Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi dan Hubungannya pada Era Modern

PEMOTONGAN GAJI DAN PENINDASAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

 

Oleh: M. Firman Mustofa

Hari ini, Minggu 5 Fenbuari 2023 bertepatan dengan tanggal terjadinya peristiwa tersebut, menjadi peringatan yang ke-90. Dari sekian banyaknya pemberontakan, Pemberontakan ini merupakan pemberontakan pertama pelaut pribumi. Apa penyebab pemberontakan ini bisa terjadi? Bagaimana kronologi peristiwa tersebut?

Pemberontakan ini disebabkan oleh kebijakan pemotongan gaji pegawai pemerintah Hindia Belanda yang jumlahnya lumayan fantastis yaitu 17%. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi pengeluaran anggaran belanja di Hindia Belanda.

Ada yang mengatakan pemberontakan ini sudah direncanakan karena ada komunis yang menyelinap untuk mengompori masyarakat. Namun, ada juga yang mengatakan pemberontakan ini terjadi secara spontan, karena protes awak kapal.

Pemberontakan akhirnya tak terhindarkan. terjadilah perang di selat sunda antara Kapal Tujuh Provinsi dengan kapal dan pesawat tempur milik Pemerintah Hinda Belanda. Setelah berlangsung cukup lama, akhirnya pemberontak pun tunduk pada pemerintahan. setidaknya ada 23 korban jiwa dan 500 lebih awak kapal yang ditahan oleh pemerintah. Lalu apa hubungannya dengan era zaman sekarang?

Pada era sekarang. Pemotongan gaji masih ada untuk TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Seperti contoh di negara Taiwan. Mereka menerapkan sistem potong gaji. Bahkan Filipina dan Vietnam harus membayar 30% lebih tinggi dari Indonesia agar rakyat mereka dapat bekerja di Taiwan.

Selain TKI ada juga pelajar yang juga mendapat potongan gaji. Dialnsir dari wordpress.com,  Rachmad Anres Dongoran seorang pelajar asal Indonesia mengatakan bahwa dia mendapat pemotongan gaji sebesar 50% di Taiwan saat sedang melakukan tugas sejak tahun 2015. Hal itu dilakukan karena dia masih berstatus lajang dan berkeluarga. Dia juga mendapat informasi bahwa temannya di Eropa yang juga sedang melaksanakan tugas di mendapat pemotongan gaji, bahkan 1% pun.

Dari kutipan di atas kita tahu bahwa ada suatu ketidakadilan yang terwujud. Seharusnya pemotongan gaji bagi para TKI dihapuskan, khususnya di negara kawasan Asia. Karena juga memberatkan TKI yang terlibat. Yunus M. Yamani mengatakan bahwa tidak ada negara di dunia ini yang melakukan pemotongan gaji bagi pekerja luar negeri.

Perusahaaan Swasta dan pelaku terkait seharusnya ditindak tegas lantaran pemotongan gaji harusnya dilakukan dikarenakan adanya berbagai faktor. Seperti untuk biaya pembayaran denda, ganti rugi, sewa rumah bagi pekerja yang bersangkutan dan lain sebagainya. Namun, pemotongan gaji dilakukan tanpa ada alasan yang jelas.

Sumber: nasional.okezone.com

Selain pemotongan gaji tidak sedikit TKI mendapat tindak diskriminasi. Mereka diberlakukan begitu karena perusahaan atau pelaku membedakan pekerja dalam negeri dan luar negeri.

Terlebih lagi TKW ( Tenaga Kerja Wanita ) yang bekerja di luar negeri lantaran mereka tidak mengetahui apa saja hak-hak yang harus mereka dapatkan. Angka penindasan TKW dikatakan mencapai 80%, lebih tinggi dari pria. Sebagai manusia yang dasarnya lebih lemah dari pria, itu juga sebagai salah satu faktor pemicu penindasan. Tidak jauh-jauh, penindasan yang sering terjadi yakni pemerkosaan

Pemerintah diharapkan dapat menindak lanjuti tindakan tersebut. Jika hal ini dibiarkan saja, maka akan berdampak parah. Wanita yang seharusnya martabatnya dijunjung tinggi harus lebih diperhatikan.

Berdasarkan kutipan di atas, kita seharusnya tahu bahwa rakyat yang bekerja di luar negeri hidupnya belum tentu sejahtera, malah mereka banyak mendapat penderitaan. Maka dari itu, penting sekali mengetahui latar belakang sebuah instansi atau perusahaan tersebut jika ingin bekerja disana, agar hidup kita bisa terjamin dan aman sejahtera. Semoga kutipan ini bermanfaat untuk para pembaca, dan Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi 2023.