Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Indonesia Tahun 2022

Pada tahun 2021, penerimaan pajak diharapkan tumbuh positif seiring dengan pulihnya perekonomian nasional dan kebijakan optimalisasi perpajakan, kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan mengakselerasi pemulihan ekonomi. Kebijakan pemerintah mengenai perpajakan pada tahun 2022 antara lain

• Pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi yang strategis.
• Perluasan basis perpajakan.
• Penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil.
• Inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

2. Kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2022

PNBP digolongkan menjadi beberapa macam, yakni penerimaan negara bukan pajak sumber daya alam, PNBP SDA migas, PNBP SDA nonmigas, PNBP SDA pertambangan minerba, PNBP SDA kehutanan, PNBP SDA perikanan, PNBP SDA panas bumi, PNBP pendapatan kekayaan negara dipisahkan, PNBP lainnya, dan PNBP pendapatan badan layanan umum. Dalam rangka mengurangi dampak pandemi, pemerintah memberlakukan kebijakan relaksasi PNBP. Kebijakan tersebut antara lain

• Optimalisasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
• Optimalisasi pengelolaan aset agar lebih produktif dengan penerapan Highest and Best Use
• Peningkatan inovasi dan kualitas layanan pada satuan kerja dan BLU yang terjangkau, tersedia, dan berkesinambungan
• Optimalisasi penerimaan dividen BUMN penataan, penyehatan dan perbaikan perencanann strategis BUMN, serta mendorong efisiensi kinerja BUMN
• Penguatan tata kelola dan proses bisnis, penguatan pengawasan dan penguatan integrasi data
• Penyempurnaan kebijakan dan penggalian potensi
• Perluasan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi dan pengembangan layanan PNBP berbasis digital.

3. Penerimaan hibah

Dalam rangka mewujudkan tata keuangan yang baik, pemerintah membuat kebijakan dalam penerimaan hibah tahun 2022 antara lain:

• Penerimaan hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.
• Penerimaan hibah tidak menggunakan Rupiah Murni Pendamping
• Penerimaan hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN
• Penerimaan hibah dalam bentuk barang dan jasa diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk upgrading atau retrofit
• Penerimaan hibah dalam bentuk barang hanya digunakan untuk kegiatan operasional K/L
• Penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

C. Kebijakan Belanja Negara

Belanja negara memiliki peran penting untuk mendorong percepatan pemulihan perekonomian Indonesia setelah pandemi covid 19. Peningkatan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBN sebagai instrumen fiskal dapat menghasilkan keluaran dan masukan yang berkualitas dan optimal dalam memberikan manfaat bagi perekonomian dan kemakmuran masyarakat. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam meningkatkan kualitas belanja negara tahun 2022 antara lain:

1. Penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang diarahkan pada reformasi SDM unggul

2. Penguatan spending better dilakukan melalui

• Fokus pada belanja barang melalui efisiensi antara lain pada belanja operasional, perjalanan dinas, paket meeting, honor, dan penajaman dan sinergi belanja barang yang diserahkan ke Pemda/ masyarakat
• Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain difokuskan pada TIK, konektivitas energi, dan pangan, serta pembatasan pembangunan gedung dan pengadaan kendaraan dinas.
• Penguatan quality control terhadap TKDD sejalan dengan fokus penguatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

D. Kebijakan pembiayaan

Pemerintah dalam desain makro fiskal tahun 2022 merencanakan besaran pembiayaan anggaran pada kisaran 4,51 persen sampai dengan 4,85 persen terhadap PDB yang akan dibagi dalam komponen pembiayaan utang sebesar 4,81 persen sampai 5,80 persen dan pembiayaan investasi sebesar 0,30 sampai 0,95 persen. Kebijakan pembiayaan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

• Mendorong pembiayaan inovatif
• Menjaga efektivitas pembiayaan investasi sebesar 0,30 sampai 0,95 persen PDB.
• Meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi, dan perumahan bagi MBR.
• Mendukung pendalaman pasar dan efisiensi cost of borrowing.
• Pembiayaan investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor
• Mengelola Sisa Anggaran Lebih (SAL) pada level yang aman sebagai fiscal buffer melalui perbaikan manajemen kas.