Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Untuk mengatasi krisis ini, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar, baik untuk menangani penyebaran virus, maupun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan. Â Selain itu, Indonesia juga harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, baik di tingkat regional maupun global, dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi bersama di tengah tekanan akibat Covid-19. Maka sejalan dengan hal tersebut, peran politik luar negeri Indonesia di masa Covid 19 berfokus pada tantangan-tantangan yang harus dihadapi dengan bijak dan hati-hati oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan yang muncul masa Covid-19 khususnya di bidang pemulihan sektor ekonomi.
Banyaknya kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia memberikan dampak yang signifikan dibidang perekonomian negara awal tahun 2020. Penyebaran virus Covid-19 yang memakan banyak korban meninggal membuat pemerintah harus membatasi aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan keseharian. Dampak dari pemberlakukan ketentuan lockdown yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia membuat kegiatan di sektor perekonomian khususnya perdagangan sempat mengalami kemerosotan. Bahkan banyak perusahaan besar yang mengadakan PHK bagi para pegawainya untuk menekan angka kerugian akibat Covi19. Oleh karena itu, permasalahan perekonomian negara akibat pandemi Covid-19 mengakibatkan adanya efek dominino di kehidupan semua kalangan masyarakat Indonesia.
Berkaca dari permasalahan perekonomian masa pandemi Covid-19 yang terjadi inilah membuat IMF atau International Monetary Fund memberikan bantuan dana kepada Indonesia. Dana bantuan yang disalurkan ini berupa Special Drawing Rights (SDRs) atau biasa disebut hak penarikan khusus. Alasan utama pemberian bantuan dana tambahan modal yang diberikan IMF ini diterangkan akan menguntungkan bagi Indonesia dalam mengatasi kebutuhan jangka panjang cadangan keuangan negara. Selain itu, penyaluran dana ini dipercaya dapat mendorong adanya ketahanan dalam stabilitas perekonomian negara yang berjuang untuk mengatasi permasalahan krisis akibat Covid-19.
Pengalokasian dana bantuan IMF berupa SDRs dilakukan untuk memberikan bantuan tambahan dalam cadangan devisa negara anggota organisasi. Hal ini bertujuan untuk dapat membantu negara anggota aga mengurangi ketergantungan dalam melakukan pinjaman domestik atau eksternal yang lebih memberatkan untuk upaya pembangunan cadangan devisa. Sehingga, adanya pengalokasian dana bantuan SDRs yang diberikan pada masa krisis ekonomi global direncakanan IMF untuk dapat menciptakan likuiditas tanpa memunculkan syarat baru kepada para negara anggotanya.
Penggunaan cadangan devisa dana resmi berupa bantuan khusus dari IMF ini tidak semata-mata bisa diberikan setiap saat. Hal ini dikarenakan dilihat dari tujuan awal adanya SDRs sendiri karena alasan keperluan para negara anggota dalam mengatasi permasalahan krisi ekonomi waktu-waktu tertentu saja. Sehingga, pengalokasian dana SDRs yang digunakan sebagai penyedia likuiditas serta penambahan cadangan devisa para negara anggota hanya dapat diberikan saat terjadi krisis keuangan global, sebagi contoh pada masa penyebaran pandemi Covid-19 di awal tahun 2020.
Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan Bank Indonesia dijelaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan keputusan untuk mengambil dana bantuan khusus organisasi internasional IMF berupa SDRs. Pemerintah Indonesia dilaporkan telah menarik cadangan devisa tersebut pada 23 Agustus 2021, sebesar SDR 4,46 milyar atau setara 6,31 milyar dollar Amerika Serikat.
Pengaruh Special Drawing Rights (SDRs) pada tahun 2021 bagi Negara Indonesia sendiri tidak hanya diperuntukan untuk kebutuhan cadangan devisa sementara. Namun, pemerintah Indonesia juga berusaha untuk membuat pemberian bantuan hak khusu berupa cadangan devisa dari IMF ini dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang. Dimana IMF mencoba membantu pemerintah Indonesia untuk mampu menambah tingkat kepercayaan dalam melakukan penyanggaan memperkuat ketahanan kestabilan ekonomi setelah masa pandemi Covid-19 berakhir. Selain itu, pengaruh pemberian dana IMF kepada negara Indonesia ini juga dilakukan atas dasar untuk memberikan bantuan agar tidak terjadi adanya stagnitas ekonomi dan deflasi, serta ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan permintaan dalam pasar nasional.
