Berakhirnya Rezim Ali Abdullah Saleh Sebagai Anomali Gelombang Arab Spring di Yaman Tahun 2011

peta-yaman-5a0c2ee64d669175c777d652.jpg

Wilayah Yaman juga merupakan perlintasan penting bagi jalur kafilah besar untuk perdagangan darat dari Samudera Hindia ke Semenanjung Arab, serta ke Laut Tengah dengan adanya penemuan baru-baru ini. Karena kesuburan serta kemakmuran komersialnya, Yaman menjadi lokasi beberapa kerajaan kuno serta dikenali oleh sebagian orang Romawi kuno sebagai Arabia Felix atau Fortunate Arabia (Wenner & Burrowes, 2017). 

Nama tersebut disematkan sebagai penyebutan Yaman karena melihat letak strategisnya ditambah keadaan alam yang mendukung bagi keberlangsungan hidup dengan baik seperti tanah yang subur serta tempat berdagang yang strategis. Yaman sendiri merupakan daerah dengan curah hujan rendah setiap tahunnya. Iklim di Yaman tergolong kering panas subtropis dengan perbedaan sangat jauh antara suhu maksimum dan minimum (Weather Online, 2017).

Yaman terpisah kedalam dua bagian, yakni Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Utara merdeka pada tahun 1918 yang sebelumnya berada dibawah Khilafah Turki Usmani. Setelah merdeka Yaman Utara berubah menjadi Kerajaan Yaman yang kemudian dikudeta militer pada tahun 1962 sehingga lahirlah Republik Yaman dibawah pimpinan Abdullah as-Sallal dengan keberhasilannya menggulingkan raja Yaman Muhammad al-Badr (Encyclopedia Britannica, 2017). Para pengikut setia Kerajaan Yaman tidak terima atas penggulingan kekuasaan tersebut dan melakukan perlawanan. Kelompok pembela kerajaan yang memperjuangkan keberadaan Kerajaan Yaman memberontak dan dibantu oleh Kerajaan Arab Saudi. 

Disisi lain, pemerintah Republik Yaman menghalau perlawanan kelompok pembela kerajaan dengan dibantu Uni Soviet. Pada akhirnya, Republik Yaman memenangkan pertempuran dan perang berhenti pada tahun 1970. Keberadaan Republik Yaman tersebut pada akhirnya juga mendapat persetujuan Arab Saudi (Encyclopedia Britannica, 2017).

Beralih ke Yaman bagian selatan yang sebelumnya berada dibawah kekuasaan Inggris, berhasil merdeka pada tahun 1967 dan membentuk Republik Demokratik Rakyat Yaman dipimpin oleh Qathan Mohammed al Shaabi. Yaman Selatan merupakan satu-satunya wilayah Jazirah Arab yang masih dipengaruhi oleh paham Marxisme. Kedua wilayah Yaman tersebut berdiri dengan sistem pemerintahan yang berbeda pada awalnya. Namun, pada tahun 1990 Yaman Utara dan Yaman Selatan sepakat untuk melakukan reunifikasi (Wenner & Burrowes, 2017).  Salah satu dewan utama yang mempersatukan wilayah Yaman tersebut adalah Ali Abdullah Saleh yakni presiden Republik Arab Yaman atau Yaman Utara sebelumnya yang kemudian menjadi Presiden Mutlak Yaman. Apabila melihat kebelakang, Presiden Saleh sudah memimpin sejak tahun 1978 (Popp, 2015:1).

Republik Yaman muncul sebagai kesatuan dari Republik Arab Yaman (Yaman Utara) dan Republik Demokratik Rakyat Yaman (Yaman Selatan) pada Mei 1990. Dengan ditetapkannya perjanjian unifikasi tersebut, ibu kota Yaman Utara, yakni Sanaa berfungsi sebagai ibukota politik negara , sementara Aden, yang dahulu merupakan ibu kota Yaman Selatan, berfungsi sebagai pusat ekonomi Wenner & Burrowes, 2017). Dua wilayah Yaman tersebut mengalami sejarah yang sangat berbeda. Yaman Utara tidak pernah mengalami masa pemerintahan kolonial di tangan kekuasaan Eropa, sedangkan Yaman Selatan adalah bagian dari Kekaisaran Inggris dari tahun 1839 sampai 1967. Perbatasan kontemporer Yaman sebagian besar merupakan hasil dari tujuan serta kebijakan luar negeri Inggris, Kekaisaran Ottoman, dan Arab Saudi Wenner & Burrowes, 2017). Postunifikasi Yaman dibebani oleh korupsi kronis dan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu,divisi berdasarkan agama, tribalisme, dan geografi terus memainkan peran penting dalam kegiatan politik Yaman. Tidak jarang mengarah pada kekerasan.

