Sumber daya alam selalu dikaitkan dengan harapan masyarakat untuk meraih kemakmuran dan kekayaan terutama masyarakat negara berkembang. Namun, tidak dapat dipungkiri apabila sumber daya alam juga erat kaitannya dengan konflik kepentingan politik yang merusak serta kemunduran ekonomi yang berkelanjutan. Bahkan hingga saat ini semua konflik di dunia dapat dikaitkan dengan isu sosial-politik-ekonomi yang kredibel. Fenomena kelangkaan sumber daya alam adalah salah satu isu kredibel yang menyangkut kepentingan pemerintah dan masyarakat publik.
Sumber daya alam merupakan aspek fundamental bagi keberlangsungan sebuah negara. Negara membutuhkan sumber daya alam untuk mendukung perekonomian dan kebutuhan pangan masyarakat. Banyaknya kebutuhan akan sumber daya alam menjadi sebab menipisnya cadangan yang menyebabkan terhambatnya produksi bahan mentah. Selama beberapa tahun terakhir, dunia mengalami kelangkaan sumber daya alam terutama minyak.
Terjadinya krisis minyak dunia memberikan keuntungan bagi Indonesia sebagai salah satu negara produsen pertama dunia untuk meningkatkan jumlah ekspor minyak mentah. Jual beli minyak merupakan kepentingan politik yang membuat ekonomi terus berputar. Namun, harga minyak mentah di pasar internasional yang melonjak juga mempengaruhi rantai ekonomi dunia.
Kelangkaan sumber daya alam di Indonesia, salah satunya minyak mentah secara umum disebabkan karena tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap bahan baku minyak. Dapat diprediksikan, permintaan atas minyak global meningkat dua kali lipat dari permintaan minyak tahun 2008, yaitu hingga 240 juta ton pada tahun 2050. Padahal saat ini produksi minyak sedang mengalami penurunan sehingga harga jual beli minyak menjadi lebih tinggi di pasar global.
Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan sebuah kebijakan untuk membatasi pembelian minyak di pasaran hingga produksi minyak menjadi lebih stabil. Namun, kebijakan tersebut menuai protes dari masyarakat karena pada umumnya masyarakat selalu menggunakan bahan baku tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, naiknya harga minyak juga berdampak terhadap barang dan bahan baku lain sehingga menghambat kegiatan UMKM.
Estimasi kerugian yang diterima masyarakat akibat naiknya harga minyak sangat tinggi karena masyarakat berusaha mempertahankan konsumsi selama periode tersebeut. Dimana saat itu pemerintah mematok Harga Eceran Tertinggi (HET). Masyarakat secara terpaksa membeli minyak dengan harga tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Fenomena kenaikan harga  minyak menimbulkan panic buying. Panic buying disebabkan karena kekhawatiran masyarakat terhadap persediaan minyak yang diperjual belikan. Sebagian masyarakat tanpa sengaja membeli minyak dalam jumlah banyak untuk persediaan sehingga distribusi minyak terhadap masyarakat menjadi tidak merata.
Pasca terjadinya panic buying yang disebabkan oleh price control, sulitnya untuk mendapatkan minyak di pasaran terjadi karena barang tersebut hilang secara tiba-tiba. Walaupun pada periode tersebut inflasi berhasil turun.
Pemerintah menghimbau masyarakat agar membeli minyak dengan jumlah yang wajar sehingga distribusi minyak tetap merata. Namun di era krisis, banyak masyarakat yang menuai protes terhadap pemerintah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah untuk mengatasi krisis pada masa itu. Protes berlangsung di media massa maupun di media sosial. Masyarakat menuntut pemerintah untuk segera mengatasi lonjakan kenaikan dan kelangkaan minyak dan menanggulangi kasus pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Pasalnya, puncak ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat disaat pemerintah berupaya untuk menyalurkan subsidi bahan baku minyak kepada masyarakat. Namun pada akhirnya yang terjadi adalah banyaknya dana subsidi dengan jumlah yang tidak sedikit menjadi salah sasaran.
Pemerintah seharusnya memberikan solusi tegas kepada masyarakat. Kemungkinan lemahnya solusi pemerintah yaitu karena pemerintah sendiri tidak terlalu merasakan kerugian. Selain itu, masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dan solusi. Dibanding mengatasinya dengan solusi jangka pendek, seharusnya pemerintah juga dapat mengatasi krisis dengan mengutamakan solusi jangka panjang. Solusi jangka panjang yang dapat dilakukan pemerintah diantaranya adalah memperluas lahan sawit. Perluasan lahan sawit tersebut akan mengakibatkan bertambahnya produksi minyak dan meningkatkan perekonomian negara melalui ekspor minyak ke negara lain.