Pemanfaatan penggunaan dana bantuan cadangan devisa SDR yang diberikan oleh IMF kepada pemerintah Indonesia tidak hanya difokuskan utuk penanganan Covid-19 saja. Namun, IMF juga mencoba untuk memberikan dorongan kepada pemerintah Indonesia dalam pemberian fasilitas sarana kredit pembiayaan tanpa memunculnya utang bagi pemerintah Indonesia. Dengan kata lain bahwa pemerintah Indonesia hanya akan menerima biaya penggunaan yang sangat kecil serta tidak akan mengalami resiko gagal bayar. Sehingga, hal ini akan membantu Indonesia sebagai negara dengan tingkat perekomian berkembang dapat memenuhi target dalam pemenuhuan Suitabl Development Goals (SDGs), yaitu rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, kesejangan, dan melindungi kelestarian lingkungan di era pandemi Covid-19.
Pemberian dana bantuan devisa cadangan oleh IMF kepada pemerintah Indonesia pada masa pandemi Covid-19 memberikan pengaruh yang sangat posiitif bagi perekonomian. Pasalnya pada awal penyebaran virus Corona di Indonesia, negara sempat mengalami krisis ekonomi karena adanya beberapa kebijakan pemerintah yang mengharuskan kemogokan dalam perekonomian negara. Kebijakan pengurangan bahkan pemberhentian aktivitas perekonomian tentunya sangat memberikan efek tekanan besar pada keuangan global. Sehingga, sempat terjadi penurunan nilai mata uang diberbagi negara termasuk Rupiah.Â
Maka, dapat dikatakan bahwa dana IMF bagi RI di masa Covid-19 memiliki urgensi yang tinggi untuk membantu mengatasi dampak krisis yang ditimbulkan oleh pandemi. Dana ini dimaksudkan untuk membantu RI menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, dana IMF juga dapat membantu RI membiayai defisit fiskal yang meningkat akibat peningkatan belanja pemerintah untuk menangani Covid-19, terutama melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). RI berkomitmen untuk mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3% pada 2023 secara gradual. Kebijakan ini menunjukkan bahwa RI memiliki disiplin fiskal dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara. Dana IMF dapat membantu RI memenuhi kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan program-program PEN yang bertujuan untuk melindungi kesehatan, kesejahteraan, dan lapangan kerja masyarakat.
Selanjutnya, dana IMF juga dapat membantu RI menghadapi risiko-risiko yang muncul akibat pandemi, seperti munculnya varian virus baru, pengetatan kondisi keuangan global, dan perubahan iklim. RI juga berpartisipasi dalam inisiatif Debt Service Suspension Initiative (DSSI) yang disepakati oleh G20 dan IMF, yang memberikan keringanan pembayaran utang bagi negara-negara berkembang yang terdampak Covid-19. Inisiatif ini dapat membantu RI mengurangi beban utang dan meningkatkan ruang fiskal untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas. RI juga mendukung upaya IMF untuk meningkatkan kapasitas pinjaman dan memberikan bantuan kepada negara-negara anggota yang membutuhkan.
Dana IMF juga dapat membantu RI berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam kerangka multilateral dan regional, seperti ASEAN, APEC, G20, dan PBB, untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas dalam menangani Covid-19 dan dampaknya. RI juga berkontribusi dalam pengembangan dan distribusi vaksin Covid-19 yang aman, efektif, dan terjangkau bagi semua. Kolaborasi dan kontribusi ini merupakan bentuk diplomasi aktif dan konstruktif yang dilakukan oleh RI dalam menghadapi Covid-19 sebagai ancaman kesehatan dan kemanusiaan global. Kolaborasi dan kontribusi ini juga menunjukkan peran RI sebagai negara besar dan pemimpin regional yang peduli dan bertanggung jawab.
