Ketika Indonesia (Hendak) Dipecah-belah Oleh Kerusuhan Tanjung Balai

Tinta hitam kembali tertoreh dalam sejarah pluralisme Indonesia: Etnis Tionghoa di Tanjung Balai menjadi korban kerusuhan etnis –Sebuah wilayah yang pernah dikenal toleran terhadap keberagaman.

Bahkan rumah ibadah, yang tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah sepele pemicu kerusuhan, turut menjadi target.

Terlepas dari akar permasalahan yang ada, kerusuhan ini merupakan sebuah tindakan barbar. Mengapa tidak? Mengapa Anda harus menghukum seluruh komponen kesukuan ketika yang membuat masalah hanya satu bagian kecil dari identitas kesukuan tersebut?

Kerusuhan yang Berbeda

Meski ini kerusuhan anti-Tionghoa pertama dalam skala besar pasca-Mei 1998, kekerasan etnis secara massal (mass ethnic violence) memang bukan hal yang baru di Indonesia.

Insiden serupa sudah terjadi di berbagai belahan Bumi Indonesia!

Di Provinsi Lampung, suku Lampung merusak rumah etnis Bali karena ada seorang oknum Bali yang membuat onar di desa yang dihuni suku Lampung.

Di Kalimantan Tengah, suku Dayak melampiaskan kemarahan mereka terhadap seluruh suku Madura karena ada beberapa anggota suku Madura yang melakukan tindakan yang berseberangan dengan adat lokal.

Di Ambon, pemeluk agama Kristen melampiaskan kekesalan mereka ke seluruh pemeluk agama Islam karena mereka melihat ekonomi Ambon dikuasai oleh pendatang Bugis, Buton dan Makassar yang kebetulan beragama Islam.

Namun, saya secara pribadi merasa kerusuhan Tanjung Balai berbeda, terutama dalam dampak yang ditimbulkannya serta dalam potensi negatif yang dapat timbul.

Koleksi Pribadi

Bangkitnya Zombie “Pribumi vs Non-Pribumi”

Tentu saja yang saya maksudkan di sini adalah munculnya kembali retorika “Pribumi versus Non-Pribumi (Tionghoa)”. Memang, konteks penduduk asli vs. pendatang juga timbul dalam konflik di Lampung, Kalimantan Tengah atau Ambon. Namun, retorika tersebut hanya dalam konteks “kedaerahan”. Atau dalam Bahasa sederhananya: “Kami tidak ingin ada pendatang di sini karena mereka membuat onar!”

Namun, insiden Tanjung Balai menuai provokasi subur dari beberapa pihak “melenceng”, baik di dunia nyata atau maya. Mereka menyerukan kebangkitan “ras pribumi” untuk tidak kalah dengan “pendatang Tionghoa non-pribumi”. Tentu ini adalah rasisme pada level yang lebih tinggi. Sebab, dalam Bahasa sederhananya mungkin akan terdengar: “Tionghoa itu bukan penduduk asli! Kita sebagai pribumi harus menunjukkan ke mereka semua bahwa kita yang punya Indonesia!”

Insiden Tanjung Balai bukan hanya memiliki potensi negatif pada masyarakat Sumatra Utara, namun ke seluruh Indonesia dengan adanya potensi kebangkitan isu “pribumi” dan “non-pribumi” yang disebarkan oknum-oknum di luar Sumatra Utara! Dan mereka ingin menegaskan opini mereka bahwa Indonesia itu milik “pribumi”.

Bahkan terdapat laporan yang menyatakan provokator memberikan isu palsu berbau SARA via medsos untuk menjustifikasi kekerasan terhadap etnis Tionghoa (Sumber CNN Indonesia).

Divide et Impera

Kenyataannya, tidak ada yang namanya “pribumi” dan “non-pribumi” di Indonesia (seharusnya). Mereka yang menghembuskan (atau akan membangkitkan) isu “kebangkitan pribumi”, “Indonesia milik pribumi”, “non-pribumi harus diberi pelajaran” atau isu-isu lainya yang berbau “Nazi-isme” sebenarnya keliru dalam menafsirkan definisi “Bangsa Indonesia”.

Sukarno menyatakan bahwa Republik Indonesia dan warganya adalah wilayah kepulauan di Asia Tenggara yang secara politik merupakan warisan kolonial Belanda. Dengan kata lain, Indonesia sebuah penemuan politik di era modern. Bila Anda percaya bahwa Indonesia adalah warisan pribumi, hendaklah pikirkan hal-hal berikut:

1. Apakah Sukarno pernah bilang bahwa Indonesia adalah Rumpun Melayu?

2. Apakah Sukarno pernah bilang bahwa Indonesia adalah warisan kerajaan kuno Nusantara? Setahu saya Sukarno hanya menyatakan bahwa kerajaan kuno Nusantara adalah warisan Indonesia, bukan sebaliknya!

Bila Anda menjawab “Ya”, maka saya balik bertanya:

Kalau begitu, sudah sepatutnya “Indonesia” hanya terdiri dari Jawa, Sumatra dan pesisir Kalimantan, plus Semenanjung Malaya, Singapura, Thailand Selatan dan Filipina Selatan serta tidak memasukkan Sulawesi Utara dan Papua ke dalam teritori Indonesia. Mengapa tidak? Sebab wilayah tersebut ‘kan bukan bagian kerajaan kuno pribumi seperti Sriwijaya atau Majapahit.

Justru mereka yang menjadi provokator ini menerapkan ideologi divide et impera untuk kepuasan golongan pribadi.

Jayalah Kebhinekaan

Jangan sampai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dipecah-belah oleh peristiwa ini dan semoga masyarakat Indonesia yang sudah semakin cerdas dan rasional bisa menekan potensi kebangkitan isu “pribumi vs. non-pribumi”.

Siapapun yang salah harus dihukum secara adil karena kesalahannya, bukan karena suku, ras, jenis kelamin atau agamanya.

Saya menjadi teringat diskusi saya dengan seorang antropolog dari Bahrain (sebuah negara Arab berbentuk pulau di Teluk Persia). Beliau mengekspresikan kekagumannya pada multikulturalisme Islam di luar Jazirah Arab, terutama Indonesia. Bila bangsa Arab saja rindu akan multikulturalisme, mengapa kita dan oknum agama tertentu di sini ingin menghidupkan ekstremisme berbasis agama yang ditujukan pada suku tertentu?

Bhinneka Tunggal Ika.