Negara Rakyat dan Pangan

Perubahan Iklim dan Dampak Dari Lebalisasi Pasar Pangan

            Kenaikan harga beras 2024 awal menjadi yang paling terbesar di Indonesia, memecahkan rekor perberasan dengan harga tertinggi. Harga beras premium awalnya Rp 220/kg menjadi Rp 18.000/kg sementara untuk harga medium awalnya Rp 110/kg naik Rp 14.480/kg. beberapa sanggahan disampaikan langsung direktur Perum BULOG Budi Waseso, kenaikan ini bukan diakibatkan karena bansos menjelang pemilu kemarin, akan tetapi diakibatkan oleh dua faktor internal, pertama; adalah karena adanya persaingan pembeli pengusaha dan adanya produksi beras yang berkurang, kedua; memang produksi beras sedang kurang atau turun 5 % sehingga ada persaingan. Tidak hanya itu, kenaikan harga beras juga dipengaruhi  dengan beberapa faktor eksternal, pertama; ada topan doksuri, yang menyebabkan banjir di China yang mana, China merupakan produsen beras terbesar di dunia, selain topan doksuri, kedua; adanya elnino yang mengakibatkan pemanasan suhu permukaan bumi sehingga terjadi kekeringan.

            Dari penjelasan direktur perum BULOG di atas, kalau kita cermati memang ada benarnya namun, sejauh ini jika alasannya karena dipengaruhi topan doksuri dan elnino, kenapa Thailand, Vietnam dan India saat itu masi melayani pengiriman keluar untuk memenuhi pangsa pasar perberasan ekspor luar negeri. Sementara itu, jika faktor internal menjadi pemicu dengan biasa mengatakan bahwa ini produksi beras menurun, dan persaingan pedagang pengusaha yang banyak membeli lalu dijual kembali ke konsumen adalah, kita ketahui secara bersama bahwa tugas dan peran BULOG selama ini mengemban tugas publik pemerintah, salah satunya menjaga kestabilan harga pangan (beras) di pasaran, dengan melepaskan ketersediaan pangan pada setiap gudang ketika terjadi lonjakan harga.

Gejolak harga kebutuhan pangan tidak terjadi tiba-tiba. Ini adalah buah dari liberalisasi radikal terhadap pasar pangan domestik. BULOG yang dulu perkasa, power full, dan menggurita, setelah berubah status dari Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menjadi PERUM, lembaga ini sekarang tak ubahnya pasukan tempur tanpa senjata. Alasan untuk menjaga perdagangan yang baik dan intens untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka BULOG harus memenuhi desakan Dana Moneter Internasional (IMF) maka yang menjadi pangan utama di bawah kendali BULOG ( beras, jagung, kedelei, gandum, gula dan minyak goreng) tiba-tiba semua pangan tersebut harus dilepaskan ke pasar, per September 1998. Dengan komitmen yang kuat dengan organisasi perdagangan dunia (WTO) untuk meliberalisasi pasar domestik secara bertahap mengalami percepatan luar biasa. Menurut Khudori (2008) selain liberalisasi pasar pangan, penyesuaian structural ala IMF juga mengharuskan penghapusan subsidi pangan, pupuk, benih, pestisida, dan modal kerja terpadu petani. Kebijakan subsidi pupuk masi diberikan, namun pelaksanaanya timbul masalah sehingga manfaatnya rendah.

Liberalisasi pasar pangan ini sangat serius berdampak terhadap pasar pangan domestik, BULOG yang memiliki peran sebagai juru selamat atas segala masalah pangan terbatasi oleh kebijakan yang menetapkan monopoli BULOG atas pangan berupa terigu, tepung terigu, bawang dan kedelai dihapuskan. Monopoli BULOG dibatasi hanya untuk beras, itupun terbatas hanya dalam penyediaan kebutuhan. Akibat longgarnya kebijakan pemerintah, BULOG harus berhadap-hadapan dengan dengan swasta. BULOG yang punya kendali penuh atas proses distribusi hanya sanggup menyediakan 10%, sementara swasta mendominasi 90%. Hal ini dikarenakan harga dasar yang ditawarkan BULOG lebih rendah ketimbang agen swasta di lapangan, petani tidak mau menjual beras ke BULOG. Keadaan inilah yang menimbulakn fluktuasi harga dan ketersediaan beras di pasar, yang dampaknya di rasakan oleh konsumen dan produsen.

