Dewan Pers harus memastikan adanya mekanisme yang kuat untuk mengatasi pelanggaran etika jurnalistik dan menyediakan sanksi yang tegas bagi pelaku penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.
Dalam menyikapi usulan Perpres Jurnalisme Berkualitas, masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pendapat mereka.Â
Proses konsultasi publik yang transparan akan membantu menjaga akuntabilitas dan mendapatkan perspektif yang beragam sebelum keputusan akhir diambil.
Penting bagi pemerintah, Dewan Pers, dan masyarakat untuk bersama-sama berkomitmen mencari solusi terbaik dalam mengatasi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian.Â
Tantangan ini tidak dapat diatasi dengan pendekatan tunggal, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak.
Sebagai negara demokratis, Indonesia perlu memastikan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat tetap terjaga seiring dengan upaya untuk menghadapi tantangan media sosial dan penyebaran informasi yang tidak akurat.Â
Keberhasilan mengatasi hoaks dan ujaran kebencian bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan panjang yang memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
