Dalam hal ini, mungkin pemerintah pusat menjadikan regulasi sistem zonasi sebagai tekanan terhadap pemerintah daerah agar membenahi ketidakmerataan mutu sekolah.
Namun agaknya, hal ini menjadi terlalu kejam bagi siswa. Para siswa harus merasakan ketidakmerataan fasilitas padahal sudah dipaksa tersebar secara merata.Â
Mereka tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Tentunya akan menjadi lebih baik jika pemerintah dapat membenahi secara merata terlebih dahulu tiap-tiap sekolah sebelum menyebar para siswa yang heterogen.Â
Terlalu banyak hal yang belum cukup menunjang sistem zonasi sebagai upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. Hal ini baiknya dibenahi lebih serius oleh pemerintah. Menurunkan persentase sistem zonasi tidak cukup ketika sekolah-sekolah yang ada (sebagai bagian paling penting dari isu pendidikan ini) belum mampu ditingkatkan dan diratakan kualitasnya.Â
