberapa UU yang mengatur sistem penggajian dan tunjangan guru, dan juga beberapa ketentuan tentang penyelenggaraan pendidikan. Beberapa pihak (media) ada yang menyebut sebagai "Omnibus Law bidang Pendidikan". Reaksi datang dari beberapa lembaga besar seperti Muhammadiyah dan PGRI, yang sudah mengkaji draft RUUnya, menolak untuk dibahas di DPR.

Di sinilah saya sebut ada ujian dalam PGP. Di satu pihak PGRI sebagai organisasi besar yang menaungi sebagian besar para CGP saat itu menolak RUU tersebut, di sisi lain para CGP justru menjadi ujung tombak penjelasan tentang usulan perubahan sistem itu (di media sosial). 

Politik praktis, yang secara tegas sudah digariskan tidak boleh masuk dalam dunia pendidikan, karena sangat rentan merusak persatuan dan kesatuan, namun pada kenyataannya justru demikian. 

Di sinilah saya jadi ber(?)-(?)

Sebagai guru, setidaknya saya pribadi merasakan, bahwa ternyata ada baiknya memperhatikan dan mencermati dunia di luar pendidikan, karena ada saatnya pengetahuan itu bisa bermanfaat membantu dalam memahami fenomena yang terjadi di sekeliling dan kemudian mengambil sikap sesuai dengan kapasitasnya.

Sekarang gelombang ke 9 PGP sedang bergulir, semoga ujian-ujian yang menghadang dan menyelinap di antara para CGP nantinya dapat terdeteksi dan tercegah merusaknya. 

Semoga bermanfaat, Salam Literasi.