Tiga Matra; Menata Kembali Kebijakan Pangan 

Struktur pasar pangan yang kian rumit akibat disandera IMF lewat latter of intes (LoI) membawa dampak seirus yang bukan hanya dirasakan oleh lembaga pemerintah, namun imbasnya sampai pada lapisan masyarakat. Sehinggah, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah dalam struktur pasar pangan, maka perlu adanya penataan kembali lembaga pangan dengan jalur kerja sama yang bukan hanya melibatkan pemerintah. BULOG yang memiliki aset gudang mencapai 1.606 berkapasitas 3, 81 juta ton, belum lagi kantor DOLOG dan sub-DOLOG dengan alat komunikasi yang memadai dan tersebar di seluruh tanah air, BULOG hadir bukan hanya sebagai lembaga (BUMN) yang mengemban kebijakan publik yang dengan sempit mengurus distribusi da memenuhi isi gudang. Indonesia memiliki tiga organisasi besar dengan agregat komposisi yang sangat baik apa bila lembaga BULOG menjalin hubungan dengan mereka untuk turut terlibat melihat kendala-kendala yang terjadi pada sektor produksi bisa dibijaki secara bersama dengan pemerintah. Pemerintah, pihak BULOG, organisasi tani dan nelayan menjadi elemen penting difungsikan sesuai letak koridor masing-masing. Pemerintah hadir menetapkan harga jual guna mengendalikan harga sewaktu-waktu mengalami fluktuasi, BULOG mengambil peran siap menampung hasil pangan yang di produksi petani dalam negeri, Organisasi Tani dan Nelayan siap siaga identifikasi masalah-masalah yang dialami oleh baik petani perorangan maupun kelompok Tani dan Nelayan dengan pendekatan akademik agar penaganan masalah produksi sampai masuk di pasaran bisa terakomodir dan tertata dengan baik. Inilah tiga matra penting dalam membijaki masalah produksi dan produktivitas komiditi pasar pangan nasional.

Terdapat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ada juga Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang merupakan mediator penting, ketika terdapat masalah pada 254.898 kelompok tani dan 152 KTNA dalam hal produksi. BULOG dan Pemerintah sanggup mengfasilitasi anggaran/tahun yang disalurkan lewat organisasi tani dan nelayan, kemudian dibuka juga anggaran antisipasi harga pangan, sewaktu-waktu terjadi lonjakan harga di pasar akibat dipengaruhi pasar pangan global, BULOG dan pemerintah hadir menyanggupi untuk membeli hasil pangan dalam negeri. Sehingga BULOG bukan sekedar dilihat lembaga pengumpul yang kalau di dalam negeri terjadi harga pangan yang meroket naik, BULOG siap menampung pangan inpor dengan alasan lebih murah ketimbang dalam negeri.

Reformasi struktural ini membawa suasana baru natinya dalam kerja sama antara lembaga, harmonisasi antara petani dan nelayan terhadap kebijakan yang bersentuhan langsung dengan mereka memberi kesan bukti perhatian Negara terhadap mereka. Jaminan kebutuhan berupa alat dan bahan kerja terdistribusi secara baik dan merata dibuat menjadi kebutuhan program tahunan dengan mata anggaran yang tersedia dalam pembahasan, melibatkan petani dan nelayan  ikut program pelatihan termasuk seminar adalah bentuk rasa hargai negara karena peroses mencerdaskan kehidupan bangsa bisa dirasakan oleh kelompok tani dan nelayan.