PERANG YAMAN

Imam Yahya penguasa Yaman Utara atau kerajaan Yaman merupakan seorang pemimpin yang berhaluan Syiah Zaidiah. Setelah berakhirnya Kerajaan Yaman akibat kudeta militer kelompok Ikhwanul Muslimin, Yaman Utara yang semula kerajaan berubah menjadi Republik Arab Yaman (Encyclopedia Britannica, 2017). Eksistensi kelompok ihkwanil muslimin tersebut tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat keberhasilannya dalam kudeta militer dan mempertahankan Republik Arab Yaman dari serangan pemberontak pembela kerajaan Yaman. 

Selain itu, kekuasaan Ikhwanul Muslim di Yaman semakin besar ketika mereka menguasai separuh institusi pendidikan di Yaman serta mendapat sokongan dana yang besar dari Arab Saudi. Tokoh Ikhwanul Muslim juga menjadi pejabat di Dinas Intelejen negara dan berperan besar dalam membungkam kelompok kiri dan komunis. Tidak hanya itu, empat menteri penting juga dijabat orang dari kelompok  Ikhwanul Muslim seperti mentri keuangan, mentri dalam negeri, mentri pendidikan, dan mentri hukum. Masih banyak pula pejabat penting pemerintah yang berasal dari golongan Ikhwanul Muslim.

ikhwanul-muslimin-5a0c2f4863b2480bf944f1b2.jpg

Pengaruh besar Ikwanul Muslim ini membuat khawatir Presiden Saleh dan sejak tahun 2001, sehingga Presiden Saleh mulai melucuti kekuasaan Ikhwanul Muslim dengan cara merombak sistem pendidikan. Sejak saat itu, kemudian konflik antara kedua belah pihak semakin meluas. Bila pada pilpres 1999, Ikhwanul Muslim yang merupakan Partai Islah/Partai Reformis mencalonkan Saleh sebagai kandidat presiden, tahun 2006 justru sebaliknya, mereka mendukung lawan Saleh yakni Faisal Bin Shamlan. Meskipun pada akhirnya Saleh tetap memenangkan pemilihan. Selain konflik dengan kelompok Ikhwanul Muslim, Rezim Saleh juga berkonfrontasi dengan kelompok sosialis dan suku Houthi (Popp, 2015:2). Meskipun dikatakan bahwa Yaman merupakan negara dengan sumber daya yang baik seperti cadangan minyak bumi, namun Yaman juga tergolong negara miskin. Hal tersebut mengakibatkan Yaman kesulitan menghadapi krisis yang terjadi sehingga memunculkan banyak pemberontakan masa Presiden Saleh.

Tahun 1994, Wakil presiden Ali Salim Beidh yang berasal dari gologngan sosialis mundur kemudian kelompok sosialis angkat senjata dan terjadilah perang sipil. Presiden Saleh, dibantu oleh Arab Saudi beserta  Partai Islah/Ikhwanul Muslimin akhirnya berhasil menundukkan pemberontakan tersebut. Sedangkan dalam kasus konflik dengan suku Houthi, bermula sejak tahun 2004. Suku Houthi yang bermazhab Syiah Zaidiyah menuntut otonomi khusus di wilayah Saada sebagai protes atas diskriminasi dan penindasan dari rezim Saleh (Popp, 2015:2). Tuntutan ini dihadapi dengan perlawanan senjata oleh Presiden Saleh dengan bantuan Arab yang kemudian mengakibatkan meletusnya perang sipil yang menewaskan lebih dari 5000 tentara dan rakyat sipil dari suku Houthi pada kurun waktu 2004-2008.