Pesta demokrasi di Indonesia tak ubahnya seperti pesta rakyat yang menawarkan beragam ekspresi suka, duka, maupun seremonial dalam setiap penyelenggaraannya. Sebagai sebuah negara yang menganut Demokrasi dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat keberadaan pemilihan umum secara langsung menjadi oase tersendiri yang mampu menciptakan semangat nasionalisme yang dibalut dengan sikap demokratis antar warga negara, baik itu rakyat biasa sebagai pemilih, partai, ataupun calon pemimpin yang mendapatkan hak untuk dipilih.
Dinamika yang mengiringi pesta lima tahunan ini selalu ramai menjadi topik utama perbincangan setiap insan, mulai dari isu kampanye hitam, maupun praktik politik uang yang sampai saat ini seakan-akan menjadi teman akrab pilkada.
Konstelasi politik di Republik Indonesia sejatinya didesain untuk menciptakan kader-kader yang mempunyai integritas dan kompetensi yang mumpuni menjadi calon pemimpin di era yang akan datang dengan menggunakan sebuah kendaraan politik yang bernama partai.
Desain yang dilaksanakan menjadi sebuah sistem kaderisasi untuk mencari putra-putri terbaik bangsa memang suatu hal yang sangat mulia, serta bisa menjadi jawaban yang cukup menenangkan hati rakyat ditengah minimnya tokoh-tokoh veteran yang mengalami degradasi moral karena terlibat kasus korupsi, asusila dan beberapa perilaku amoral lainnya di tengah-tengah mengemban jabatan.
Sistem kaderisasi oleh partai tersebut memang cukup baik, apalagi saat ini sudah cukup banyak kepala daerah yang tersohor karena kinerjanya yang ciamik dan mereka terlahir dari kader partai-partai nasional yang tersebar di negara ini, sebut saja Tri Risma ( Walikota Surabaya PDIP ) dan Basuki Tjahaja Purnama ( Gubernur DKI Jakarta, Gerindra ), dua nama di atas selalu mendapatkan sanjungan karena mengedepankan orientasi kerakyatan dalam melaksanakan tugas sebagai kepala daerah.
Tidak ada salahnya jika sebagian warga masyarakat termasuk saya cukup sering meragukan status “orang partai” dalam kehidupan demokrasi dan politik di Indonesia, hal itu karena sejauh ini cukup sering kita mendengar adanya kasus korupsi yang menggurita di Indonesia dan melibatkan kader-kader partai tertentu yang menjadi oknumnya. Setelah sadar bahwa melalui sistem kaderisasi yang dijalankan partai sebagai sebuah kendaraan politik juga mampu melahirkan sosok-sosok pemimpin idaman rakyat, saya kemudian mengganti ungkapan “orang partai” yang terlibat korupsi menjadi “oknum”.
Kita tentu tidak bisa serta merta menyalahkan partai, atau bahkan lebih parah lagi jika ada pendapat yang menyatakan bahwa satu anggota partai korupsi, maka seluruh kompatriotnya di partai tersebut juga melakukan hal yang sama. Saya mengira wajar jika banyak pendapat nyinyir yang keluar ketika mendengar karta partai politik, tetapi menyamaratakan kader partai yang jelas terbukti korupsi dengan kader lainnya yang sama sekali belum terbukti apa-apa itu adalah sebuah perlakuan yang sangat kasar, ingat bahwa hukum kita menjunjung tinggi makna asas praduga tak bersalah.
Muara kaderisasi adalah terpenuhinnya target pendapatan suara di suatu daerah pemilihan yang mampu mengantarkan kader partai menjadi kepala daerah tersebut. Rencana jangka panjang ini bukanlah hal yang salah dalam lingkup disiplin ilmu politik dan budaya demokrasi di Indonesia, namun akan menjadi sangat salah kaprah apabila partai sebagai sebuah alat yang membangun sistem tersebut gagal melakukan penempatan kader pada tempat yang tepat. The right man in the right place, kurang lebihnya seperti ungkapan itulah yang harus dipikirkan oleh para petinggi partai, mereka harus tau kapan, siapa, dan ditempatkan di mana.
PDIP sebagai salah satu partai yang cukup tua dan besar di Indonesia hampir saja mengalami “kecelakaan” ketika mengambil keputusan untuk menempatkan Joko Widodo – Ahok di kursi DKI Jakarta 1, mengapa? Karena kedua sosok ini bukan orang Jakarta asli, dan mereka tidak cukup punya bekal pengalaman untuk “ngemong” masyarakat jakarta dan wilayahnya sebagai sebuah daerah yang sekaligus menjadi representasi Indonesia di mata dunia. Namun akhirnya nasib partai berlambang moncong putih ini terselamatkan karena dua orang tersebut mempunyai kompetensi dan integritas di atas rata-rata yang bisa digunakan untuk menutup pengalaman mereka yang cukup minimalis di ibu kota negara.
