Tantangan dan Masalah Penerapan Pancasila di Papua

Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila memiliki peranan sebagaidasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila mengandung konsep dasar tentang citacita bangsa Indonesia, Pada setiap butir -- butir pancasilla mengandung nilai-nilai positif danluhur.

Nilai Persatuan Pancasila terdapat pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna
yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa kesatuan berarti menyatukan berbagai jenis
ideologi etnis atau suku yang menjadi satu. Biasa kita kenal dengan sebutan Bhineka tunggal ika
Pancasila mengatur dan menjadi landasan yang seharusnya diterapkan secara menyeluruh, tidak
hanya berdasarkan sila-sila tertentu. Namun, pada saat ini khususnya dalam penyelesaian konflik
gerakan organisasi pro kemerdekaan Papua, pengimplementasian nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila tidak dilakukan secara menyeluruh dan hanya melihat dari sudut pandang yang
difokuskan pada salah satu sila saja.

Gerakan separatis yang dilakukan OPM tentu mengancam ideologi Pancasila yang menjunjung
Persatuan, namun pemerintah dinilai perlu mengetahui dengan baik latar belakang munculnya
keinginan untuk memisahkan diri seperti yang dilakukan OPM tersebut. Maka dari itu,
pemerintah tidak bisa tutup mata dengan tuntutan yang disampaikan oleh organisasi yang dicap
separatis tersebut.

Pemerintah menganggap pendekatan humanistik sebagai langkah efektif untuk meredam
konflik yang berkecamuk di Papua selama puluhan tahun. Gerakan separatis seperti OPM muncul
karena pemerintah selama ini dipandang sebagai TNI yang selalu memiliki dan membawa senjata.
Bagi sebagian besar orang Papua, hal ini membuat pemerintah menjadi sosok yang mengambil
pendekatan represif dan militeristik.

Pendekatan konflik OPM menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tidak
diimplementasikan dalam perumusan kebijakan yang harus mengutamakan musyawarah dan
mufakat. Dalam konflik ini, prinsip kelima tidak dijalankan, yang mengatakan bahwa keadilan
sosial tidak dirasakan secara keseluruhan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi rakyat
Papua.