Studi Kasus Konflik Dalam Pembangunan: KONFLIK AGRARIA DI PAPUA

Pembangunan yang berkeadilan tentunya harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat. Pemerintah harus berperan sebagai mediator yang adil sehingga memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi. Perusahaan juga perlu menjalankan tanggung jawab sosial mereka secara lebih serius sehingga tidak hanya berfokus pada keuntungan semata. Masyarakat adat juga harus diberdayakan agar mereka dapat berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka, dan mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan yang berlangsung.

 

 

 

SUMBER:

1. Briantika, Adi. 2022. "Menelisik Akar Konflik Hak Ulayat Di Papua." Tirto.Id. 2022. https://tirto.id/menelisik-akar-konflik-hak-ulayat-di-papua-goCq.

2. Muhammad Akbar. 2023. "Kabupaten Mimika, Provinsi Papua: Perselisihan Pengelola Dan Serikat Pekerja PT Freeport." Kompasiana. 2023. https://www.kompasiana.com/makbar9702/6575916212d50f206027aaf2/kabupaten-mimika-provinsi-papua-perselisihan-pengelola-dan-serikat-pekerja-pt-freeport.

3. Wirawan, Jerome. 2017. "Freeport Dan Pemerintah RI Berseteru, Bagaimana Rakyat Papua?" BBC News Indonesia. 2017. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39055464.