Orde Baru, Oligarki dan Matinya Demokrasi

Proyek depolitisasi Orde Baru bertujuan menghapus kesadaran rakyat terhadap esensi negara. Melalui depolitisasi terciptalah massa mengambang (floating mass) berupa sikap apolitis bahkan apatis terhadap esensi dan dinamika politik negara. Sedangkan kooptasi pemerintah terhadap organisasi sosial politik melalui Operasi Khusus (Opsus) Ali Murtopo yang dikenal juga dengan proyek buldozerisasi politik bertujuan mereduksi, mengkerdilkan bahkan menghapus peran dan pengaruh organisasi sosial-politik dari ruang publik.

Kooptasi pemerintah terhadap organisasi sosial-politik telah merusak kesadaran berserikat masyarakat arus bawah dan kesadaran independen serta kolektivisme masyarakat. Kedua proyek tersebut pada dasarnya bertujuan mempertahankan status quo rezim dari unsur-unsur kekuatan sosial-politik lain yang berpotensi mengancam eksistensi dan kepentingan rezim Orde Baru.        

Politik otoritarianisme Orde Baru, meskipun berbeda gagasan, ternyata juga hampir sama dengan Orde Lama yang meniscayakan konfrontasi terhadap kontra-revolusi. Orde Baru juga secara konfrontatif melabeli pihak yang kontra kebijakan politiknya sebagai kontra pembangunan, kontra modernisasi dan menuduh subversi bahkan PKI. Namun otoritarianisme Orde Baru lebih besar daya rusaknya (destruksi) karena masifnya dampak pembangunan dan modernisasi terhadap rusaknya ruang hidup jutaan rakyat daripada sekadar politik Revolusi Belum Selesai Orde Lama yang lebih tampak sebagai gagasan utopis.

Para intelektual progresif pendukung Orde Baru barangkali agak naif karena terlampau berharap pada Orde Baru. Padahal Orde Baru hanyalah kelanjutan dari sistem politik Orde Lama dengan gagasan berbeda. Orde Baru lahir karena konflik politik para elit Orde Lama. Para pendiri Orde Baru juga merupakan bagian dari elit Orde Lama. Orde Baru hanyalah pergeseran komposisi elit penguasa dengan gagasan dan aspirasi berbeda namun berasal dari struktur politik yang sama. Orde Baru hanyalah gagasan dan mimpi para elit-elitnya.