Selain itu, diplomasi ekonomi juga harus memperhatikan aspek inklusivitas dan kesetaraan dalam pembangunan ekonomi. Indonesia memiliki tantangan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam konteks middle power diplomacy, diplomasi ekonomi Indonesia dapat memperjuangkan kebijakan yang memperhatikan aspek inklusivitas dan mempromosikan pembangunan ekonomi yang merata untuk semua lapisan masyarakat.
Dalam melakukan diplomasi ekonomi, Indonesia juga perlu memperkuat kapasitas diplomatik dan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kemampuan diplomatik dalam bidang ekonomi, pengetahuan tentang tren global, dan keterampilan negosiasi yang kuat menjadi faktor kunci dalam menjalankan diplomasi ekonomi yang efektif. Selain itu, kerjasama antara sektor pemerintah, swasta, dan akademik juga penting untuk menghasilkan strategi diplomasi ekonomi yang holistik dan berkelanjutan.
