Pemilu sebagai Perubahan terhadap Kesadaran Politik Masyarakat

PEMILU SEBAGAI PERUBAHAN TERHADAP KESADARAN POLITIK MASYARAKAT

 

"PEMILU SEBAGAI PERUBAHAN TERHADAP KESADARAN POLITIK MASYARAKAT" menjadi headline yang akan penting untuk dibahas. Demokrasi pada dasarnya menekankan pada asumsi dasar bahwa pemerintahan di suatu negara itu dijalankan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam suatu negara. Pemerintah dalam arti formal hanyalah sekumpulan orang tertentu yang diberikan mandat oleh rakyat untuk menjalankan kekuasaan. Hal ini pula merujuk kepada Abraham Lincoln, yang menyatakan bahwa konsep dasar demokrasi adalah "suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau the government from the people, by the people, and for the people. Asumsi dan Prasyarat Demokrasi Menurut Robert Dahl (Suyatno, 2008:41-42) bahwa ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi negara untuk mewujudkan demokrasi Menurut Robert Dahl (Suyatno, 2008:41-42) bahwa ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi negara untuk mewujudkan demokrasi yakni : 1) adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, 2) adanya kebebasan mengeluarkan pendapat, 3) kebebasan memilih dalam pemilu, 4) hak menduduki jabatan publik, 5) hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara rakyat, 6) tersedianya sumber-sumber informasi alternatif. 

Pada penerapannya pemilu tidak sebatas tiba ke bilik suara serta memilah ataupun maju jadi calon yang diseleksi tetapi terdapat banyak sekali aspek yang pengaruhi dari penerapan pemilu itu sendiri. Pemilih kota Surabaya ialah kesatuan warga yang sangat heterogen dengan demikian pemilih kota Surabaya mempunyai kepribadian sosial ekonomi yang berbeda beda. 

Ciri sosial ekonomi seorang mampu berikan cerminan akan orang tersebut semacam halnya daerah tempat tinggal seorang pengaruhi afiliasi politiknya, tingkatan pembelajaran seorang mempengaruhi tingkatan partisipasi serta pengetahuan politiknya, apalagi agama seorang juga pengaruhi afiliasi terhadap partai tertentu atau apalagi bisa berkaitan dengan psikologis pemilih. 

Dengan demikian sikap seorang satu dengan yang lain dapat mempunyai mungkin yang berbeda pula. Tidak hanya ciri sosial ekonomi, pula ada aspek situasional yang mempengaruhi sikap memilah warga semacam pemberitaan media massa tentang pemerintahan. 

Pemberitaan media massa terkadang jadi satu satunya sumber data yang dapat diakses oleh tiap golongan tidak hanya pemberitaan media salah satu aspek situasional lain yang sangat mempengaruhi dalam sikap warga merupakan kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah hendak terus diawasi serta dievaluasi oleh warga serta dengan begitu perihal ini sangat mempengaruhi dalam pemilu terlebih lagi sikap memilah warga.

Dengan masyarakat yang terus memperhitungkan kinerja pemerintahan, kepala pemerintahan ataupun aparatur pemerintahan hendak dituntut buat menampilkan kinerja terbaiknya buat bisa mempertahankan posisinya dalam pemerintahan. Dengan demikian hendak terdapat 2 mungkin hasil yang hendak diperoleh dalam tiap pemilu Awal dengan hasil kinerja bagus hingga besar mungkin masyarakat hendak membagikan reward dengan memilah kandidat incumbent pada pemerintahan periode selanjutnya sebaliknya kedua adalahnya tidak memilihnya lagi dalam pemilihan umum selanjutnya. Oleh sebab itu sangatlah berarti untuk para calon yang maju dalam pemilihan universal buat melindungi anggapan warga terhadap pemerintahan senantiasa kearah positif untuk tingkatkan partisipasi warga. 

Pada puncaknya pemilu menjadikan indikator terhadap berubahnya kondisi sosial masyarakat yang berpacu salah satunya dengan tingkat partisipasi masyarakat akan pemilu menandakan adanya suatu perkembangan kualitas masyarakat yang sadar akan penting menjadi masyarakat yang democratic  dan terdapat segelintir faktor yang pada akhirnya trust masyarakat terhadap proses pemilu menjadi naik Salah satu metode yang bisa ditempuh buat tingkatkan partisipasi pemilih dalam memakai hak pilihnya merupakan membangkitkan minat pemilih pendatang baru terhadap pemilihan universal. Bersumber pada perhitungan KPU ada sebanyak 14 juta pemilih pendatang baru. Buat menjamin pemilih terdaftar memakai hak pilihnya, negeri melalui undang- undang butuh menjamin kemudahan untuk pemilih pada biasanya, dan spesialnya kepada pemilih yang sebab suatu perihal tidak bisa memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara. Kemudahan untuk pemilih pada biasanya butuh dipastikan dalam wujud penawaran alternatif opsi pemberian suara yang simpel, pendek serta jelas: membagikan suara kepada satu partai politik Partisipan Pemilu ataupun kepada satu nama calon. 

Alternatif pilihan pemberian suara yang lingkungan tentu tidak saja membingungkan pemilih buat memahaminya sehingga mungkin pesan suara tidak legal semakin besar namun pula membingungkan Pimpinan serta Anggota KPPS sehingga keliru dalam melaksanakan sertifikasi atas hasil penerapan pemungutan suara. Tidak hanya itu, jaminan kemudahan pula bisa diberikan dalam wujud tempat pemungutan suara yang bergerak ataupun petugas pemungutan suara mendatangi pemilih yang sebab suatu perihal tidak bisa mendatangi TPS (mobile polling stations), semacam pemilih yang telah lanjut umur, pemilih yang lumpuh, pemilih yang sakit di rumah, ataupun penyandang cacat; pembentukan TPS spesial kepada pemilih yang sebab sakit wajib rawat inap di rumah sakit ataupun sebab tengah menempuh masa tahanan wajib terletak di lembaga pemasyarakatan( special polling stations); serta tata letak TPS yang menjamin akses yang mencukupi untuk penyandang cacat yang memakai sofa roda ataupun sediakan fasilitas pemberian suara( semacam pemakaian template pesan suara dengan huruf braille) untuk penyandang cacat tuna netra. 

Dari pembahasan diatas nampaknya dapat dikaitkan dengan salah satu teori. Dalam buku Pengantar Ringkas Sosiologi (2020) karya Elly Meter. Setiadi, teori ini menggambarkan kalau pergantian sosial bagaikan roda yang lagi berbalik. Artinya merupakan perputaran era ialah suatu yang tidak bisa dielakan oleh siapapun serta tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Bagi teori ini, kebangkitan serta kemunduran peradaban suatu bangsa memiliki ikatan antara satu dengan yang lain, ialah tantangan serta asumsi. Begitupun dengan proses demokrasi yang telah dijelaskan pada materi di atas antara respon masyarakat terhadap tantangan serta paraktik politik demokratis menjadikan suatu perubahan yang sebenarnya bersifat perubahan signifikan untuk kepentingan nasional