Terakhir, pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan cacat subtansi adalah pembatalan keputusan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan badan atau pejabat pemerintah yang diketahui ada kesalahan substansial sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesalahan yang bersifat subtansi berarti suatu kesalahan yang bersifat pokok dalam penerbitan keputusan pemberian hak atas tanah yang menjadi dasar terbitnya sertifikat hak. Dalam konsep hukum administrasi, salah satu aspek penting sahnya keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah aspek subtansi seperti subjek, objek, isi dan tujuannya. Lingkup subtansial berhubungan denga nisi dan tujuan sebagaimana isi dan tujuan peraturan dasar ridak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan yang lebih tinggi dalam penerbitan keputusan atau ketetapan tersebut sehingga keputusan tersebut dapat digugat dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan tersebut.
Pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh Peradilan Tata Usaha Negara berakibat pada batalnya keputusan pemberian hak yang berupa sertifikat hak atas tanah dan berakibat hukum juga terhadap status hukum objek haknya. Dibatalkannya keputusan pemberian hak atas tanah yang berupa sertifikat, konsekuensi yuridisnya adalah status hukum dari tanah kembali kepada bentuk semula yakni tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah negara
