Revolusi Mental Pertanian Ala Jokowi dan JK

“Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, mengencangkan, melapangkan dan memberi rizqi. Dan sesungguhnya aku berharap untuk menghadap kepada Allah tanpa ada seorangpun yang menuntutku karena suatu kedhaliman, baik dalam urusan darah (jiwa) ataupun harta.” (Riwayat Abu Dawud dan oleh Al Albani dinyatakan sebagai hadits shahih).

Berdasarkan hadits ini para ulama’ menyatakan bahwa harga yang berlaku di pasaran, sudah seyogyanya dibiarkan berlaku selaras dengan dinamika pasar, berbanding lurus dengan penawaran dan permintaan. Tidak sepantasnya bagi siapapun untuk merekayasa harga yang berlaku. Bila barang banyak, sedangkan permintaan sedikit, secara otomatis harga akan turun, dan sebaliknya juga demikian.

Penyuluhan/Pendidikan Pertanian

Sebenarnya penyuluhan dan pendidikan pertanian bukanlah hal baru juga, kini dengan adanya otonomi daerah, telah diberikan kebebasan kepada regional agricultural services untuk mengambil inisiatif dalam mendesain kebijakan spesifik lokasi, sementara itu pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian bertanggungjawab hanya pada penyusunan dan manajemen strategi, kebijakan nasional dan standar-standar. Dengan otonomi daerah ini, tanggung jawab pembangunan pertanian dalam kendali kepala daerah bukan lagi pegawai/dinas pertanian.

Pemberian Lahan Gratis

Pemberian lahan gratis bukanlah hal baru dilakukan pemerintah, berdasarkan laporan litbang.deptan.go.id, Pemerintah memberikan lahan gratis sekitar 25% dari luas lahan yang dimiliki. Misalnya Petani mempunyai lahan satu hektar, maka petani akan memperoleh lahan gratis seluas 2.500 m2. Bagaimana caranya? Tentu, tak seorang petani pun yang akan menolak tawaran itu. Tetapi tunggu dulu, tawaran itu bukan tanpa syarat. Pertama, Petani harus menanaminya dengan padi varietas unggul serta menerapkan PTT (Pengelolaan Padi secara Terpadu).

Kedua, karena lahan petani menjadi lebih luas, maka Anda harus mau menanggung peningkatan biaya usaha, antara lain benih, tenaga tanam, tenaga panen, dan obat-obatan. Meski begitu, petani tidak perlu menambah biaya olah tanah dan pupuk. Kok bisa? Sebab, lahan yang diolah tetap, sedangkan “lahan gratis” bisa diperoleh dengan menerapkan jajar tanam sistem alias Jajar Legowo.

Jadi kita kemudian bisa menyimpulkan, Revolusi Pertanian haruslah rasional dengan memperlihatkan landasan berpikir, bukan kemudian karena ingin agar kampanye menarik disampaikan hal yang seolah baru padahal sudah lama dijalankan, jangan sampai isi kampanye  tidak rasional untuk dijalankan.

Mari Cerdas Memilih

Salam Sayang