Namun, walaupun Indonesia mengalami dampak yang cenderung sangat positif dengan adanya dana bantuan khusus berupa cadangan devisa ini dinilai IMF, pemerintah Indonesia tetap harus mengontrol pemberian subsidi kepada msayarakat ditahun 2023. Hal ini dikarenakan, IMF menilai negara tidak bisa terus memberikan bantuan dana secara terus-menerus untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Pemberian dana secara terus menerus dinilai IMF akan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, IMF berharap pemerintah Indonesia segera membuat kebijakan baru terkait pembangunan perekonomian untuk tahun seterusnya.
Pada tahun 2021, Indonesia mengambil dana bantuan IMF dalam bentuk Special Drawing Rights (SDRs), sebesar 4,46 miliar SDR atau setara dengan US$6,31 miliar. Dana ini dimaksudkan untuk membantu Indonesia menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Dana ini juga merupakan bentuk dukungan Indonesia terhadap peran IMF sebagai lembaga keuangan internasional yang berperan penting dalam menangani krisis global.
Selain mengambil dana bantuan IMF, Indonesia juga berkomitmen untuk mengembalikan batas atas defisit fiskal sebesar 3% pada 2023 secara gradual, menjaga kebijakan moneter yang akomodatif, mendorong pendalaman dan inklusi pasar keuangan, melanjutkan reformasi struktural, dan mengatasi perubahan iklim. Komitmen-komitmen ini mendapat apresiasi dan catatan positif dari Dewan Direktur IMF, yang menilai bahwa Indonesia telah menerapkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan efektif dalam merespon dampak Covid-19. Komitmen-komitmen ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki visi jangka panjang dan bertanggung jawab dalam mengelola ekonomi dan keuangan negara.
Adanya pengalokasian SDR oleh organisasi internasional IMF dalam bantuan dana masa pandemi Covid-19 memberikanbanyak keuntungan karena mendorong peningkatan sarana dalam membangun kepercayaan untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi global di pemerintahan Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mendapatkan keuntungan dengan adanya pemberian SDR karena tidak adanya resiko jatuh tempo dan pengembalian dana. Sehingga walaupun, keberadaan SDR tidak memberikan solusi permasalahan perekonomian dalam jangka panjang bagi pemerintah Indonesia secara menyeluruh, keberadaan SDR mampu bertindak untuk membantu menyelesaikan beberapa permasalahan penandaan dimasa pandemi Covid-19.
Dengan demikian, Indonesia telah menunjukkan komitmen politik luar negeri yang kuat dalam menghadapi Covid-19 melalui dana IMF. Bahkan, Indonesia juga berpartisipasi dalam inisiatif Debt Service Suspension Initiative (DSSI) yang disepakati oleh G20 dan IMF, yang memberikan keringanan pembayaran utang bagi negara-negara berkembang yang terdampak Covid-19. Indonesia juga mendukung upaya IMF untuk meningkatkan kapasitas pinjaman dan memberikan bantuan kepada negara-negara anggota yang membutuhkan. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bentuk solidaritas dan kerjasama internasional dalam mengatasi tantangan bersama yang dihadapi oleh dunia akibat pandemi. Inisiatif-inisiatif ini juga mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.
Selanjutnya, Indonesia juga berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam kerangka multilateral dan regional, seperti ASEAN, APEC, G20, dan PBB, untuk memperkuat kerjasama dan solidaritas dalam menangani Covid-19 dan dampaknya. Indonesia juga berkontribusi dalam pengembangan dan distribusi vaksin Covid-19 yang aman, efektif, dan terjangkau bagi semua. Kolaborasi dan kontribusi ini merupakan bentuk diplomasi aktif dan konstruktif yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi Covid-19 sebagai ancaman kesehatan dan kemanusiaan global. Kolaborasi dan kontribusi ini juga menunjukkan peran Indonesia sebagai negara besar dan pemimpin regional yang peduli dan bertanggung jawab.