Joko Widodo pernah sukses membangun Solo, Tri Risma telah berprestasi sebagai ibunya rakyat Surabaya, Ridwan Kamil mampu kembali menggeliatkan maung bandung, dan Ganjar Pranowo telah diakui sebagai mas yang baik bagi warga Jawa Tengah. Pemimpin-pemimpin daerah yang namanya saya sebut di atas adalah contoh nyata bahwa pembangunan sebuah daerah harus dibalut dengan rasa kedaerahan yang dimiliki oleh pemimpinnya, maka jika rasa kedaerahan tersebut sama sekali belum ada, saya rasa akan sangat sulit bagi kepala daerah untuk bisa memberikan perubahan baik yang nyata kecuali jika mempunyai modal kemampuan kepemimpinan yang jauh di atas standar.
Hal ini penting karena jika kita sudah mengetahui kondisi daerah yang akan kita pimpin, ditambah lagi dengan rasa kecintaan kita pada daerah tersebut karena kita sendiri merupakan putera-puteri lokal, maka akan semakin timbul semangat membangun yang tinggi berlandaskan pada prinsip-prinsip kerakyatan.
Pilkada DKI Jakarta akan dilaksanakan pada 2017, artinya masih ada waktu yang tinggal menyisakan satu tahun lagi bagi semua pihak untuk bersiap, partai politik mulai ramai-ramai melakukan penjaringan guna mengusung calon yang mampu meraup suara terbanyak, sementara rakyat bersiap melakukan seleksi secara diam-diam melalui media yang akhir-akhir ini terus mengangkat pemberitaan calon gubernur dan wakilnya yang akan maju guna menentukan kepada siapa suara yang nantinya akan mereka berikan.
Dari berita yang saya amati, ada beberapa partai tertentu yang akan mengusung kader partai seperti Ridwan kamil, Ganjar Pranowo, dan Tri Risma. Meskipun isu tersebut belum bersifat valid dan final, namun saya menilai bahwa spekulasi yang dilakukan parpol untuk pilkada DKI Jakarta tahun depan sungguh nekat karena kebanyakan calon yang diisukan untuk dijaring bukan warga asli DKI Jakarta, atau minimal yang sudah punya pengalaman cukup banyak dengan daerah metropolitan tersebut.
Dengan fakta pemberitaan yang demikian, saya beranggapan bahwa pada akhirnya skenario pengusungan calon gubernur yang dilakukan oleh partai politik tidak akan jauh berbeda dengan periode sebelumnya yang hanya akan didominasi oleh “orang asing” dengan hanya berlabel bintang untuk mendongkrak popularitas partai di mata publik.
Semua cara tersebut hanyalah make up politik yang dilakukan oleh partai bahwa seakan-akan mereka memberikan pengertian sekaligus meyakinkan masyarakat DKI Jakarta akan mengusung calon gubernur terbaik yang mampu melaksanakan pembangunan ibu kota negara secara maksimal dan mengedepankan aspirasi dari rakyat namun mengabaikan rasa kedaerahan dari calon kepala daerah tersebut.
Hal yang demikian tentu bukanlah berita yang baik bagi negeri ini, karena banyaknya kader partai yang memiliki prestasi baik harus disebar sehingga penempatannya sesuai dengan daerah asal, bukan malah dikumpulkan ramai-ramai untuk suatu daerah tertentu yang pada akhirnya akan timbul stigma masyarakat bahwa daerah lain yang belum tersentuh dianak tirikan.
Selama ini atau paling tidak sejauh pemilihan umum langsung berjalan, memang belum pernah ada aturan khusus yang mengharuskan calon kepala daerah harus berasal dari daerah yang sedang menyelenggarakan pemilihan umum, melalui tulisan ini saya berharap jika di kemudian hari KPU yang merupakan otoritas resmi penyelenggara pemilu di Indonesia menggulirkan ketentuan baru yang mengharuskan calon kepala daerah berasal dari daerah yang sedang melaksanakan Pilkada, sehingga kemudian kaderisasi di dalam partai politik tidak hanya mengejar prestasi semata, tetapi juga mempertebal rasa kedaerahan dalam diri putera-puteri terbaik bangsa.
Pelaksanaan Pilkada sejatinya adalah untuk dan milik rakyat, sudah sewajarnya jika kontes pemilihan pemimpin ini menjadi panggung rakyat, partai sebagai sebuah alat politik harus peka mendengarkan kemauan rakyat, siapa dan seperti apa sosok yang dikehendaki untuk melayani mereka sebagai seorang kepala daerah nantinya, sehingga strategi pengusungan calon pemimpin bukan lagi hanya berorientasi pada nama besar dan prestasi semata, tetapi juga rasa kedaerahan dan kehendak rakyat, dengan demikian dalam perjalanannya nanti antara rakyat dan pemimpin akan terjalin sebuah keintiman karena adanya rasa saling memiliki antara kepala daerah, rakyat, dan daerah itu sendiri, begitu juga sebaliknya. Jangan sampai penyelenggaraan Pilkada justru hanya menjadi ajang gagah-gagahan bagi partai politik yang menjadi peserta, karena inilah panggungnya rakyat untuk menentukan penerus bangsa selanjutnya.
