Indonesia merupakan negara yang mempunyai penduduk sangat padat terutama di kota-kota besar. Dengan jumlah penduduk yang sangat padat tersebut, membuat Indonesia banyak mengalami masalah dibidang ekonomi, salah satunya adalah masalah kemiskinan.
Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjuk pada gap antara lemahnya purchasing power dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Menurut Bank Dunia , definisi kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (well-being) yang artinya kondisi serba kekurangan yang mengakibatkan seseorang tidak mampu mencapai derajat hidup layak.
Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.
Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan pada akhirnya berpengaruh terhadap ketidakmampuan memenuhi kebutuhan gizi. Hal ini menyebabkan adanya penurunan tingkat kesehatan masyarakat. Selain berdampak pada kesehatan, kemiskinan juga mengakibatkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan akan pendidikannya.
Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan masyarakat semakin tidak mampu bersaing dalam angkatan kerja. Pada akhirnya terciptalah pengangguran, dan masyarakat miskin tidak dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi dan menjadi perhatian orang di dunia.
Negara miskin masih dihadapkan antara masalah pertumbuhan dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Sementara itu, banyak negara berkembang yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun, kurang memberikan manfaat bagi penduduk miskinnya.
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang selalu dihadapkan pada masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Disetiap provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.
Dilihat dari sebaran provinsi, Papua menduduki provinsi termiskin di Indonesia sedangkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terenda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Papua merupakan Provinsi dengan tingkat pengangguran rendah namun memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
Data kemiskinan Badan Pusat Statistik(BPS) menunjukkan bahwa kemiskinan di Papua memiliki variasi spasial. Persentase penduduk miskin pedesaan di Papua adalah 8 kali persentase penduduk miskin di perkotaan.
Lalu, apa yang menyebabkan Papua memiliki tingkat kemiskinan yang tingggi?
Dari berbagai pendapat para ahli, berbagai faktor penyebab kemiskinan, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa faktor yaitu:
- Faktor kondisi alam dan lingkungan, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan, distribusi sumber daya yang tidak merata, dan bencana alam yang sering terjadi.
- Faktor penduduk, yaitu tingginya pertumbuhan penduduk sehingga menekan sumber daya alam dan adanya migrasi penduduk dari perdesaan ke perkotaan.
- Faktor eksploitasi yang terjadi antarkelas, antarkelompok, antarwilayah, dan antarnegara, termasuk adanya hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang.
- Faktor kelembagaan dan struktural seperti adanya berbagai kebijakan pemerintah yang tidak tepat dan cenderung mengabaikan daerah perdesaan.
- Faktor teknologi yang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendorong dan meningkatkan produktivitas usaha tani atau pertanian, yang juga merupakan mata pencaharian utama dari mayoritas penduduk perdesaan termasuk di dalamnya penduduk miskin di negara berkembang.
Minimnya infrastruktur yang terkait pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diduga menjadi penyebab kemiskinan di wilayah Papua. Maka diperlukan data yang akurat untuk membangun masyarakat Papua.
Tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan merupakan alat ukur yang digunakan BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan orang atau keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat suatu kabupaten/kota diharapkan semakin sejahtera masyarakatnya. Pada akhirnya inilah yang membuat orang/keluarga bisa keluar dari garis kemiskinan.
Belum meratanya program pembangunan, khususnya di pedesaan, luar Pulau Jawa, daerah terpencil, dan daerah perbatasan, khususnya Papua. Masih terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Kondisi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ini berdampak besar pada daya beli masyarakat miskin.
Sehubungan dengan itu, dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui stabilisasi harga kebutuhan pokok harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Hal ini bertujuan agar penanggulangan kemiskinan, baik di pedesaan maupun perkotaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Aksesibilitas di wilayah ini cenderung sulit akibat dari kondisi topografi wilayah yang dipisahkan oleh pegunungan, lembah, ataupun tersebar di pulau-pulau kecil lainnya. Kondisi keterisolasian ini pun menyebabkan terhambatnya mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa, hingga penyelenggaraan layanan dasar kepada masyarakat.Â
Selain itu, bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, dan banjir memperparah kondisi kemiskinan karena hilangnya aset masyarakat ataupun rusaknya fasilitas publik pada wilayah yang terkena bencana yang terjadi tersebut.
Terkait akses terhadap layanan dasar, kurangnya tenaga dan fasilitas kesehatan serta pendidikan masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua. Pola pikir masyarakat yang masih mementingkan upacara dan pesta adat berbiaya besar dengan mengorbankan kebutuhan pendidikan ataupun gizi turut mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia di wilayah ini.
Lebih lanjut, karakter masyarakat yang cenderung cepat puas dan kurang bijak dalam memanfaatkan bantuan dan dana desa menyebabkan produktivitas masyarakat tidak berkembang optimal. Jika dikaitkan dengan rendahnya investasi masuk ke wilayah ini, keterbatasan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan.
Dalam mengatasi masalah kemiskinan di Papua, Â berbagai kebijakan pemerintah Indonesia dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan diarahkan ke dalam bentuk peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.
Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin didorong oleh berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
