      Dalam tatanan pasar ideal, mekanisme pasar akan bekerja dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan pemerintah. Pendukung pendekatan ini berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah hanya akan mengganggu keseimbangan pasar dan mengurangi fleksibilitas ekonomi. Mereka percaya bahwa kekuatan pasar yang bebas akan mendorong efisiensi dan inovasi yang lebih baik. Anggaran kebebasan ekonomi dalam peran pemerintah dalam perekonomian terjadi ketika pemerintah melakukan campur tangan yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi individu atau melalui pengaturan yang terlalu banyak. Ini dapat berupa pembatasan perdagangan, regulasi yang berlebihan, monopoli yang diperbolehkan, atau kebijakan yang membatasi kebebasan individu untuk berpartisipasi dalam pasar secara bebas. Pelanggaran kebebasan ekonomi dapat menghambat pertumbuhan, inovasi, efisiensi, dan persaingan sehat di dalam perekonomian.
2. Risiko Korupsi dan Nepotisme
      Risiko korupsi dan nepotisme dalam peran pemerintah dalam perekonomian merujuk pada potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh yang dapat muncul dalam kegiatan pemerintahan dan pengambilan keputusan ekonomi.
a. Â Risiko Korupsi:
Risiko korupsi adalah proses dimana pejabat pemerintah atau individu yang berwenang secara ilegal memanfaatkan posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi yang tidak sah atau melakukan penyalahgunaan dana publik. Korupsi dapat berupa suap, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi dapat merugikan perekonomian dengan menjadikan proses pengadaan barang publik tidak efisien, mengganggu persaingan yang sehat, menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian sumber daya, dan menghambat investasi.
b. Risiko Nepotisme:
Risiko nepotisme terjadi ketika pejabat pemerintah memberikan preferensi atau memihak kepada anggota keluarga atau teman yang memiliki hubungan pribadi dengan mereka dalam pengambilan keputusan atau pemberian keuntungan ekonomi. Praktik nepotisme ini dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prinsip persaingan yang adil, dan ketidakmampuan memilih individu berdasarkan kualifikasi yang merugikan efisiensi dan transparansi dalam perekonomian.
3. Efisiensi dan Produktivitas
      Pendukung pendekatan yang lebih sedikit campur tangan pemerintah berargumen bahwa pasar yang bebas dan kompetitif akan mendorong efisiensi dan produktivitas. Mereka berpendapat bahwa pemerintah sering kali tidak efisien dalam menyelenggarakan layanan publik atau mengelola perusahaan milik negara, dan seharusnya memberikan ruang bagi sektor swasta untuk beroperasi.
      Debat mengenai apakah pemerintah boleh atau tidak boleh ikut campur dalam kegiatan ekonomi terus berlanjut. Sebagian orang percaya bahwa campur tangan pemerintah diperlukan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu, sementara yang lain menganggap bahwa pasar yang bebas lebih efektif dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pilihan antara campur tangan atau kebebasan pasar sebaiknya dipertimbangkan dengan cermat, dengan memperhatikan konteks ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
