Mohon tunggu...
M Raffi Hadi Putra
M Raffi Hadi Putra Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Hubungan Internasional, UPN VETERAN YOGYAKARTA

saya memiliki beberapa hobi antara lain olahraga, bermain games dan membaca. konten yang saya sukai dalam membaca maupun menonton berita yaitu Politik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kontroversi Relokasi Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan

16 Mei 2024   23:46 Diperbarui: 30 Mei 2024   10:30 65
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Rencana pemindahan ibu kota ke wilayah Kalimantan Timur ini memang menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada beberapa isu krusial yang menjadi sorotan dalam kontroversi ini:

  1. Dampak Lingkungan Salah satu kekhawatiran utama adalah dampak lingkungan dari membangun kota raksasa dari awal di kawasan hutan hujan Kalimantan. Pembangunan infrastruktur dan pemukiman berpotensi merusak ekosistem hutan, mengancam keanekaragaman hayati, serta mendorong deforestasi jika tidak dikelola dengan baik.
  2. Masalah Pembiayaan
    Anggaran yang diperlukan mencapai Rp466 triliun hingga 2045 dianggap terlalu besar bagi sebagian kalangan. Mereka mempertanyakan skala prioritas dan menilai akan lebih baik jika dananya dialokasikan dulu untuk mengatasi masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi, serta pembangunan di daerah tertinggal lainnya.
  3. Dampak Sosial-Budaya Perpindahan ribuan pegawai negeri dan masyarakat ke kawasan terpencil berpotensi membawa gejolak sosial-budaya. Kesenjangan budaya dan gaya hidup dengan masyarakat lokal bisa memicu gesekan horizontal jika tidak dikelola dengan arif.
  4. Isu Persebaran Penduduk Pemindahan IKN juga dinilai bisa mengganggu pola persebaran penduduk yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kekhawatiran muncul akan terbentuknya titik konsentrasi baru di Kalimantan yang menambah ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Meski begitu, pemerintah tetap meyakini relokasi ini mampu mengatasi kepadatan Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Kuncinya adalah perencanaan dan pelaksanaan yang baik dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial-budaya.

Kontroversi ini kemungkinan akan terus bergulir di tengah proses pembangunan IKN. Dibutuhkan keterlibatan publik, transparansi, serta studi mendalam untuk menemukan jalan tengah terbaik dari kebijakan strategis ini.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun