Mohon tunggu...
Lyanna Baihaqi
Lyanna Baihaqi Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Healthy

Indonesia Menuju Target BPJS2019, Universal Health Coverage

21 Februari 2018   12:18 Diperbarui: 21 Februari 2018   12:25 3773
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kesehatan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Schantalao

Dan pada tahun 2016 lalu, total  kabupaten/kota maupun provinsi yang telah mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN per November 2016 dengan berjumlah 390 kabupaten/kotacdan 32 provinsi. Namun masih terdapat 124 kabupaten/kota dan 2 provinsi yang belum mengintegrasikan Jamkesda ke dalam program JKN.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan pemda yang masih belum mengintegrasikan Jamkesda ke JKN-KIS agar segera terintegrasi. Sudah menjadi suatu kewajiban yang di miliki oleh pemda untuk dapat memberikan jaminan kesehatan dan juga kesejahteraan kepada para masyarakat. 

Sebab hampir sekitar 90% janji dari politik gubernur, bupati serta walikota saat mencalonkan dirinya adalah memberikan pengobatan yang gratis dan juga memadai untuk para warganya. 

Secara prinsipil, memang tidak ada saksi hukum bagi pemda yang masih belum mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN. Akan tetapi, Mendagri bisa melakukan koreksi terhadap RAPBD  provinsi untuk setiap tahunnya. Adapun RAPBD yang di bahas bersama dengan gubernur DPRD terdapat skala prioritasnya, dimana salah satunya adalah bidang kesehatan.

Selain itu, Mendagri juga meminta kepada seluruh kepala daerah mendukung kelancaran pelaksanaan program JKN dengan cara mengalokasikan minimal 10 persen APBD di bidang kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Anggaran tersebut selain di gunakan untuk membiayai peserta PBI yang dibiayai oleh APBD, juga di gunakan pula untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang mudah untuk di jangkau, nyaman serta dapat di terima oleh masyarakat. Faskes yang tersedia serta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan juga harus mudah untuk di akses oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tiggal di daerah terpencil atau lokasi dan jarak tempuh yang jauh ataupun biaya.

(Fathimah Azzahrah)

Referensi

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun